Suara.com - Akun resmi Partai Gerindra dituding plagiat setelah sebelumnya ditegur oleh Tempo. Kini warganet mempermasalahkan cuitan Twitter @Gerindra tentang batik.
Cuitan berikut ini diunggah akun @Gerindra pada Rabu (2/10/2019).
"1. Batik pertama kali diperkenalkan kepada dunia internasional oleh Presiden Soeharto saat mengikuti konferensi PBB. Padahal dulunya, batik kurang mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda," tulis akun Twitter @Gerindra.
Cuitan ini ternyata mencomot tulisan dari portal media Tribunnews berjudul "Sejarah Hari Batik Nasional, Berawal dari Dikukuhkannya Batik Indonesia sebagai Warisan UNESCO" yang terbit pada Rabu (2/10/2019) pukul 08.59 WIB.
Sementara cuitan akun Partai Gerindra tentang batik diunggah sekitar pukul 7 malam. Twit tersebut bahkan dibuat treat hingga 19 poin.
Warganet menuliskan komentar di ciutan tersebut.
"Copas dr sini min ?https://m.tribunnews.com/amp/nasional/2....Hiya hiya hiya ketawan lagi," tulis @JPujarama.
"Sumber nya jgn lupa di lampirkan ya..." tulis @Delpiero_2006.
Jubir Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedek Prayudi juga ikut memberikan komentar.
Baca Juga: Incar Kursi Ketua MPR, Gerindra: Hindari Situasi The Winner Takes It All
"Kemaren plagiat @tempodotco sekarang plagiat @tribunnews. Serius, pak @prabowo, admin partai anda kayaknya gak paham betapa pentingnya sebuah penghargaan kepada hak intelektual orang lain, tak pula paham etika mengutip. Ini admin rekrut dimana sih? Min @psi_id jangan gini ya," komentar Dedek lewat akun Twitter @Uki23.
Dedek juga membandingkan treat twit akun Partai Gerindra dengan tulisan tetang batik di Tribunnews.
Sebelumnya, Tempo News Room menegur Partai Gerindra dengan satu kalimat yang diapit tanda kutip karena diduga @Gerindra meng-copas alias menyalin cuitannya tanpa memberikan kredit.
"Biasakan untuk mencantumkan sumber ketika mengutip."
Kutipan itu sendiri berasal dari opini majalah Tempo edisi Sabtu, 28 September 2019.
Tulisan tersebut berjudul "Saatnya menertibkan buzzer", dengan ringkasan sebagai berikut: Jokowi harus mengendalikan pendengungnya, yang makin lama makin ngawur. Berpotensi merusak demokrasi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Profil dan Pekerjaan Jhon LBF, Siap Bantu Ruben Onsu Bayar Kerugian Rp3,5 M
- 6 HP Realme RAM 12 GB dengan Performa Kencang, Mulai Rp2 Jutaan
- Erick Thohir Buka Hasil Evaluasi Timnas Indonesia usai Gagal di Piala AFF 2026
- 5 Pilihan Rice Cooker Panci Keramik yang Awet, Tahan Gores, dan Mudah Dibersihkan
- 25 Pengemis Haji Gocap di Kebayoran Baru Dikirim ke Panti Sosial
Pilihan
-
Sempat Serukan Serang Hercules! Admin Akun Pemukiman Setan Ditangkap Polisi karena Molotov
-
Pidato Pertama Sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin Berseloroh: Baru Dua Jam Saja
-
Jalani Ritual di Danau Sunter, WNA Aljazair Dievakuasi Setelah Dirayu 3 Jam
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
Terkini
-
Tunggakan Rp14,8 Miliar, 303 Pemain Belum Digaji: Ada Klub Raffi Ahmad Rans FC
-
Bukan Cuma Jadi Konsumen! DPR Ingin Indonesia Kuasai Ekosistem AI
-
Alasan Ada Agenda Lain, Anggota DPR Satori Mangkir dari Pemeriksaan KPK
-
Persib Lolos ACL Two dengan Drama! Mariano Peralta Jadi Pahlawan di Menit-Menit Akhir
-
Cegah Risiko Pidana, Pakar Sebut Pemerintah Tepat Atur Pembelian Timah Rakyat
-
Desak Pelaku Pengeroyok Bambang Setiawan Ditangkap, Wamen HAM: Harus Ditindak Tegas!
-
Dedi Mulyadi: Uang Pajak Warga Depok Siap Disulap Jadi Flyover dan Underpass
-
Setengah Karhutla Terjadi di Wilayah Korporasi yang Izinnya dari Negara!
-
Sikap Bupati Bogor Usai KPK Masuk Pemkab: Serahkan Proses Hukum dan Hargai Praduga Tak Bersalah
-
Padam Setelah 30 Jam, Kebakaran Pabrik Plastik di Serang Telan Kerugian Rp41 Miliar