Suara.com - Karier politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo atau beken disapa Bamsoet terus merangkak naik.
Pria kelahiran Jakarta, 10 September 1962 ini menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang baru periode 2019-2024 untuk menggantikan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Dalam merebutkan kursi ketua, ada 10 kandidat pimpinan MPR RI yang diumumkan pada rapat paripurna pemilihan pimpinan MPR RI pada Kamis malam. Mereka adalah Ahmad Basarah dari Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Soesatyo (Fraksi Partai Golkar), Ahmad Muzani (Fraksi Partai Gerindra), Lestari Moerdijat (Fraksi Partai NasDem), Jazilul Fawaid (Fraksi PKB), Syarif Hasan (Fraksi Partai Demokrat), Zulkifli Hasan (Fraksi PAN), Arsul Sani (Fraksi PPP), serta Fadel Muhammad (Kelompok DPD RI).
Sejumlah fraksi di MPR termasuk kelompok Dewan Pimpinan Daerah (DPD) mendukung Bamsoet untuk menjabat sebagai Ketua MPR RI. Kecuali, Partai Gerindra yang awalnya "keukeuh" mencalonkan Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR RI.
Namun, Sidang Paripurna MPR pada Kamis malam memutuskan Bamsoet menjadi Ketua MPR RI periode 2019-2024. Pemilihan Bamsoet itu dilakukan secara aklamasi.
MPR, meskipun bukan lagi lembaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan presiden sebagai mandataris MPR, namun posisi Ketua MPR masih sangat strategis.
Kewenangannya saat ini di antaranya melantik presiden dan/atau wakil presiden hasil Pemilu, mengubah dan menetapkan perubahan UUD 1945, dan melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden menjabat mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya sampai masa jabatannya selesai.
Bamsoet yang pernah menjabat sebagai Ketua DPR sejak 15 Januari 2018 hingga 30 September 2019 itu dikenal sebagai sosok politikus, pengusaha dan mantan wartawan.
Baca Juga: Abdul Wahab Kasih Pantun ke Bamsoet CS: Jangan Diperiksa KPK
Sejak muda, Bambang dikenal aktif di berbagai organisasi, baik organisasi kemahasiswaan, bisnis hingga politik.
Kariernya di Partai Golkar dimulai dengan menjadi Pengurus Pusat GM Kosgoro pada 1995. Kariernya terus menanjak hingga kemudian menjabat Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar pada 2009.
Ia kemudian terpilih menjadi anggota DPR dari Partai Golkar tiga periode, yakni pada 2009-2014, 2014-2019 dan 2019-2024.
Sebelum menjadi Ketua DPR untuk menggantikan Setya Novanto yang terjerat kasus korupsi e-KTP, Bamsoet adalah anggota Komisi III DPR.
Dalam kepemimpinan Fraksi Golkar Setya Novanto, Bamsoet didapuk menjadi Ketua Komisi III DPR yang membidangi persoalan hukum.
Suami Lenny Srimulyani ini sangat "concern" terhadap persoalan-persoalan hukum. Bahkan, ayah dari delapan orang anak ini menjadi salah satu dari 9 orang anggota DPR RI yang membentuk Panitia Khusus Hak Angket Bank Century.
Berita Terkait
-
Abdul Wahab Kasih Pantun ke Bamsoet CS: Jangan Diperiksa KPK
-
Bamsoet dan Airlangga Berpelukan, Anggota MPR: Munas Beres
-
Dukungan Injury Time Gerindra, Bamsoet Resmi jadi Ketua MPR
-
Lobi Bamsoet untuk Incar Jabatan Ketua MPR, Muzani Lapor ke Prabowo
-
8 Fraksi dan DPD Dukung Bamsoet Jadi Ketua MPR, Gerindra Sendirian
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!