Suara.com - Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jakarta, Gembong Warsono, menilai Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) tidak memiliki dampak yang signifikan bagi warga Jakarta. Untuk itu, fraksi PDIP bakal menolak kenaikan anggaran tim yang dibentuk khusus untuk membantu Gubernur Anies Baswedan.
"Maka jangankan dinaikan, justru kami berencana meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk mendrop anggaran TGUPP tahun 2020," ujar Gembong saat dihubungi, Jumat (4/10/2019).
Gembong menuturkan, kinerja TGUPP akan tetap bisa berjalan meskipun anggarannya diturunkan.
Ia kemudian mengusulkan agar angaran TGUPP berasal dari pendapatan Gubernur Anies, sehingga tidak membebankan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Hal itu sebelumnya juga sudah diterapkan gubernur era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Ya sudah alokasi anggarannya tempelin saja dengan anggara Gubernur. Kan sederhana, sehingga tidak membebani APBD kita," jelasnya.
Lebih lanjut, nantinya bakal ada koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk penurunan anggaran. Selain itu ia juga ingin Bappeda memberikan pertanggunjawaban TGUPP kepada publik.
"Karena itu anggaran di Bappeda, maka sekarang yang kita minta ke Bappeda adalah pertanggungjawabannya," pungkasnya.
Sebelumnya, anggota DRPD Jakarta dari fraksi PSI, William Aditya Sarana mengungkap adanya kenaikan untuk anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) milik Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya anggarannya meningkat secara signifikan tiap tahunnya.
William mengaku sejak ditugaskan di Komisi A DPRD DKI bidang pemerintahan, ia memeriksa Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) DKI. Hasilnya ia menemukan nilai yang cukup besar untuk TGUPP.
Baca Juga: PSI Sebut Anggaran untuk TGUPP Selalu Meningkat, Tahun Ini Rp 26 Miliar
Pada awal pembentukannya, TGUPP hanya memiliki anggaran Rp 1 miliar. Namun jumlah meningkat pada 2019 menjadi Rp 18,99 miliar dan akan meningkat pada 2020 menjadi Rp 26,5 miliar.
"Kalau enggak salah 2016 itu Rp 1 miliar, sekarang mau ke Rp 26 miliar. Ini sangat pemborosan anggaran," ujar William di gedung DPRD DKI, Kamis (3/10/2019).
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar