Tolak Anggaran TGUPP Dinaikkan, PDIP Berencana Minta DKI Drop di Tahun 2020

Suara.com - Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jakarta, Gembong Warsono, menilai Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) tidak memiliki dampak yang signifikan bagi warga Jakarta. Untuk itu, fraksi PDIP bakal menolak kenaikan anggaran tim yang dibentuk khusus untuk membantu Gubernur Anies Baswedan.

"Maka jangankan dinaikan, justru kami berencana meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk mendrop anggaran TGUPP tahun 2020," ujar Gembong saat dihubungi, Jumat (4/10/2019).

Gembong menuturkan, kinerja TGUPP akan tetap bisa berjalan meskipun anggarannya diturunkan.

Ia kemudian mengusulkan agar angaran TGUPP berasal dari pendapatan Gubernur Anies, sehingga tidak membebankan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Hal itu sebelumnya juga sudah diterapkan gubernur era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Ya sudah alokasi anggarannya tempelin saja dengan anggara Gubernur. Kan sederhana, sehingga tidak membebani APBD kita," jelasnya.

Lebih lanjut, nantinya bakal ada koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk penurunan anggaran. Selain itu ia juga ingin Bappeda memberikan pertanggunjawaban TGUPP kepada publik.

"Karena itu anggaran di Bappeda, maka sekarang yang kita minta ke Bappeda adalah pertanggungjawabannya," pungkasnya.

Sebelumnya, anggota DRPD Jakarta dari fraksi PSI, William Aditya Sarana mengungkap adanya kenaikan untuk anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) milik Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya anggarannya meningkat secara signifikan tiap tahunnya.

William mengaku sejak ditugaskan di Komisi A DPRD DKI bidang pemerintahan, ia memeriksa Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) DKI. Hasilnya ia menemukan nilai yang cukup besar untuk TGUPP.

Baca Juga: PSI Sebut Anggaran untuk TGUPP Selalu Meningkat, Tahun Ini Rp 26 Miliar

Pada awal pembentukannya, TGUPP hanya memiliki anggaran Rp 1 miliar. Namun jumlah meningkat pada 2019 menjadi Rp 18,99 miliar dan akan meningkat pada 2020 menjadi Rp 26,5 miliar.

"Kalau enggak salah 2016 itu Rp 1 miliar, sekarang mau ke Rp 26 miliar. Ini sangat pemborosan anggaran," ujar William di gedung DPRD DKI, Kamis (3/10/2019).