Suara.com - Anggota DRPD Jakarta dari fraksi PSI, William Aditya Sarana, mengungkap adanya kenaikan anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) pembantu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurutnya, anggarannya meningkat secara signifikan tiap tahunnya.
Sejak bertugas di Komisi A DPRD bidang pemerintahan, William mengaku telah memeriksa Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) DKI. Hasilnya ia menemukan nilai yang cukup besar untuk TGUPP.
Pada awal pembentukannya, TGUPP hanya memiliki anggaran Rp 1 miliar. Namun jumlah meningkat pada 2019 menjadi Rp 18,99 miliar dan akan meningkat pada 2020 menjadi Rp 26,5 miliar.
"Kalau enggak salah 2016 itu Rp 1 miliar, sekarang mau ke Rp 26 miliar. Ini sangat pemborosan anggaran," ujar William di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019).
Wiliam mengatakan, uang tersebut digunakan TGUPP untuk mengerjakan 40 dokumen proyek Pemprov DKI yang ditargetkan. Setiap dokumen, kata William, bernilai 500 juta.
"Kalau enghak salah target kan 40 dokumen. Jadi kalau dihitung-hitung, dengan anggaran Rp 29 miliar, sekitar 500 juta per dokumen," jelasnya.
Meski demikian, William menyebut DPRD Jakarta kesulitan mengawasi penggunaan uang TGUPP. Pasalnya, TGUPP bukan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Makanya dilemanya di sini, sudah anggaran besar, hasil enggak ada, kita enggak bisa mengawasi, akhirnya bisa jadi TGUPP, jadi bagi-bagi kursi jabatan saja," pungkasnya.
Baca Juga: Dorong Pendidikan Sejak Dini, Anies Resmikan 32 Paud Negeri
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu