Suara.com - Anggota DRPD Jakarta dari fraksi PSI, William Aditya Sarana, mengungkap adanya kenaikan anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) pembantu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurutnya, anggarannya meningkat secara signifikan tiap tahunnya.
Sejak bertugas di Komisi A DPRD bidang pemerintahan, William mengaku telah memeriksa Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) DKI. Hasilnya ia menemukan nilai yang cukup besar untuk TGUPP.
Pada awal pembentukannya, TGUPP hanya memiliki anggaran Rp 1 miliar. Namun jumlah meningkat pada 2019 menjadi Rp 18,99 miliar dan akan meningkat pada 2020 menjadi Rp 26,5 miliar.
"Kalau enggak salah 2016 itu Rp 1 miliar, sekarang mau ke Rp 26 miliar. Ini sangat pemborosan anggaran," ujar William di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019).
Wiliam mengatakan, uang tersebut digunakan TGUPP untuk mengerjakan 40 dokumen proyek Pemprov DKI yang ditargetkan. Setiap dokumen, kata William, bernilai 500 juta.
"Kalau enghak salah target kan 40 dokumen. Jadi kalau dihitung-hitung, dengan anggaran Rp 29 miliar, sekitar 500 juta per dokumen," jelasnya.
Meski demikian, William menyebut DPRD Jakarta kesulitan mengawasi penggunaan uang TGUPP. Pasalnya, TGUPP bukan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Makanya dilemanya di sini, sudah anggaran besar, hasil enggak ada, kita enggak bisa mengawasi, akhirnya bisa jadi TGUPP, jadi bagi-bagi kursi jabatan saja," pungkasnya.
Baca Juga: Dorong Pendidikan Sejak Dini, Anies Resmikan 32 Paud Negeri
Berita Terkait
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Wamendiktisaintek Soroti Peran Investasi Manusia dan Inovasi untuk Kejar Indonesia Emas 2045
-
Rumus Baru UMP 2026, Mampukah Penuhi Kebutuhan Hidup Layak?
-
Bobol BPJS Rp21,7 Miliar Pakai Klaim Fiktif, Kejati DKI Tangkap Tersangka berinisial RAS
-
Mengapa Penanganan Banjir Sumatra Lambat? Menelisik Efek Pemotongan Anggaran
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?