Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa menanggulangi kemiskinan itu bukan hanya dilakukan dengan menyediakan subsidi. Akan tetapi bagaimana caranya pemerintah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Seperti halnya sebuah perusahaan, JK menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan itu bisa diatur apabila pendapatan lebih kecil dari pengeluaran.
Semisal program kesehatan yang diberikan gratis oleh pemerintah. Ataupun penjualan beras yang harganya terjangkau. Di samping itu juga pemerintah berupaya untuk meningkatkan nominal upah minimum regional (UMR) untuk mensejahterahkan masyarakat.
Tugas dari masing-masing kementerian itulah yang akhirnya mendorong kesejahteraan masyarakat yang sama dengan menanggulangi kemiskinan.
"Semua menteri tentu tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan maknanya penting," kata JK saat berpidato dalam acara Penyampaian Laporan Akhir TNP2K di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (9/10/2019).
Lagipula menurutnya cara untuk menanggulangi kemiskinan bukan hanya dilakukan hanya dengan cara memberikan subsidi. Namun, justru penanggulangan itu bisa dilakukan oleh pemerintah memperbaiki berbagai sektor seperti membangun infrastruktur atau pun menjaga daya tingkat beli masyarakat.
"Itu artinya menjaga tingkat daya beli masyarakat atau malah meningkatkan daya beli masyarakat, itu juga menanggulangi kemiskinan," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT