Suara.com - Anggota DPR RI Fraksi PDIP Arteria Dahlan tampak menolak memercayai hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) terkait UU KPK yang baru dan Perppu KPK.
Dalam program Mata Najwa "Ragu-Ragu Perpu", Kamis (9/10/2019), di Trans7, dilaporkan bahwa hasil survei menunjukkan, 70,9 persen responden menilai, revisi UU KPK melemahkan KPK.
Selain itu, 76,3 persen responden menyetujui bahwa presiden harus mengeluarkan Perppu KPK. Pada grafik yang ditampilkan, disebutkan, responden yang dimaksud tahu soal demo mahasiswa dan tentangan mahasiswa terhadap UU KPK.
Namun, Arteria Dahlan menilai, perdebatan tentang perppu tak bisa dikaitkan dengan lembaga survei karena isu perppu bersifat konstitusional.
"Ini kan domainnya MK, jadi relevansinya adalah, tatkala mahkamah mengatakan, putusannya seperti apa, perppu-nya valid, legal atau tidak" kata Arteria Dahlan.
"Jadi anda mengartikan, ketika orang bilang 76 persen setuju presiden keluarkan perppu, 70 persen publik menganggap revisi Undang-Undang KPK melemahkan KPK, Anda memaknai itu sebagai?" tanya Najwa Shihab.
"Tepatnya saya menyatakan bahwa, dengan segala hormat saya dengan LSI, itu tidak bisa dijadikan acuan," jawabnya.
Ia menganggap, hasil survei tak bisa dijadikan kajian ilmiah untuk mempertimbangkan penerbitan perppu.
Najwa Shihab pun bertanya, "Jadi suara publik tidak usah dijadikan bahan pertimbangan?"
Baca Juga: Dituding Tak Sopan, Arteria Dahlan Tolak Minta Maaf ke Emil Salim
"Bukan seperti itu dong Na, ya," sahut Arteria Dahlan.
"Saya hanya mengulang apa yang Anda katakan," kata Najwa Shihab lagi.
Lalu Arteria Dahlan melanjutkan, "Tidak didasarkan pada survei. Karena apa? Presiden Jokowi adalah presiden bukan presiden hasil survei, bukan presiden survei. DPR RI bukanlah DPR survei."
Mendengar pernyataan itu, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan, yang juga hadir di Mata Najwa, menanggapi Arteria Dahlan.
"Tidak ada, presiden harus mendengarkan lembaga survei, tidak ada. Lembaga survei itu..." katanya.
Arteria Dahlan kemudian menuding LSI memiliki maksud tendensius dengan menampilkan hasil surveinya.
Berita Terkait
-
Ditanya Najwa soal Perpu KPK, Politisi Gerindra: Aku Bingung
-
Profil Arteria Dahlan Dirusak, Admin Wikipedia Naik Pitam
-
Arteria Dahlan Terus Potong Feri Amsari, Najwa Kewalahan
-
5 Fakta Arteria Dahlan, Anggota DPR RI yang Viral karena Bentak Emil Salim
-
Viral di Mata Najwa, Arteria Dahlan Ternyata Pernah 6 Tahun Kerja di PSSI
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT