Suara.com - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens prihatin atas peristiwa penusukan kepada Menkopolkam Wiranto yang terjadi di Alun-alun Menes Kabupaten Pandeglang, Banten pada Kamis (10/10/2019) lalu.
Boni mengatakan peristiwa penusukan yang pelakunya diduga berasal dari kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Bekasi bukan perkara sederhana.
Lantaran itu, Boni mengatakan peristiwa penusukan tersebut bukan hanya menjadi persoalan aparat penegak hukum semata. Namun, juga dibutuhkan peran partai politik untuk ikut melawan tindak terorisme.
"Saya ini lebih peduli dan mengkritisi peran partai politik dalam melawan terorisme ketimbang melihat tragedi yang menimpa Pak Wiranto ini dari aspek keamanan murni," kata Boni, Sabtu (12/10/2019).
Boni mengharapkan partai-partai yang mengatasnamakan agama agar terus mengumandangkan komitmen yang lebih besar dalam melawan terorisme. Menurut Boni sampai saat ini partai-partai politik yang tegas melawan terorisme masih sedikit.
"Mulai dari rekruitmen calon kepala daerah atau calon wakil rakyat, harus ada screening ideologi supaya yang terpapar radikalisme tidak ikut masuk menguasai ruang kekuasaan," ujar Boni.
Meski begitu, ia juga tak mencari siapa yang salah dalam peristiwa penyerangan terhadap Wiranto, lantaran kekinian masalahnya sudah terlanjur besar dan serius. Sehingga, perlu solusi untuk melawan tindak terorisme.
"Kejadian yang menimpa Pak Wiranto mesti menjadi bahan untuk reevaluasi protokol pengamanan VIP, termasuk presiden dan wakil presiden," ujar Boni
Lebih jauh, Boni mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan BIN, POLRI dan TNI. Apalagi, pemetaan kelompok radikal dan kelompok teroris oleh BIN maupun POLRI sudah dilakukan.
Baca Juga: Lewat Grup Menanti Al Mahdi, Bapak-Anak Teroris di Bali Tahu Aksi Abu Rara
"Yang menjadi perhatian saat ini dan ke depan adalah bagaimana mekanisme diseminasi informasi dan koordinasi antaragensi itu bisa terus berjalan optimal sehingga tidak ada ruang bagi pelaku terror untuk mendelegitimasi negara atau membunuh masyarakat melalui serangan-serangan kejut," tutur Boni.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- 5 Rekomendasi Sepeda Lipat di Bawah 5 Juta yang Ringan dan Stylish, Mobilitas Semakin Nyaman
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Jangan Jadi Korban! Satgas Pangan Temukan Susu Kedaluwarsa dan Mie Boraks di Jawa Barat
-
Model Baru MBG Lansia: Dimasak di SPPG, Diantar Pokmas dan Pendamping Sosial
-
Wajah Baru Pasar Palmerah: Trotoar Akan Diperbaiki, Pedagang Tak Boleh Berjualan di Bahu Jalan
-
Singgung Tanggung Jawab Lembaga, Peneliti BRIN Minta Polri Setop Pakai Istilah Oknum
-
Aktivis Soroti Respons Istana ke Kritik BEM UGM: Harusnya Dialog, Bukan Serang Balik
-
Gugatan Larangan Anak Presiden Maju Pilpres Masuk MK, PDIP: Lemah, Tapi KKN Sekarang Memang Gila
-
Viral Trotoar Tebet Barat Berubah Jadi Pangkalan Truk Tinja, Terjadi Pembiaran Parkir Liar?
-
Momen Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan Menangis Jelang Vonis Perkara Tata Kelola Minyak
-
Tangis Ibunda Radit di DPR: Mahasiswa IPK 4,0 Jadi Terdakwa Pembunuhan di Pantai Nipah
-
Periksa Saksi dari Dinas PUPR, KPK Dalami Aliran Fee Proyek 4-10 Persen ke Wali Kota Madiun Maidi