Suara.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo beberapa eks Calon Wakil Presiden 2019 Sandiaga Uno dapat menghadiri acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin pada 20 Oktober 2019 mendatang.
Bamsoet menilai kehadiran Sandiaga Uno dapat memberikan kesan positif terkait situasi politik Indonesia di kancah internasional.
Hal itu dikatakan Bamsoet usai memberikan undangan pelantikan presiden dan wakil presiden kepada Sandiaga Uno bersama pimpinan MPR lainnya.
Bamsoet berharap Sandiaga Uno sebagai eks cawapres dan Prabowo Subianto sebagai eks capres di Pilpres 2019 dapat hadir dalam pelantikan Jokowi dan Ma'ruf Amin.
"Jadi kehadiran Pak Sandi sebagai kandidat cawapres dan Pak Prabowo sebagai kandidat capres itu kita harapkan memberikan kesan yang positif bagi dunia internasional bahwa politik Indonesia stabil dan nyaman. Kemarin bertarung, sekarang saatnya adalah bersatu," kata Bamsoet di kediaman Sandiaga Uno Jalan Pulombangkeng, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2019).
Selain menyampaikan undangan, Bamsoet mengaku turut meminta masukan kepada Sandiaga Uno yang disebutnya sebagai tokoh nasional milineal. Sebagai tokoh nasional milineal, Bamsoet mengatakan pihaknya turut meminta masukan kepada Sandiaga Uno untuk kepemimpinan MPR kedepan.
"Kita minta masukan apa saran beliau terhadap tugas-tugas kami di MPR terutama dalam menjalankan tugas-tugas sosialiasi empat pilar. Pancasila, Kebhinekaan, NKRI, dan UUD 1945 yang cocok bagi kaum milenial. Sehingga, sosialisasi yang kita jalankan terarah dan menyasar kalangan milenial," tuturnya.
Untuk diketahui selain Bamsoet dalam kesempatan tersebut turut hadir beberapa pimpinan MPR yakni Wakil Ketua MPR; Arsul Sani, Syarief Hasan, Fadel Muhammad, Hidayat Nur Wahid, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Zulkifli Hasan dan Ahmad Muzani. Sedangkan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah berhalangan hadir.
Baca Juga: Pelantikan Jokowi Digugat ke Pengadilan, Dituding Tidak Sah
Berita Terkait
-
Hadiri Pelantikan Jokowi, Sandiaga: Bukti Tidak Lagi Ada 01 dan 02
-
Jokowi Bungkam Ditanya Wartawan Kapan Terbitkan Perppu KPK
-
Diundang Pelantikan Jokowi, Sandiaga: Saya Tersanjung, Insya Allah Hadir
-
Beri Undangan Pelantikan Jokowi, Pimpinan MPR Kunjungi Rumah Sandiaga Uno
-
Pelantikan Jokowi Dijaga Ketat, Pangdam Jaya Larang Massa Mendekat ke DPR
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Korban Keracunan MBG di Yogyakarta Nyaris 1000 Anak, Sultan Akhirnya Buka Suara
- Momen Thariq Halilintar Gelagapan Ditanya Deddy Corbuzier soal Bisnis
Pilihan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs POCO C85, Seberapa Mirip HP 1 Jutaan Ini?
-
Rapor Pemain Buangan Manchester United: Hojlund Cetak Gol, Rashford Brace, Onana Asisst
Terkini
-
Panglima TNI Beberkan Alasan TNI Tambah Alutsista Baru, 'Harimau Besi' yang Mengerikan!
-
Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Loyalis Malah Beri Jawaban Menohok?
-
Mengupas MDIS: Kampus Singapura Tempat Gibran Raih Gelar Sarjana, Ijazahnya Ternyata dari Inggris!
-
Minta Satpol PP Tak Pakai Kekerasan, Mendagri Tito: Biar Didukung Publik
-
Anak Mantan Bupati Koruptor Kini Dipecat PDIP: Jejak Skandal DPRD Viral "Rampok Uang Negara"
-
7 Klausul Surat Perjanjian MBG SPPG Sleman: dari Rahasiakan Keracunan hingga Ganti Rugi Rp80 Ribu
-
Tiga Kecelakaan Transjakarta dalam Sebulan, Pemprov DKI Fokus Perbaikan Human Factor
-
Serangan Roy Suryo! Sebut Ijazah S1 Gibran Palsu Beli di Website, Samakan IQ Rendah dengan Jokowi
-
Sinyal Retak? Jokowi Perintahkan Dukung Gibran 2 Periode, GCP Balas Telak: Wapres Tak Harus Dia!
-
Adian Napitupulu Minta Kewenangan BAM DPR Ditambah, Biar Bisa Panggil Pejabat Bermasalah