Suara.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mempersilakan Partai Gerindra jika ingin bergabung kedalam pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin.
Cak Imin pun tak khawatir bergabungnya Partai Gerindra akan mengancam jatah menteri dari PKB.
Hal itu dikatakan Cak Imin usai menerima kunjungan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Senen, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019). Cak Imin mengaku tak masalah jika Partai Gerindra bergabung ke dalam pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin selama lima tahun kedepan.
"Iyalah, enggak apa-apa, enggak ada masalah," tutur Cak Imin.
Kemudian, saat ditanyai apakah PKB tak khawatir bergabungnya Partai Gerindra kedalam pemerintah Jokowi - Ma'ruf Amin akan mengancam jatah menteri partainya, Cak Imin justru menganalogikan dengan makmum masbuk.
"Istilah kalau salat itu ada imam, ada makmum. Nah makmum yang datangnya belakang namanya makmum masbuk," ujar Cak Imin.
Namun, saat ditanya lebih lanjut maksud dari pernyataan itu Cak Imin justru bergegas meninggalkan awak media.
Untuk diketahui, Prabowo Subianto menemui Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Senen, Jakarta Pusat, Senin malam. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo turut didampingi sejumlah elit Partai Gerindra yakni; Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Edhy Prabowo serta Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.
Sedangkan Cak Imin saat menerima kehadiran Prabowo dan rombongan itu pun turut didampingi oleh sejumlah elit PKB yakni Wakil Ketua Umum PKB Ida Fauziyah, Hanif Dhakiri, Jazilul Fawaid, Sekjen PKB Hassanudin Wahid, Ketua DPP PKB Daniel Johan, Cucun Syamsul Rizal.
Baca Juga: Dilarang Masuk saat Prabowo Ketemu Jokowi, Ngabalin: Dinikmatin Aja, Santai
Pertemuan antar kedua elite PKB dan Partai Gerindra itu pun berlangsung selama kurang lebih satu jam setengah.
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka