Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku tidak khawatir bus pabrikan asal China, Zhongtong kembali beroperasi. Bus yang menjadi armada TransJakarta ini sempat ditelantarkan karena bermasalah hingga pernah terbakar.
Menurut Anies, spesifikasi dan standar kelayakan bus sudah tercantum dalam kontrak bus yang akan mengaspal. Ia lantas menyerahkannya kepada pihak PT Transportasi Jakarta untuk pemenuhan kontrak itu.
"Pasti ada kontrak kerja samanya. Di dalam kontrak itu ada aturannya," ujar Anies di GOR Soemantri, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2019).
Anies menjelaskan, Pemprov DKI sudah memiliki model bisnis baru dalam pengoperasian dan pengadaan bus TransJakarta. Pemprov DKI, kata Anies sudah tidak lagi membeli bus, melainkan membayar jasa operator.
"Karena kalau Pemprov DKI Jakarta itu sudah tidak lagi membeli bus. Jadi Pemprov DKI Jakarta itu membeli jasa," katanya.
Operator untuk bus Zhongtong adalah Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD). PPD nantinya menerima pembayaran dari Pemprov DKI untuk setiap bus yang beroperasi per harinya.
Sementara pihak Pemprov DKI hanya menentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Karena itu Anies menganggap kelayakan bus Zhongtong sudah diperiksa oleh pihak TransJakarta selaku pengelola.
"Pemprov DKI Jakarta menentukan SPM. Jadi selebihnya tanggung jawabnya dengan pengelola," kata dia.
Sebelumnya, PT TransJakarta kembali mengoperasikan bus buatan pabrikan China, Zhongtong. Armada angkutan umum ini sebelumnya pernah ditolak oleh Gubernur DKI Jakarta periode sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Baca Juga: Pernah Ditolak Ahok, Alasan Anies Kembali Operasikan Bus Zhongtong
Hal itu dibenarkan oleh Kepala Divisi Sekretraris Korporasi dan Humas PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Nadia Diposanjoyo. Menurutnya, pengoperasian kembali bus Zhongtong merupakan bentuk pelaksanaan kontrak dengan Operator dari Bus Zhong Tong, PPD.
"Pengoperasian bus ini adalah bentuk dari pelaksanaan kontrak tahun 2013," ujar Nadya saat dihubungi, Selasa (15/10/2019).
Bus produksi pabrikan China ini sempat menuai kontroversi karena dalam pengadaan hingga pengoperasiannya menuai polemik. Semasa Ahok, ia menolak mengizinkan bus gandeng Zhongtong karena menganggap armada tersebut tidak layak.
Ahok lantas lebih memilih bus pabrikan Eropa seperti Mercedes Benz, Scania, dan Volvo. Bahkan saat pengadaannya, mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono divonis 13 tahun penjara dalam kasus pengadaan bus TransJakarta merek Zhongtong pada tahun 2012 dan 2013.
Saat beroperasi, bus Zhongtong juga pernah terbakar di depan Gedung PMI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pada 8 Maret 2015. Padahal, bus yang terbakar itu baru beroperasi tiga hari.
Berita Terkait
-
Terapkan Kurikulum Jr. NBA di Sekolah, Anies: Kemitraan Ini Bisa...
-
Mulai 2020, Sekolah di Jakarta Adopsi Kurikulum Jr. NBA
-
Gerindra Kritik Rumah DP 0 Rupiah Anies: Meleset dari Target
-
Jalur di DPR Ditutup, Sejumlah Rute Transjakarta Dialihkan
-
Oke Oce Dihapus Setelah Sandiaga Pergi? Anies: Cuma Namanya Diganti
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik