Suara.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mempersilakan Presiden Jokowi menentukan waktu yang tepat untuk pengumuman susunan menteri kabinet.
PDIP menilai Jokowi tahu kapan momentum yang tepat untuk mengumumkan jajaran pembantunya di pemerintahan lima tahun ke depan.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menuturkan, kalau merujuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kementerian, Jokowi memiliki waktu 14 hari kerja untuk mengumumkan susunan menteri kabinet sejak dirinya mengucapkan sumpah janji sebagai presiden.
Namun, Hasto mengatakan, berdasar informasi yang diterima dari Jokowi, selambat-lambatnya pengumuman susunan kebinet menteri tersebut akan disampaikan pada Rabu 23 Oktober 2019.
"Presiden Jokowi yang paling tahu kapan momentumnya. Presiden punya waktu yang cukup, tapi kami tahu karakter Pak Jokowi yang mau kerja cepat. Kalau mengikuti informasi beliau paling lambat Rabu," kata Hasto kepada wartawan, Jumat (18/10/2019).
Berkenaan dengan itu, Hasto menilai sebelum susunan kebinet menteri diumumkan penting untuk melihat rekam jejak, integritas, dan kemampuan mereka untuk bekerja sama dengan presiden.
Hasto mengklaim PDIP tidak menargetkan kursi menteri apa saja yang mesti diduduki. Namun, Hasto memastikan sebagai partai utama pengusung Jokowi – Maruf Amin, PDIP harus memperoleh kursi menteri terbanyak.
"Semua kementerian penting dan strategis tapi yang jelas PDIP paling banyak," pintanya.
Baca Juga: Soal Calon Menpora di Kabinet Jokowi Jilid 2, Ini Kata Legenda Bulutangkis
Berita Terkait
-
Dokter IZH Jadi Tersangka Kasus Ninoy Karundeng, Ini Pembelaan Kuasa Hukum
-
Jelang Perpisahan, Menkes Nila Minta Hadiah Sepeda ke Jokowi
-
Profil Harkristuti Harkrisnowo, Kandidat Menko Kemaritiman Pengganti Susi
-
Persiapan Pelantikan Jokowi Sudah 95 Persen dan Bakal Berlangsung Sederhana
-
Moeldoko: Presiden Akan Cek Perkembangan Kasus Novel Baswedan ke Polri
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO