Tetap Oposisi, PKS Minta Kader Tak Arogan Komentari Parpol Lain

Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah mengambil sikap politik yakni memilih tetap berada di luar pemerintahan dengan beroposisi. Terkait hal itu, seluruh kader diminta untuk mensosialisasikan pilihan PKS tersebut.

Namun, Presiden PKS Sohibul Iman meminta kader untuk menahan diri memberi komentar berlebih atas pilihan politik PKS maupun pilihan politik partai lainnya.

“Fokus mensosialisasikan sikap politik PKS yaitu tetap berada di luar pemerintahan. Kami mengimbau kepada seluruh anggota keluarga besar PKS agar tidak tergoda atau terjebak mengomentari langkah-langkah politik pihak lain," kata Sohibul dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/10/2019).

Menurut dia, seluruh kader PKS harus menghormati keputusan partai lain yang memilih masuk dalam koalisi pemerintah.

“PKS menghormati sikap politik pihak lain, dan semoga pihak lain pun menghormati sikap politik PKS. Hal tersebut sebagai cermin kedewasaan kita dalam hidup berdemokrasi,” kata Sohibul.

Ia juga meminta kepada seluruh kader agar tidak arogan dalam menyampaikan pilihan politik PKS. Hal itu bertujuan untuk menghindari kesan menantang terhadap pilihan PKS beroposisi sendirian.

"Terkait sikap politik PKS yang di luar pemerintahan, agar disampaikan secara tegas dan jelas, namun tidak dengan konotasi arogan apalagi seolah menantang untuk beroposisi sendirian. Sampaikanlah dengan objektif, argumentatif namun tetap rendah hati," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman mengumumkan sikap politik partainya yang memilih berada di luar pemerintahan. Hal tersebut disampaikannya melalui website resmi PKS yang diunggah pada Selasa (22/10/2019).

Dalam pengumuman tersebut, Sohibul Iman meminta kepada seluruh kader PKS untuk menyikapi dengan bijak keputusan menjadi oposisi.

Baca Juga: Presiden PKS Umumkan Sikap Politik di Luar Pemerintahan

"Seluruh fungsionaris DPP, Fraksi DPR RI, Fraksi MPR RI dan seluruh kader diminta agar fokus mensosialisasikan sikap politik PKS yaitu tetap berada di luar pemerintahan," ujar Sohibul sebagaimana dikutip dari laman PKS.id.