Suara.com - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) menyebut Joko Widodo sedang pusing memikirkan porsi menteri kepada partai pendukung menjelang pelantikannya sebagai preisden terpilih 2019-2024 yang digelar pada Minggu (20/10/2019)
Menurutnya, kepusingan itu dialami Jokowi lantaran banyaknya partai koalisi dan partai oposisi yang hendak merapat kepada pemerintah.
"Pak Jokowi saja saya kira hari-hari ini cukup puyeng memikirkan porsi kementerian untuk seluruh partai pendukungnya. Kan partai pendukung beliau tidak sedikit," ujar Hidayat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (16/10/2019).
Diketahui, Partai Gerindra dan Partai Demokrat disebut-sebut berpeluang bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Jokowi, kata HNW, telah menyatakan komposisi menteri akan diisi oleh profesional partai dan profesional non partai.
"Padahal katanya komposisi menteri antara profesional partai dan profesional nonpartai, yang partai hanya 40 persen. Kalau hanya 40 persen, ada 34 (kementerian), berarti hanya sekitar 16. Padahal kan partai pendukung dia aja lebih dari 6. Pasti tidak mudah membagi," tutur Hidayat.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui Jokowi sedang pusing memikiran porsi menteri kepada partai pendukungnya.
Moeldoko mengatakan hal tersebut adalah hal yang biasa jika menghadapi banyak pihak.
"Ya pasti lah, menghadapi orang banyak puyeng. Biasa itu," tutur Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta.
Baca Juga: Gerindra: Pak Jokowi Jangan Ragu Ambil Keputusan, Bapak Presiden Terpilih!
Tak hanya itu, mantan Panglima TNI itu juga enggan berkomentar lebih saat ditanya soal kabinet Jokowi di periode kedua.
Ia pun meminta awak media bertanya-tanya hal yang ringan jelang berakhirnya masa jabatannya pada 19 Oktober 2019.
"Wes ojo takono itu. Yang ringan-ringan-ringan saja. Coba tanya Pak Moeldoko setelah dua hari mau ngapain gitu loh," kata Moeldoko seraya tersenyum.
Berita Terkait
-
PKS Sebut Banyak Partai Pilih Oposisi Jika Jatah Menteri Tak Sesuai Harapan
-
Disebut Komisi Penghambat Karir, Masinton: KPK Jangan Kepo!
-
Jokowi Sebut Menteri Kabinet Kerja Jilid II Banyak Diisi Muka Baru
-
Ingin Tetap Independen, Alasan Jokowi Tak Libatkan KPK Seleksi Menteri
-
LIPI: Menteri Kabinet Jokowi Harus Eksekutor Sejati
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka