Suara.com - Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Indonesia Abdul Manan menanggapi pengangkatan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi menteri pertahanan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kabinet pemerintahan periode 2019-2024.
Manan menilai, sikap anti terhadap media yang selama ini ditunjukkan Prabowo dikhawatirkan akan disalurkan menjadi sebuah kebijakan ketika sudah memiliki otoritas sebagai menteri.
Dia juga mengungkapkan, masuknya Prabowo ke dalam kabinet pemerintahan Jokowi bukan menjadi angin segar bagi dunia pers. Manan masih mengingat sikap Prabowo yang begitu anti terhadap media saat berkampanye pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019 sebagai calon presiden.
"Dia kan sering melontarkan pernyataan-pernyataan yang sebenarnya tidak bersahabat. Dia melarang beberapa media itu tidak mau diwawancarai beberapa media seperti Jakarta Post, Metro TV," ungkap Manan dalam sebuah diskusi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Jakarta pada Selasa (22/10/2019).
"Dia juga mempersoalkan mendorong masyarakat jangan mempercayai media. Karena gara-gara media massa pada waktu itu menulis jumlah yang ikut reuni 212 itu tidak sesuai harapan dia," sambungnya.
Manan menilai apabila sikap Prabowo seperti itu tidak hilang, meskipun telah menjadi Menhan, dikhawatirkan akan mempersempit kebebasan pers. Dia melanjutkan, jika pada proses kampanye Prabowo tidak memiliki kekuatan untuk menggerakan aparat hukum, justru ketika sudah menjadi menteri akan mudah mempersempit ruang gerak media melalui kebijakan.
"Tapi begitu dia jadi menteri, apalagi menteri pertahanan akan berbahaya kalau dia misalnya kemarahannya itu tidak hanya disampaikan dengan lisan tapi disampaikan melalui kebijakan," katanya.
"Meminta aparat penegak hukum misalnya. Bertindak secara represif terhadap media," ujarnya.
Baca Juga: Gerindra Gabung ke Pemerintah, Presiden PKS Hormati Pilihan Politik Prabowo
Berita Terkait
-
Gerindra Gabung ke Pemerintah, Presiden PKS Hormati Pilihan Politik Prabowo
-
Terima Tawaran Jadi Menteri Jokowi, Prabowo Sowan ke Amien Rais
-
Sama-Sama Calon Menteri, Dulu Fachrul Razi Rekomendasikan Pecat Prabowo
-
4 Orang Aksi Tutup Mulut di Depan Istana Negara, Tolak Prabowo Jadi Menteri
-
Prabowo - Jokowi Bersatu, LIPI: Buat Apa Pemilu kalau Kekuasaan Dibagi-bagi
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional