Suara.com - Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang fokus pada kerusakan alam Greenpeace menunjukkan aksi mencuri perhatian, jelang pengumuman Kabinet Jokowi Jilid II, Rabu (23/10/2019).
Greenpeace memasang dua spanduk raksasa di dua patung ikonik DKI Jakarta yakni Patung Dirgantara yang ada di kawasan Pancoran dan Patung Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia (HI), masing-masing dengan tulisan "Lawan perusakan hutan #ReformasiDikorupsi" dan "Orang baik pilih energi baik". Foto spanduk itupun kekinian viral di media sosial.
Sesuai isinya, Greepeace menyampaikan harapan kepada Presiden Jokowi dan kabinet yang baru terpilih untuk peduli akan lingkungan khususnya sektor energi dan hutan bila ingin terlepas dari krisis iklim.
Pasalnya selain Indonesia rentan terhadap perubahan iklim, sejumlah kasus kerusakan lingkungan juga belum tuntas.
Deforestasi dan penggunaan bahan bakar fosil menjadi penyumbang gas emisi rumah kaca terbesar. Padahal, Indonesia ikut meratifikasi Kesepakatan Paris, dan telah berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon sebesar 29%, atau 41% dengan bantuan internasional pada 2030.
"Tahun 2015, Presiden Jokowi berjanji menuntaskan kebakaran hutan dan lahan dalam kurun waktu tiga tahun. Ini sudah memasuki periode kedua, namun kebakaran hutan tahunan masih gagal dihentikan,” kata Juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas.
Senada dengan hal itu, Greenpeace mendesak pemerintah untuk menindak tegas perusahaan yang andil dalam kasus perusakan lingkungan. Apalagi, Indonesia
"Janji penegakan hukum masih tidak tegas dan inkonsisten, sehingga para perusak hutan belum tersentuh hukum,” tegas Arie.
Di lain pihak, jurukampanye iklim dan Energi Greenpeace Tata Mustasya menambahkan, pemerintah Jokowi mestinya beralih kepada pemanfaatan energi terbarukan.
Baca Juga: Nilai Tukar Rupiah Anjlok Usai Jokowi Umumkan Nama-nama Menteri
Ia juga menyoroti oligarki batu bara oleh sejumlah elite politik di sektor batu bara dan hilir PLTU batu bara yang dinilai menyalahgunakan kekuasaan.
Kedepannya, Presiden Jokowi pun diharapkan menciptakan kabinet yag bersih dari oligarki tersebut.
"Oligarki batu bara merupakan potret sempurna dari reformasi yang dikorupsi. Elite politik menggunakan reformasi untuk melakukan korupsi politik di bisnis batu bara, baik di hulu maupun hilir. Salah satu langkah konkret yang harus dilakukan Jokowi hari ini adalah membersihkan kabinetnya dari oligarki batu bara,” kata Tata.
Berita Terkait
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Gunung Guruh Bogor Kian Masif, Isu Dugaan Beking Aparat Mencuat
-
Sidang Ditunda! Nadiem Makarim Sakit Usai Operasi, Kuasa Hukum Bantah Tegas Dakwaan Cuan Rp809 M
-
Hujan Deras, Luapan Kali Krukut Rendam Jalan di Cilandak Barat
-
Pensiunan Guru di Sumbar Tewas Bersimbah Darah Usai Salat Subuh
-
Mendagri: 106 Ribu Pakaian Baru Akan Disalurkan ke Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Angin Kencang Tumbangkan Pohon di Ragunan hingga Tutupi Jalan
-
Pohon Tumbang Timpa 4 Rumah Warga di Manggarai
-
Menteri Mukhtarudin Lepas 12 Pekerja Migran Terampil, Transfer Teknologi untuk Indonesia Emas 2045
-
Lagi Fokus Bantu Warga Terdampak Bencana, Ijeck Mendadak Dicopot dari Golkar Sumut, Ada Apa?
-
KPK Segel Rumah Kajari Bekasi Meski Tak Ditetapkan sebagai Tersangka