Suara.com - Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang fokus pada kerusakan alam Greenpeace menunjukkan aksi mencuri perhatian, jelang pengumuman Kabinet Jokowi Jilid II, Rabu (23/10/2019).
Greenpeace memasang dua spanduk raksasa di dua patung ikonik DKI Jakarta yakni Patung Dirgantara yang ada di kawasan Pancoran dan Patung Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia (HI), masing-masing dengan tulisan "Lawan perusakan hutan #ReformasiDikorupsi" dan "Orang baik pilih energi baik". Foto spanduk itupun kekinian viral di media sosial.
Sesuai isinya, Greepeace menyampaikan harapan kepada Presiden Jokowi dan kabinet yang baru terpilih untuk peduli akan lingkungan khususnya sektor energi dan hutan bila ingin terlepas dari krisis iklim.
Pasalnya selain Indonesia rentan terhadap perubahan iklim, sejumlah kasus kerusakan lingkungan juga belum tuntas.
Deforestasi dan penggunaan bahan bakar fosil menjadi penyumbang gas emisi rumah kaca terbesar. Padahal, Indonesia ikut meratifikasi Kesepakatan Paris, dan telah berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon sebesar 29%, atau 41% dengan bantuan internasional pada 2030.
"Tahun 2015, Presiden Jokowi berjanji menuntaskan kebakaran hutan dan lahan dalam kurun waktu tiga tahun. Ini sudah memasuki periode kedua, namun kebakaran hutan tahunan masih gagal dihentikan,” kata Juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas.
Senada dengan hal itu, Greenpeace mendesak pemerintah untuk menindak tegas perusahaan yang andil dalam kasus perusakan lingkungan. Apalagi, Indonesia
"Janji penegakan hukum masih tidak tegas dan inkonsisten, sehingga para perusak hutan belum tersentuh hukum,” tegas Arie.
Di lain pihak, jurukampanye iklim dan Energi Greenpeace Tata Mustasya menambahkan, pemerintah Jokowi mestinya beralih kepada pemanfaatan energi terbarukan.
Baca Juga: Nilai Tukar Rupiah Anjlok Usai Jokowi Umumkan Nama-nama Menteri
Ia juga menyoroti oligarki batu bara oleh sejumlah elite politik di sektor batu bara dan hilir PLTU batu bara yang dinilai menyalahgunakan kekuasaan.
Kedepannya, Presiden Jokowi pun diharapkan menciptakan kabinet yag bersih dari oligarki tersebut.
"Oligarki batu bara merupakan potret sempurna dari reformasi yang dikorupsi. Elite politik menggunakan reformasi untuk melakukan korupsi politik di bisnis batu bara, baik di hulu maupun hilir. Salah satu langkah konkret yang harus dilakukan Jokowi hari ini adalah membersihkan kabinetnya dari oligarki batu bara,” kata Tata.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
PAM Jaya Siapkan Ribuan Toren Gratis, Warga Jakarta Diminta Tak Tunggu Kemarau Datang
-
Kerry Dibebani Rp13,4 Triliun, Pengacara Sebut Hakim Pakai Analisis LSM yang Tak Berwenang
-
Putusan Banding Dianggap Janggal, Kerry Riza Ajukan Kasasi ke MA
-
Kepercayaan Polri Tembus 82,4 Persen, Habiburokhman: Jangan Puas Diri, Terus Berbenah
-
Prabowo Tanya Akademisi: Kenapa 81 Tahun RI Tidak Bisa Bikin Mobil Buatan Sendiri?
-
Sikat Parkir Liar di Cawang, 250 Personel Gabungan Derek Mobil yang Nekat Bandel!
-
Perempuan Didorong Jadi Aktor Utama Ekonomi Restoratif, Tak Lagi Sekadar Penerima Manfaat
-
Terkuak! Ini Pemicu Longsor Petamburan: Dari Abrasi Kali BKB hingga Bangunan di Sempadan
-
Sekjen Partai Buruh Ferri Nuzarli Mundur! 1,3 Juta Anggota ORI Kompak Tinggalkan Partai
-
Prabowo Singgung Kegaduhan Usai Pemilu, Istana Langsung Klarifikasi