Danai Teror Pelantikan Jokowi Rp 700 Juta, Suci Rahayu Dicokok Polisi

Suara.com - Polda Metro Jaya terus mengembangkan kasus pemufakatan terkait rencana penggagalan pelantikan Joko Widodo-Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.

Teranyar, polisi meringkus seorang perempuan bernama Suci Rahayu alias Ayu yang diduga berperan mendanai aksi teror tersebut. Penangkapan dilakukan di kediaman Suci di Mekarsari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pada Senin (21/10/2019). Saat ini, Suci masih diperiksa di Polda Metro Jaya.

"Iya betul, Suci Rahayu alias Ayu," kata Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Suyudi Ario Seto saat dikonfirmasi Kamis (24/10/2019).

Suyudi menyebut, Ayu terdaftar dalam WhatsApp Group (WAG) yang dibuat para anggota yang merancang aksi teror pelantikan Jokowi. Diketahui, grup WA tersebut bernama 'Fisabilillah'.

Ayu disebut mendanai para tersangka membuat peluru bola karet yang nantinya digunakan untuk menyerang aparat kepolisian. Tercatat, ia memberikan uang senilai Rp 700 juta kepada tersangka Samsul Huda.

"Yang bersangkutan memberikan dana kepada tersangka Samsul Huda Rp 700 juta untuk membeli perlengkapan katapel, peluru katapel, dan bom hidrogen untuk menyerang polisi," sambungnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya meringkus enam orang terkait upaya penggagalan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung DPR RI, Minggu (20/10/2019). Mereka adalah Samsul Huda, E, FAB, RH, HRS, dan PSM.

Diketahui, Samsul masih memunyai hubungan dengan dosen IPB nonaktif, Abdul Basith. Sebab, keduanya berkomunikasi terkait rencana penggagalan pelantikan memakai ketapel dan bola karet.

Nantinya, bola karet tersebut digunakan untuk menyerang aparat keamanan yang berjaga di Gedung DPR RI. Peluru bola karet tersebut dapat meledak karena memunyai konsep seperti mercon banting dimana ada perantara bahan peledak di dalamnya.

Baca Juga: 6 Orang Ditangkap karena Mau Gagalkan Pelantikan Jokowi, Senjatanya Ketapel

Selain itu, mereka juga memunyai ide dengan melepas delapan ekor monyet di Gedung DPR dan Istana Negara. Hanya, aksi tersebut urung dilakukan.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 169 ayat 1 KUHP dan atau Pasal 187 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman lima sampai dua puluh tahun penjara.