Suara.com - Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno mengatakan Kabinet Indonesia Maju bentukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bisa disebut sebagai kabinet pelangi nan gemuk.
Beragam latar belakang tokoh yang masuk ke dalam kabinet dengan jumlah yang banyak justru dikhawatirkan akan memperlambat pemerintahan kalau Jokowi tidak bisa mengandalkan sisi kepemimpinannya.
Adi menjelaskan kabinet pelangi yang dimaksudkannya ialah kabinet yang terdiri dari banyak unsur partai politik, profesional maupun relawan. Belum lagi partai politik yang gagal masuk parlemen pun juga diberikan kesempatan untuk mencicipi kursi wakil menteri.
"Kenapa kabinet pelangi? Karena semua unsur ada di dalamnya. Ada partai penguasa, ada yang partai enggak lolos parlemen, ada relawan, ada oposisi juga di dalamnya," kata Adi dalam diskusi bertajuk 'Kabinet Bikin Kaget' di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (26/10/2019).
Membawa kabinet pelangi nan gemuk itu nyatanya menjadi tantangan tersendiri bagi Jokowi. Kemampuan Jokowi dalam segi kepemimpinannya akan diuji untuk menjaga kesolidan kabinetnya.
"Kalau dia mampu mengonsolidasi parlemen, mengonsolidasi menteri dan para wakilnya, saya kira semua perubahan ke depan akan begitu mudah untuk didapatkan," ujarnya.
Namun kalau Jokowi tidak bisa mengedepankan leadership-nya, kabinet pelangi nan gemuk itu justru akan menjadi beban, yakni memperlambat jalannya pemerintahan Jokowi-Maruf.
Ia mencontohkan dengan kabinet gemuk yang dipimpin Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, pemerintahan SBY cenderung lambat karena banyaknya pertimbangan.
Karena itu untuk tetap menjaga kesolidan dari kabinet pelangi nan gemuk tersebut, Jokowi diharapkan bisa menjaga leadership, kepentingan dan keinginan Jokowi sebagai presiden.
Baca Juga: Sudah Mati-matian, Hanura Kecewa Tak Kebagian Kue di Kabinet Jokowi
"Jadi 3, 4 bulan kalau ada menterinya yang enggak maksimal ganti saja. Kalau dia dari parpol minta dari parpol bersangkutan untuk diganti dengan kader terbaiknya dan seterusnya dan seterusnya," tandasnya.
Berita Terkait
-
Tak Akomodir Semua ke Kabinet, Hanura: Jokowi Tak Perlu Minta Maaf
-
Sudah Mati-matian, Hanura Kecewa Tak Kebagian Kue di Kabinet Jokowi
-
Kaget Jokowi Pilih Nadiem, Muhammadiyah: Jangan Sampai Dinilai Serampangan
-
PAN: Jangan Simpulkan Orang Papua di Kabinet Jokowi karena Suara Pilpres
-
Jokowi: Pasti Ada yang Kecewa, Saya Minta Maaf Tak Bisa Akomodir Semua
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Malam Tahun Baru 2026 Jalur Puncak Berlaku Car Free Night, Cek Jadwal Penyekatannya di Sini
-
Rilis Akhir Tahun 2025 Polda Riau: Kejahatan Anjlok, Perang Lawan Perusak Lingkungan Makin Sengit
-
Rekaman Tengah Malam Viral, Bongkar Aktivitas Truk Kayu di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh
-
'Beda Luar Biasa', Kuasa Hukum Roy Suryo Bongkar Detail Foto Jokowi di Ijazah SMA Vs Sarjana
-
Kadinsos Samosir Jadi Tersangka Korupsi Bantuan Korban Banjir Bandang, Rugikan Negara Rp 516 Juta!
-
Bakal Demo Dua Hari Berturut-turut di Istana, Buruh Sorot Kebijakan Pramono dan KDM soal UMP 2026
-
Arus Balik Natal 2025: Volume Kendaraan Melonjak, Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Mulai Diterapkan!
-
18 Ribu Jiwa Terdampak Banjir Banjar, 14 Kecamatan Terendam di Penghujung Tahun
-
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,7 Juta Diprotes, Rano Karno: Kalau Buruh Mau Demo, Itu Hak Mereka
-
Eks Pimpinan KPK 'Semprot' Keputusan SP3 Kasus Korupsi Tambang Rp2,7 Triliun: Sangat Aneh!