Suara.com - Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno mengatakan Kabinet Indonesia Maju bentukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bisa disebut sebagai kabinet pelangi nan gemuk.
Beragam latar belakang tokoh yang masuk ke dalam kabinet dengan jumlah yang banyak justru dikhawatirkan akan memperlambat pemerintahan kalau Jokowi tidak bisa mengandalkan sisi kepemimpinannya.
Adi menjelaskan kabinet pelangi yang dimaksudkannya ialah kabinet yang terdiri dari banyak unsur partai politik, profesional maupun relawan. Belum lagi partai politik yang gagal masuk parlemen pun juga diberikan kesempatan untuk mencicipi kursi wakil menteri.
"Kenapa kabinet pelangi? Karena semua unsur ada di dalamnya. Ada partai penguasa, ada yang partai enggak lolos parlemen, ada relawan, ada oposisi juga di dalamnya," kata Adi dalam diskusi bertajuk 'Kabinet Bikin Kaget' di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (26/10/2019).
Membawa kabinet pelangi nan gemuk itu nyatanya menjadi tantangan tersendiri bagi Jokowi. Kemampuan Jokowi dalam segi kepemimpinannya akan diuji untuk menjaga kesolidan kabinetnya.
"Kalau dia mampu mengonsolidasi parlemen, mengonsolidasi menteri dan para wakilnya, saya kira semua perubahan ke depan akan begitu mudah untuk didapatkan," ujarnya.
Namun kalau Jokowi tidak bisa mengedepankan leadership-nya, kabinet pelangi nan gemuk itu justru akan menjadi beban, yakni memperlambat jalannya pemerintahan Jokowi-Maruf.
Ia mencontohkan dengan kabinet gemuk yang dipimpin Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, pemerintahan SBY cenderung lambat karena banyaknya pertimbangan.
Karena itu untuk tetap menjaga kesolidan dari kabinet pelangi nan gemuk tersebut, Jokowi diharapkan bisa menjaga leadership, kepentingan dan keinginan Jokowi sebagai presiden.
Baca Juga: Sudah Mati-matian, Hanura Kecewa Tak Kebagian Kue di Kabinet Jokowi
"Jadi 3, 4 bulan kalau ada menterinya yang enggak maksimal ganti saja. Kalau dia dari parpol minta dari parpol bersangkutan untuk diganti dengan kader terbaiknya dan seterusnya dan seterusnya," tandasnya.
Berita Terkait
-
Tak Akomodir Semua ke Kabinet, Hanura: Jokowi Tak Perlu Minta Maaf
-
Sudah Mati-matian, Hanura Kecewa Tak Kebagian Kue di Kabinet Jokowi
-
Kaget Jokowi Pilih Nadiem, Muhammadiyah: Jangan Sampai Dinilai Serampangan
-
PAN: Jangan Simpulkan Orang Papua di Kabinet Jokowi karena Suara Pilpres
-
Jokowi: Pasti Ada yang Kecewa, Saya Minta Maaf Tak Bisa Akomodir Semua
Terpopuler
- TNI Mau Ambil Alih Kamtibmas? TB Hasanuddin: Itu Tugas Polri
- Cara Menata Isi Dompet yang Baik Menurut Feng Shui agar Rezeki Lebih Lancar
- 6 Tanda-Tanda Rumah Memiliki Energi Positif Chi yang Membuat Penghuni Tenang
- 5 Sunscreen untuk Flek Hitam Usia 30 Tahun ke Atas Sesuai Review dan Harga
- Media Italia Sebut Jay Idzes Masuk Radar PSG: Transfer Mewah untuk Sassuolo
Pilihan
-
Kampung Bahari Memanas! Massa Lawan BNN dan Brimob Pakai Petasan saat Gerebek Narkoba
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
Terkini
-
Paradoks AI, Ciptakan Pengangguran Massal Hingga Krisis Air di India
-
Menolak Bungkam! Rakyat Kecil di Kota Bogor Tuntut Keadilan Hak Tanah yang Diduga Diserobot
-
Tukang Cukur dan Camat Sudah Minta Maaf, Netizen Masih Buru Pelaku Perekam Video Viral
-
Tanggapi Insiden Tukang Cukur di Rancabungur, Bupati Bogor: Mari Bersama Maknai Kemerdekaan
-
Cara Seru Jakarta Ajak Ratusan Pelajar Kenali Pariwisata Berkelanjutan
-
Nekat Panjat Atap Hingga Bakar Dua Motor, Evakuasi Pria ODGJ di Cibadak Sukabumi Menegangkan
-
BRI Perluas Akses Pembiayaan KUR Petani di Bengkayang Guna Swasembada Pangan
-
Retribusi Melempem, Benyamin Davnie Bentuk Perseroda 'Citra Anggrek Mandiri' Kelola Pasar Tangsel
-
Geledah Jateng-Jatim, KPK Cari Bukti untuk Tetapkan Tersangka Baru dalam Kasus Suap Pajak
-
Bupati Brebes Temui Siswa Sespimmen Polri, Bahas Persoalan Pupuk Subsidi