Suara.com - Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno mengatakan Kabinet Indonesia Maju bentukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bisa disebut sebagai kabinet pelangi nan gemuk.
Beragam latar belakang tokoh yang masuk ke dalam kabinet dengan jumlah yang banyak justru dikhawatirkan akan memperlambat pemerintahan kalau Jokowi tidak bisa mengandalkan sisi kepemimpinannya.
Adi menjelaskan kabinet pelangi yang dimaksudkannya ialah kabinet yang terdiri dari banyak unsur partai politik, profesional maupun relawan. Belum lagi partai politik yang gagal masuk parlemen pun juga diberikan kesempatan untuk mencicipi kursi wakil menteri.
"Kenapa kabinet pelangi? Karena semua unsur ada di dalamnya. Ada partai penguasa, ada yang partai enggak lolos parlemen, ada relawan, ada oposisi juga di dalamnya," kata Adi dalam diskusi bertajuk 'Kabinet Bikin Kaget' di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (26/10/2019).
Membawa kabinet pelangi nan gemuk itu nyatanya menjadi tantangan tersendiri bagi Jokowi. Kemampuan Jokowi dalam segi kepemimpinannya akan diuji untuk menjaga kesolidan kabinetnya.
"Kalau dia mampu mengonsolidasi parlemen, mengonsolidasi menteri dan para wakilnya, saya kira semua perubahan ke depan akan begitu mudah untuk didapatkan," ujarnya.
Namun kalau Jokowi tidak bisa mengedepankan leadership-nya, kabinet pelangi nan gemuk itu justru akan menjadi beban, yakni memperlambat jalannya pemerintahan Jokowi-Maruf.
Ia mencontohkan dengan kabinet gemuk yang dipimpin Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, pemerintahan SBY cenderung lambat karena banyaknya pertimbangan.
Karena itu untuk tetap menjaga kesolidan dari kabinet pelangi nan gemuk tersebut, Jokowi diharapkan bisa menjaga leadership, kepentingan dan keinginan Jokowi sebagai presiden.
Baca Juga: Sudah Mati-matian, Hanura Kecewa Tak Kebagian Kue di Kabinet Jokowi
"Jadi 3, 4 bulan kalau ada menterinya yang enggak maksimal ganti saja. Kalau dia dari parpol minta dari parpol bersangkutan untuk diganti dengan kader terbaiknya dan seterusnya dan seterusnya," tandasnya.
Berita Terkait
-
Tak Akomodir Semua ke Kabinet, Hanura: Jokowi Tak Perlu Minta Maaf
-
Sudah Mati-matian, Hanura Kecewa Tak Kebagian Kue di Kabinet Jokowi
-
Kaget Jokowi Pilih Nadiem, Muhammadiyah: Jangan Sampai Dinilai Serampangan
-
PAN: Jangan Simpulkan Orang Papua di Kabinet Jokowi karena Suara Pilpres
-
Jokowi: Pasti Ada yang Kecewa, Saya Minta Maaf Tak Bisa Akomodir Semua
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Aktifitas Sentul City Disetop Pascabanjir, Pemkab Bogor Selidiki Izin dan Drainase
-
Anggota MRP Tolak PSN di Merauke: Dinilai Ancam Ruang Hidup dan Hak Masyarakat Adat
-
Kemensos dan BPS Lakukan Groundcheck 11 Juta PBI-JKN yang Dinonaktifkan, Target Tuntas Dua Bulan
-
Bupati Buol Akui Terima Rp 160 Juta dan Tiket Konser BLACKPINK, KPK Siap Usut Tuntas!
-
KPK Dalami Hubungan Jabatan Mulyono di 12 Perusahaan dengan Kasus Restitusi Pajak
-
Saksi Ahli Berbalik Arah! Mohamad Sobary Dukung Roy Suryo Cs dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Gus Yaqut Praperadilan: Ini Tiga Alasan di Balik Gugatan Status Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Kampung Nelayan Merah Putih Diubah Jadi 'Mesin Ekonomi' Baru, Ini Rencananya
-
Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Din Syamsuddin Diperiksa Selama 4 Jam
-
Israel Resmi Gabung BoP, Pakar UGM Sebut Indonesia Terjebak Diplomasi 'Coba-Coba' Berisiko Tinggi