Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan permohonan maaf karena belum bisa menampung banyak pihak dalam Kabinet Indonesia Maju.
Terkait hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Bona Simanjuntak menilai Jokowi memiliki hak prerogratif presiden untuk membentuk kabinet sehingga tidak perlu meminta maaf.
Bona menjelaskan bahwa kondisi yang terjadi setelah Pemilihan Presiden 2019 malah menjadi terbalik di mana Jokowi dilihat memiliki utang balas jasa setelah terpilih. Padahal yang semestinya terjadi ialah bagaimana Jokowi memiliki kewenangan penuh untuk menentukan tokoh-tokoh yang menjadi menteri dan wakil menteri.
"Sejujurnya (Jokowi) tidak perlu minta maaf ya, karena ini hak prerogratif beliau," kata Bona dalam diskusi bertajuk 'Kabinet Bikin Kaget' di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (26/10/2019).
Partai Hanura menjadi salah satu partai pengusung Jokowi - Maruf Amin yang tidak memperoleh kue kekuasaan. Akan tetapi Bona menegaskan kalau partainya tidak akan kemudian berpindah haluan menjadi oposisi.
Hal itu dikatakannya lantaran komitmen sedari awal dari Ketum Hanura Oesman Sapta Odang alias Oso yang tetap mendukung penuh pemerintahan Jokowi - Maruf Amin.
"Kalau opsi oposisi tidak sudah kemungkinan besar tidak, ketum kami sudah memperingatkan akan ada di pemerintahan," tandasnya.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo menyampaikan permintaan maaf kepada sejumlah pihak yang tidak terakomodasi ke dalam Kabinet Indonesia Maju.
Permintaan maaf itu disampaikan Jokowi saat berpidato dalam acara pembukaan Musyawarah Besar ke-10 Pemuda Pancasila (PP) di Hotel Sultan, Sabtu (26/10/2019).
Baca Juga: Seknas Jokowi: Kami Tak Perlu jadi Pemarah Demi Sebuah Jabatan
"Yang kecewa berarti lebih dari 266 juta orang pasti kecewa. Artinya pasti yang kecewa lebih banyak dari yang senang dan mungkin juga sebagian dari yang hadir ada yang kecewa. Jadi saya mohon maaf tidak bisa mengakomodasi semuanya, karena sekali lagi ruangnya hanya 34," kata Jokowi seperti dikutip Antara.
Berita Terkait
-
Sudah Mati-matian, Hanura Kecewa Tak Kebagian Kue di Kabinet Jokowi
-
Kaget Jokowi Pilih Nadiem, Muhammadiyah: Jangan Sampai Dinilai Serampangan
-
PAN: Jangan Simpulkan Orang Papua di Kabinet Jokowi karena Suara Pilpres
-
Jokowi: Pasti Ada yang Kecewa, Saya Minta Maaf Tak Bisa Akomodir Semua
-
Rocky Gerung ke Kabinet Jokowi: Itu Rekonsiliasi Palsu
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
RSCM Pastikan Pasien Tetap Dilayani Meski Status BPJS PBI Nonaktif
-
Kunjungi Borobudur, Wamensos Agus Ajak Warga Lebih Mandiri Lewat Pelatihan Kerajinan Eceng Gondok
-
Wamensos Agus Jabo Tinjau Pembangunan Rumah Sejahtera Terpadu di Magelang
-
Ada Truk 'Lumpuh', Arus Lalu Lintas di Brigjend Katamso Jakarta Barat Semrawut Pagi Ini
-
BNPT Tangkap 230 Orang Terkait Pendanaan Terorisme
-
Cak Imin: Bencana Bertubi-Tubi Bisa Picu Kemiskinan Baru
-
Sulteng Dibidik Jadi Pasar Wisatawan China, Kemenpar Dukung Penerbangan Langsung ke Palu dan Luwuk
-
Miris, Masih Ada Orang Tua Pilih Damai Kasus Kekerasan Seksual: DPR Soroti Dampaknya bagi Anak
-
Aktifitas Sentul City Disetop Pascabanjir, Pemkab Bogor Selidiki Izin dan Drainase
-
Anggota MRP Tolak PSN di Merauke: Dinilai Ancam Ruang Hidup dan Hak Masyarakat Adat