Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan permohonan maaf karena belum bisa menampung banyak pihak dalam Kabinet Indonesia Maju.
Terkait hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Bona Simanjuntak menilai Jokowi memiliki hak prerogratif presiden untuk membentuk kabinet sehingga tidak perlu meminta maaf.
Bona menjelaskan bahwa kondisi yang terjadi setelah Pemilihan Presiden 2019 malah menjadi terbalik di mana Jokowi dilihat memiliki utang balas jasa setelah terpilih. Padahal yang semestinya terjadi ialah bagaimana Jokowi memiliki kewenangan penuh untuk menentukan tokoh-tokoh yang menjadi menteri dan wakil menteri.
"Sejujurnya (Jokowi) tidak perlu minta maaf ya, karena ini hak prerogratif beliau," kata Bona dalam diskusi bertajuk 'Kabinet Bikin Kaget' di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (26/10/2019).
Partai Hanura menjadi salah satu partai pengusung Jokowi - Maruf Amin yang tidak memperoleh kue kekuasaan. Akan tetapi Bona menegaskan kalau partainya tidak akan kemudian berpindah haluan menjadi oposisi.
Hal itu dikatakannya lantaran komitmen sedari awal dari Ketum Hanura Oesman Sapta Odang alias Oso yang tetap mendukung penuh pemerintahan Jokowi - Maruf Amin.
"Kalau opsi oposisi tidak sudah kemungkinan besar tidak, ketum kami sudah memperingatkan akan ada di pemerintahan," tandasnya.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo menyampaikan permintaan maaf kepada sejumlah pihak yang tidak terakomodasi ke dalam Kabinet Indonesia Maju.
Permintaan maaf itu disampaikan Jokowi saat berpidato dalam acara pembukaan Musyawarah Besar ke-10 Pemuda Pancasila (PP) di Hotel Sultan, Sabtu (26/10/2019).
Baca Juga: Seknas Jokowi: Kami Tak Perlu jadi Pemarah Demi Sebuah Jabatan
"Yang kecewa berarti lebih dari 266 juta orang pasti kecewa. Artinya pasti yang kecewa lebih banyak dari yang senang dan mungkin juga sebagian dari yang hadir ada yang kecewa. Jadi saya mohon maaf tidak bisa mengakomodasi semuanya, karena sekali lagi ruangnya hanya 34," kata Jokowi seperti dikutip Antara.
Berita Terkait
-
Sudah Mati-matian, Hanura Kecewa Tak Kebagian Kue di Kabinet Jokowi
-
Kaget Jokowi Pilih Nadiem, Muhammadiyah: Jangan Sampai Dinilai Serampangan
-
PAN: Jangan Simpulkan Orang Papua di Kabinet Jokowi karena Suara Pilpres
-
Jokowi: Pasti Ada yang Kecewa, Saya Minta Maaf Tak Bisa Akomodir Semua
-
Rocky Gerung ke Kabinet Jokowi: Itu Rekonsiliasi Palsu
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- Promo Superindo Hari Ini 10-13 November 2025: Diskon Besar Awal Pekan!
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
Pilihan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Tolak Merger dengan Grab, Investor Kakap GoTo Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
-
Tekad Besar Putu Panji Usai Timnas Indonesia Tersingkir di Piala Dunia U-17 2025
-
Cek Fakta: Viral Isu Rektor UGM Akui Jokowi Suap Rp100 Miliar untuk Ijazah Palsu, Ini Faktanya
Terkini
-
Bantah Bullying! Gubernur DKI Ungkap Motif Ledakan di SMAN 72: Ternyata Ini Pemicunya
-
Bukan HP Pribadi, Terungkap Alat Komunikasi Nikita Mirzani Saat Live dari Rutan Pondok Bambu
-
Kuasa Hukum Sebut Kasus Roy Suryo Cs Bukan Proses Hukum Murni: Ada Tangan-tangan Kekuasaan
-
Jadi Tersangka Ijazah Palsu Jokowi, Rismon Ancam Tuntut Polisi Rp126 Triliun, Apa Pemicunya?
-
Geger Ijazah Jokowi, Rismon Tantang Nyali Publik: Layak Disebut Bangsa Pengecut Jika Takut
-
Rismon Pamer Buku 'Wapres Tak Lulus SMA': Minta Versi Digitalnya Disebarluaskan Gratis!
-
Menteri PPPA Soroti Kasus Gus Elham: Sentuhannya ke Anak Perempuan Bukan Bentuk Kasih Sayang
-
Usai BPKAD, Giliran Dinas Pendidikan Riau Digeledah KPK, Dokumen Apa yang Dicari?
-
Singgung Angka Sakti Presiden, Roy Suryo Minta Prabowo Selamatkan 8 Tersangka Kasus Ijazah Jokowi
-
Warga Sudah Resah dan Gelisah, PKS Minta Pramono Tak Gegabah Normalisasi Kali Krukut