Suara.com - Politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengkritisi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan soal anggaran pembangunan jalur sepeda. Menurutnya, anggaran tersebut terlalu besar dan berpotensi korupsi.
Hal tersebut dikatakan Ferdinand melalui akun media sosial twitternya @ferdinandhaean2. Ia menyebut anggaran Rp 73 miliar untuk 63 KM jalur sepeda terlalu besar.
"Jalur Sepeda Anies Baswedan : 63 KM = 73 Miliar 1 KM = Rp.1,158 Miliar 1 Meter = Rp.1.158.000," ujar Ferdinand, Selasa (29/10/2019).
Ferdinand lantas meminta konsep rinci jalur sepeda ini harus dijelaskan. Menurutnya, anggaran ini terlalu besar bahkan jika jalur sepeda dibuat mewah dengan karpet dari Iran.
"Mahalnya anggaran ini harus dijelaskan konsepnya seperti apa. Andai menggunakan karpet dari Iran pun, 1 KM tidak sampai Rp 1 M," katanya.
Namun, kata Ferdinand, ia tidak percaya jika uang tersebut hanya digunakan untuk mengecat jalur sepeda. Bahkan, Ferdinand menyebut anggaran itu telah dinaikkan jumlahnya dari biaya seharusnya atau mark up dan ada indikasi korupsi.
"Konsep jalurnya kalau hanya pengecetan, maka saya tak ragu bilang Pemda DKI ini mark up anggaran. Berpotensi merugikan negara alias potensi korup," kata dia.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menggencarkan pembangunan jalur sepeda sampai tahun 2022 mendatang. Anggaran yang akan diajukan bahkan mencapai Rp 73 miliar.
Pengajuan anggaran itu tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020. Dalam dokumen itu, dituliskan 'Pemeliharaan rekayasa lalulintas di koridor busway' dengan nilai anggaran yang diajukan adalah Rp 69.272.618.784.
Baca Juga: AHY Ditolak Jokowi Jadi Menteri? Demokrat: Kami Tak Pernah Ajukan
Nilai anggaran sebelumnya yang diajukan adalah Rp 4.498.769.742 untuk tujuan yang sama. Jika ditotal, jumlahnya mencapai lebih dari Rp 73 miliar.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan anggaran tersebut meningkat jauh karena pihaknya berencana membangun 500 km jalur sepeda. Menurutnya rencana itu sudah berjalan sejak tahun ini melalui program pembangunan jalur sepeda sepanjang 63 KM.
Berita Terkait
-
Targetkan 500 Km Jalur Sepeda, Pemprov DKI Ajukan Anggaran Rp 73 Miliar
-
Ferdinand Ungkap PDIP Sengaja Tolak AHY Masuk Kabinet Jokowi
-
Anies: Indonesia Masuk G-20, Negerinya Masih Ada Ketimpangan Luar Biasa
-
Kibarkan Spanduk Berakhir Ditangkap, Anies Justru Dukung Aktivis Greenpeace
-
Satu per Satu Tokoh Partai Dipanggil Jokowi, Ibas: Demokrat Menonton Saja
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah
-
Pengamat: Dasco Punya Potensi Ubah Wajah DPR Jadi Lebih 'Ramah Gen Z'