Suara.com - Saad al-Hariri mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Lebanon pada Selasa (29/10/2019) karena merasa telah sampai pada "jalan buntu" dalam upayanya untuk mengatasi krisis yang dipicu oleh aksi massa besar-besaran terhadap elit pemerintah dan telah menyeret negara tersebut ke dalam kondisi yang kacau.
Hariri berbicara di hadapan publik setelah massa yang loyal terhadap gerakan Hizbullah Muslim Syiah dan Amal menyerang dan menghancurkan kamp protes yang didirikan pengunjuk rasa anti-pemerintah di Beirut.
Kejadian itu merupakan aksi jalanan paling brutal di Beirut sejak 2008, ketika petempur Hizbullah merebut kendali ibu kota dalam letusan singkat konflik bersenjata dengan para musuh, yang loyal dengan Hariri dan sekutunya pada saat itu.
Pengunduran diri Hariri pada Selasa menunjukkan memanasnya ketegangan politik yang mungkin akan memperumit pembentukan pemerintahan baru yang diharapkan mampu mengatasi krisis ekonomi terparah Lebanon sejak perang saudara 1975-1990 itu.
Mundurnya Hariri, yang biasanya didukung Barat dan sekutu Teluk Arab Sunni, memicu kemerosotan sekaligus mendorong Lebanon ke siklus yang tak terduga. Lebanon bisa saja berakhir di bawah kekuasaan Hizbullah dukungan Iran, situasi yang akan semakin mempersulit upaya mendatangkan investasi asing yang sangat dibutuhkan.
Pihaknya juga menentang Hizbullah, yang menjadi bagian dari koalisinya dan menginginkan dirinya dan pemerintah untuk tetap bertahan. Hariri dianggap sebagai titik fokus bantuan Barat dan Teluk Arab untuk Lebanon, yang begitu membutuhkan dukungan finansial yang dijanjikan oleh sekutu-sekutu ini. (Reuters/Antara)
Berita Terkait
- 
            
              Negara Dilanda Krisis, Koran Tertua di Lebanon Terbit dengan Halaman Kosong
- 
            
              Iran Bebaskan Mata-mata Amerika Serikat Asal Lebanon
- 
            
              Mengenal Bokitta, Merek Jilbab Instan Pertama yang Lahir di Lebanon
- 
            
              Iran Kutuk Langkah Inggris Cantumkan Hizbullah Masuk Daftar Teroris
- 
            
              Dibangun dari Mimpi, Megahnya Kastil Moussa Dikenal Sepenjuru Dunia
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- 7 Rekomendasi Lipstik Mengandung SPF untuk Menutupi Bibir Hitam, Cocok Dipakai Sehari-hari
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- 7 Lipstik Halal dan Wudhu Friendly yang Aman Dipakai Sehari-hari, Harga Mulai Rp20 Ribuan
Pilihan
- 
            
              Jeje Koar-koar dan Bicara Omong Kosong, Eliano Reijnders Akhirnya Buka Suara
- 
            
              Saham TOBA Milik Opung Luhut Kebakaran, Aksi Jual Investor Marak
- 
            
              Isuzu Kenalkan Mesin yang Bisa Telan Beragam Bahan Bakar Terbarukan di JMS 2025
- 
            
              Pabrik Sepatu Merek Nike di Tangerang PHK 2.804 Karyawan
- 
            
              4 HP Baterai Jumbo Paling Murah mulai Rp 1 Jutaan, Cocok untuk Ojol!
Terkini
- 
            
              Mengapa Jakarta Selatan Kembali Terendam? Ini Penyebab 27 RT Alami Banjir Parah
- 
            
              Korupsi Pertamina Makin Panas: Pejabat Internal Hingga Direktur Perusahaan Jepang Diinterogasi
- 
            
              Mengapa Kemensos Gelontorkan Rp4 Miliar ke Semarang? Ini Penjelasan Gus Ipul soal Banjir Besar
- 
            
              Soal Progres Mobil Nasional, Istana: Sabar Dulu, Biar Ada Kejutan
- 
            
              Kenapa Pohon Tua di Jakarta Masih Jadi Ancaman Nyawa Saat Musim Hujan?
- 
            
              Tiba di Korea Selatan, Ini Agenda Presiden Prabowo di KTT APEC 2025
- 
            
              Wakapolri Ungkap Langkah Pembenahan Polri: Aktifkan Pamapta dan Modernisasi Pelayanan SPKT
- 
            
              Pernah Jadi Korban, Pramono Anung Desak Perbaikan Mesin Tap Transjakarta Bermasalah
- 
            
              Skandal Whoosh Memanas: KPK Konfirmasi Penyelidikan Korupsi, Petinggi KCIC akan Dipanggil
- 
            
              Formappi Nilai Proses Etik Lima Anggota DPR Nonaktif Jadi Ujian Independensi MKD