Suara.com - Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan ikut menanggapi kontroversi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Ia merasa heran dengan alasan salah ketik yang dikemukakan ke media.
Hal tersebut disampaikan Azas dalam postingan yang diunggah oleh Arief Rasyad ke Facebook pada Rabu (30/10/2019).
Tidak hanya menyoroti anggaran pembelian untuk pemberian 2 kaleng lem Aica Aibon kepada tiap siswa sekolah per bulan dalam RAPBD Jakarta 2020. Azas Tigor Nainggolan juga mengungkapkan bahwa sebelumnya banyak alasan salah ketik yang dilontarkan oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Beberapa hari lalu banyak juga alasan salah ketik yang disampaikan staf Pemprov DKI Jakarta ketika mata anggaran dalam RAPBD Jakarta 2020 dikritisi publik. Kok bisa ya banyak salah ketik dan dihilangkan setelah banyak respon dan kritik dari publik," ungkap Azas.
Azas menyebut anggaran aneh juga terjadi pada program Dinas Pariwisata terkait biaya anggaran buzzer lebih dari Rp 5 miliar untuk 5 orang.
Tidak hanya itu saja, anggaran aneh terlihat untuk pembuatan dan pengecatan jalur sepeda sebesar Rp 74 miliar.
"Perlu juga dijelaskan penggunaan yang begitu besar Rp 86 miliar untuk TGUPP pembuat laporan gubernur? Pembelian anti virus sebesar Rp 12 miliar itu seperti apa penggunaannya? Ya jangan-jangan ini juga salah ketik nih stafnya Pak Gubernur Jakarta," Azas mengkritik.
"Mata anggaran di atas jelas tidak masuk akal dan mengada-mengada," imbuhnya.
Pria yang disapa Bang Tigor ini meminta agar semua program dan mata anggaran RAPBD Jakarta 2020 tersebut diperiksa ulang dengan cermat. Bahkan ia bersedia membantu Pemprov Jakarta untuk memeriksa banyaknya salah ketik di APBD DKI Jakarta.
Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta Akan Menambah Ruang Terbuka Hijau
Ia berharap agar semua pembahasan RAPBD Jakarta 2020 dibuat transparan dan melibatkan partisipasi publik.
Kontroversi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta mulai menjadi sorotan warganet setelah anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana mengungkapnya ke media sosial.
William menulis di Twitter, Selasa (29/10/2019) malam, telah menemukan anggaran aneh pembelian lem Aibon senilai Rp 82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta, yang berarti seorang murid akan mendapatkan sebanyak dua kaleng lem Aibon setiap bulan.
Setelah banyak yang me-retweet cuitan itu, William pun membongkar satu per satu anggaran mencurigakan Pemprov DKI Jakarta, yang kemudian memicu reaksi warganet.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
Terkini
-
Reaksi Roy Suryo Saat Bidkum Polda Metro Jaya Bacakan Jawaban Permohonan
-
Puan Maharani Pimpin Rapat Paripurna DPR RI ke-22 Hari Ini: 293 Anggota Hadir, Ini Agendanya
-
Terseret Kasus Haji Kemenag, Eks Menpora Dito Ariotedjo Penuhi Panggilan Penyidik KPK
-
Hakim Ungkap Putusan Kasus Nadiem Makarim Mencapai 1.146 Halaman
-
IPAL Dibangun, Bau Kali Krukut di Taman Bendera Pusaka Mulai Ditangani
-
Bulog Buka Gudang Bagi Mahasiswa UGM, Mahasiswa Lihat Langsung Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah
-
Lawan Penangkapan 'Sewenang-wenang', Roy Suryo Hadapi Jawaban Polda Metro di Sidang Praperadilan
-
Gempa Bumi Venezuela, PBB Siapkan 10 Ribu Kantong Jenazah
-
Jelang Vonis, Nadiem Makarim: Allah Tidak Akan Pernah Meninggalkan Saya
-
Gerindra Minta Evaluasi Total Latsarmil, Tapi KDMP dan KNMP Harus Tetap Jalan