Suara.com - Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan ikut menanggapi kontroversi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Ia merasa heran dengan alasan salah ketik yang dikemukakan ke media.
Hal tersebut disampaikan Azas dalam postingan yang diunggah oleh Arief Rasyad ke Facebook pada Rabu (30/10/2019).
Tidak hanya menyoroti anggaran pembelian untuk pemberian 2 kaleng lem Aica Aibon kepada tiap siswa sekolah per bulan dalam RAPBD Jakarta 2020. Azas Tigor Nainggolan juga mengungkapkan bahwa sebelumnya banyak alasan salah ketik yang dilontarkan oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Beberapa hari lalu banyak juga alasan salah ketik yang disampaikan staf Pemprov DKI Jakarta ketika mata anggaran dalam RAPBD Jakarta 2020 dikritisi publik. Kok bisa ya banyak salah ketik dan dihilangkan setelah banyak respon dan kritik dari publik," ungkap Azas.
Azas menyebut anggaran aneh juga terjadi pada program Dinas Pariwisata terkait biaya anggaran buzzer lebih dari Rp 5 miliar untuk 5 orang.
Tidak hanya itu saja, anggaran aneh terlihat untuk pembuatan dan pengecatan jalur sepeda sebesar Rp 74 miliar.
"Perlu juga dijelaskan penggunaan yang begitu besar Rp 86 miliar untuk TGUPP pembuat laporan gubernur? Pembelian anti virus sebesar Rp 12 miliar itu seperti apa penggunaannya? Ya jangan-jangan ini juga salah ketik nih stafnya Pak Gubernur Jakarta," Azas mengkritik.
"Mata anggaran di atas jelas tidak masuk akal dan mengada-mengada," imbuhnya.
Pria yang disapa Bang Tigor ini meminta agar semua program dan mata anggaran RAPBD Jakarta 2020 tersebut diperiksa ulang dengan cermat. Bahkan ia bersedia membantu Pemprov Jakarta untuk memeriksa banyaknya salah ketik di APBD DKI Jakarta.
Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta Akan Menambah Ruang Terbuka Hijau
Ia berharap agar semua pembahasan RAPBD Jakarta 2020 dibuat transparan dan melibatkan partisipasi publik.
Kontroversi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta mulai menjadi sorotan warganet setelah anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana mengungkapnya ke media sosial.
William menulis di Twitter, Selasa (29/10/2019) malam, telah menemukan anggaran aneh pembelian lem Aibon senilai Rp 82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta, yang berarti seorang murid akan mendapatkan sebanyak dua kaleng lem Aibon setiap bulan.
Setelah banyak yang me-retweet cuitan itu, William pun membongkar satu per satu anggaran mencurigakan Pemprov DKI Jakarta, yang kemudian memicu reaksi warganet.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Ivar Jenner Gabung Dewa United! Sudah Terbang ke Indonesia
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
Terkini
-
Warga Keluhkan TransJakarta Sering Telat, Pramono Anung Targetkan 10 Ribu Armada di 2029
-
Tragis! 5 Fakta Kasus KDRT Suami Bakar Istri di Padang Lawas Utara, Korban Disiram 1,5 Liter Bensin
-
Wali Kota Semarang Dorong UMKM Lokal Naik Kelas Lewat Produk Craft
-
6 Fakta Penemuan Ribuan Potongan Uang di Bekasi: Dari Lahan Milik Warga hingga Penelusuran BI
-
Respons Cepat Kemensos, Bantuan dan Dapur Umum Disiapkan untuk Korban Bencana di Tegal
-
Untar Hormati Keputusan Keluarga Lexi Valleno Havlenda, Tegaskan Komitmen Penyelesaian
-
Polisi Ungkap Pola Pelaku Tawuran di Jakarta: Saling Tantang di Medsos hingga Konsumsi Obat Keras
-
Fakta Baru! Siswa SMP Pelaku Molotov di Kalbar Satu Komunitas dengan Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta
-
Berkaca dari Ledakan SMAN 72 dan Molotov Kalbar, Pengamat: Monster Sesungguhnya Bukan Siswa
-
Di Balik Polemik: Mengapa Reformasi Polri di Bawah Presiden Dipilih Komisi III DPR?