Guntur Romli Sebut KIM Formasi Tepat untuk Perangi Radikalisme Agama

Suara.com - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mohamad Guntur Romli alias Gus Romli menilai susunan menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) Joko Widodo-Maruf Amin merupakan formasi yang tepat untuk memerangi agenda paham radikalisme agama di Indonesia.

Gus Romli pun mengapresiasi penyusunan KIM yang merupakan hak prerogatif Jokowi. Dikatakannya, terpilihnya Jendral Polisi Purn Tito Karnavian sebagai Mendagri, Jenderal TNI Purn Fachrul Razi sebagai Menag, Prabowo Subianto sebagai Menhan dan Mahfud MD sebagai Menkopolhukam merupakan upaya Jokowi memerangi radikalisme agama di Indonesia.

"Formasi kabinet ini bagi saya adalah formasi yang tepat untuk memerangi agenda radikalisme agama," katanya dalam diskusi bertajuk 'Radikalisme atau Manipulasi Agama?' di Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin (11/4/2019).

Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) itu juga menilai, pemerintah kekinian tidak cukup hanya membubarkan organisasi terlarang yang memiliki paham radikal seperti halnya Hizbut Tahir Indonesia (HTI). Namun, Dia mengatakan pemerintah perlu melakukan penegakkan hukum terhadap tokoh-tokoh yang terlibat dalam organisasi terlarang tersebut.

"Saya kira tugas Mendagri, Menag dan Kapolri adalah tidak cukup membubarkan ormas HTI, tetapi melakukan upaya penegakan hukum terhadap aktor-aktor utamanya. Setelah di negara lain upaya hukum ditegakan, tokoh-tokoh utamanya lari ke negeri lain," ujarnya.

Guntur melanjutkan, larangan dari Menteri Agama Fachrul Razi yang melarang penggunaan cadar dan celana cingkrang di instansi pemerintah adalah suatu bentuk antisipasi terhadap ancaman.

Berkenaan dengan itu, Gus Romli pun turut menanggapi terkait wacana Menag Fachrul Razi melarang penggunaan cadar dan celana cingkrang di instansi pemerintah. Gus Romli menilai wacana tersebut sebagai upaya perlawanan terhadap paham-paham radikalisme.

"Itu bentuk perlawananan. Ada survei 19,4 persen ASN tak percaya Pancasila. Di BUMN ada survei 9 persen pegawainya enggak percaya Pancasila. Intoleransi politik mengalami peningkatan," katanya.

Baca Juga: Soal Ide Jokowi Ubah Istilah Radikalisme, Begini Kata Pengamat