Suara.com - Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengganti jajaran direksi BPJS Kesehatan. Ia merasa BPJS butuh orang-orang yang berdedikasi.
Tuntutan tersebut disampaikan Ferdinand melalui akun Twitter pribadinya dalam cuitan yang diunggah pada Selasa (5/11/2019).
"Masih banyak rakyat kita yang bahkan untuk mendapat uang 10 ribu rupiah saja setiap hari susah. Lantas bagaimana dia akan membayar iuran BPJS setiap bulan? Makan saja kurang. Inilah yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Semangat BPJS itu adalah gotong royong, ini yang hilang," ujar Ferdinand.
Dengan alasan ini, Ferdinand meminta Jokowi untuk mengganti direksi BPJS Kesehatan.
"Pak Presiden Bapak Jokowi, mohon kiranya Direksi BPJS Kesehatan RI segera diganti. Angkat Direksi dari orang-orang yang mau cape, tidak malas dan rajin serta kreatif," kata Ferdinand.
"Soal BPJS ini butuh orang-orang yang berdedikasi melayani, bukan orang yang hanya ingin jabatan. MELAYANI RAKYAT ITU BUTUH ORANG YANG SIAP BERKORBAN," imbuhnya.
Ia juga menyebut bahwa gaji direksi BPJS cukup tinggi namun tidak sebanding dengan hasil kerjanya.
"Gaji Direksi BPJS Kesehatan kabarnya Rp.200 juta/bulan. Besar sekali untuk direksi yang kerjanya cuma menerima uang iuran dari bank dan mentransfernya ke RS sebagai pembayaran. Direksi tidak kreatif mencari atau mengembangkan cara supaya uang iuran bertambah tanpa bebani rakyat," ucap Ferdinand.
Pria kelahiran 18 September 1977 ini berpendapat jika Direksi BPJS Kesehatan benar-benar mengelola sistem yang baik, semestinya bisa membangun RS khusus BPJS di setiap Kabupaten atau kota seluruh Indonesia.
Baca Juga: Mentan : Sektor Perkebunan Jadi Andalan Devisa dan Kesejahteraan Petani
Ferdinand mengaku tidak menolak kenaikan iuran BPJS.
"Yang saya tidak terima adalah seolah solusi satu-satunya hanya menaikkan iuran. Ini pekerjaan pemalas. Untuk gaji besar, seharusnya direksi BPJS Kesehatan tidak malas," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
6 Fakta Isu Presiden Prabowo Berkunjung ke Israel
-
Harga Emas Antam Hari Ini Cetak Rekor Tertinggi Pegadaian, Tembus Rp 2.565.000
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
Terkini
-
Nadiem Makarim Kembali ke Kejaksaan Agung Usai Operasi, Mengaku Siap Jalani Proses Hukum!
-
PSI Gelar Konsolidasi Undang DPD hingga DPW se-Indonesia di Jakarta, Ini yang Dibahas
-
Bikin Gaduh karena Hina Kiai, KPI Siap Ambil Sikap Tegas ke Trans7, Apa Sanksinya?
-
Kementerian PU Akan Siapkan Pelatihan Konstruksi untuk Santri, Pastikan Tak Ada Unsur Eksploitasi
-
KPI Bereaksi: Siaran Pesantren Trans7 Bikin Gaduh, Sanksi Tegas di Depan Mata
-
Kasus Udang Tercemar Radioaktif, Greenpeace Soroti Kecerobohan Pemerintah Awasi Industri Logam
-
Ratusan Siswa Mogok Sekolah, FSGI Duga Kasus Kekerasan oleh Kepsek SMAN 1 Cimarga Bukan yang Pertama
-
PBNU Seret Trans7 ke Jalur Hukum, Gus Yahya: Terang-terangan Melecehkan Pesantren!
-
Dicap Hina Kiai dan Santri, Seruan Gus Nadir: Pecat Produser hingga Boikot Iklan di Trans7
-
APBN untuk Ponpes Roboh? Cak Imin: Itu Wujud Kehadiran dan Kewajiban Pemerintah