Suara.com - Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik mengklaim Partai Gerindra tidak ingkar janji dengan PKS soal kursi Wakil Gubernur DKI. Justru ia menganggap dengan menyodorkan empat nama baru, pembahasan soal pengganti Sandiaga Uno tidak lagi mandek.
Menurut Taufik, selama ini pembahasan Wagub macet karena dua nama yang disodorkan PKS, Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu tidak bisa diterima fraksi-fraksi di DPRD Jakarta. Selain itu PKS dianggapnya kurang berhasil melakukan pendekatan kepada partai lain.
"Evaluasi itu kan cuman dua pendekatannya. Satu pada figur, dua pada komunikasi. Di DPRD enggak cuma Gerinda sama PKS, ada fraksi lain gitu," ujar Taufik saat dihubungi, Sabtu (9/11/2019).
Taufik mengatakan pihaknya tidak mengingkari kesepakatan yang akan memberikan kursi Wagub kepada PKS. Pasalnya, selama setahun ini dua nama dari PKS sudah didorong bersama.
Karena tidak berjalan baik, maka kata Taufik, harus ada evaluasi. Salah satunya dengan mengevaluasi kandidat Cawagub.
"Enggak ada ingkar janji, apa ingkar janji? enggak ada yang ingkar janji, kita itu sudah tanda tangan itu pengajuan yang pertama. Ini kenapa gini, karena kita lihat setahun macet masa mau kita biarin?" tuturnya.
Selain itu, masalah kursi Wagub, kata Taufik, bukan hanya soal jatah untuk partai. Menurutnya PKS juga harus berani mengevaluasi kedua calon yang disodorkan selama ini.
"Ini kan bukan soal jatah-jatah, kita sudah sepakat kita kasih ke PKS kemarin, tapi kemudian enggak jalan kita mau apain? Kenapa sih engggak mau berani mengoreksi diri?" pungkasnya.
Sebelumnya PKS mengaku belum mengetahui soal partai Gerindra yang menyodorkan empat nama sebagai Calon Wakil Gubernur (Cawagub). Menanggapi hal itu, PKS hanya ingin partai lambang garuda itu menghormati keputusan lama.
Baca Juga: Gerindra Ajukan Empat Nama, PKS Terancam Kehilangan Satu Cawagub
Sejak ditinggal Sandiaga Uno, kursi DKI 2 itu bakal diberikan kepada PKS. Hal itu merupakan kesepakatan bersama Gerindra dengan PKS selaku partai pemenang bersama Gerindra pada Pilkada 2017 lalu.
Setelah satu tahun kosong, Gerindra menganggap dua nama Cawagub yg disodorkan PKS sebagai penyebabnya. Ketua fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta, Muhammad Arifin tak terima dengan tudingan itu.
"Ini yang bikin mandek siapa? Kita ingin Gerindra menyepakati yang telah dibuat sama PKS. Agar itu dihormati dan tidak dicederai," ujar Arifin saat dihubungi, Jumat (8/11/2019).
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Aktifitas Sentul City Disetop Pascabanjir, Pemkab Bogor Selidiki Izin dan Drainase
-
Anggota MRP Tolak PSN di Merauke: Dinilai Ancam Ruang Hidup dan Hak Masyarakat Adat
-
Kemensos dan BPS Lakukan Groundcheck 11 Juta PBI-JKN yang Dinonaktifkan, Target Tuntas Dua Bulan
-
Bupati Buol Akui Terima Rp 160 Juta dan Tiket Konser BLACKPINK, KPK Siap Usut Tuntas!
-
KPK Dalami Hubungan Jabatan Mulyono di 12 Perusahaan dengan Kasus Restitusi Pajak
-
Saksi Ahli Berbalik Arah! Mohamad Sobary Dukung Roy Suryo Cs dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Gus Yaqut Praperadilan: Ini Tiga Alasan di Balik Gugatan Status Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Kampung Nelayan Merah Putih Diubah Jadi 'Mesin Ekonomi' Baru, Ini Rencananya
-
Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Din Syamsuddin Diperiksa Selama 4 Jam
-
Israel Resmi Gabung BoP, Pakar UGM Sebut Indonesia Terjebak Diplomasi 'Coba-Coba' Berisiko Tinggi