Suara.com - PT LRT Jakarta telah menyelesaikan masa uji coba yang berjalan selama 5 bulan. Mulai 1 Desember mendatang, moda transportasi umum berbasis rel ini akan beroperasi secara komersil.
Selama masa uji coba, pelanggan yang ingin menaiki LRT tidak dikenakan biaya sepeserpun. Setelah masa komersil. Pelanggan dikenakan iuran Rp 5000.
Corporate Communication Manager PT LRT Jakarta, Melisa Suciati mengatakan tarif tersebut berlaku untuk sekali perjalanan. Jarak jauh atau pendek tarifnya tetap sama.
Melisa mengklaim, sejak 17 November lalu, pelanggan MRT menyentuh angka lebih dari 1.044.457. Peningkatan ini, kata Melisa, terjadi karena beroperasinya Stasiun Pegangsaan Dua dan pembukaan rute integrasi Non-BRT Transjakarta 10F, yang melayani pelanggan mulai dari Stasiun Pegangsaan Dua hingga Sunter Kelapa Gading Via Mall Artha Gading dan Mall of Indonesia (MOI).
"Kesempatan ini (uji coba) dipergunakan dengan baik sebagai wadah edukasi publik terhadap budaya bertransportasi sembari proses kelengkapan perijinan dan sertifikasi SDM berjalan beriringan," ujar Melisa dalam keterangan tertulis, Kamis (21/11/2019).
Menurutnya perizinan untuk beroperasi komersil telah dirampungkan pihaknya. Pembayaran tarif perjalanan nantinya dapat dilakukan dengan menggunakan kartu Single Journey Trip (SJT) yang bisa didapatkan di loket pembelian tiket maupun melalui Ticket Vending Machine.
Selain itu, penumpang juga bisa menggunakan Kartu Uang Elektronik (KUE) seperti, e-money (Bank Mandiri), Flazz (Bank BCA), Tap-Cash (Bank BNI), Brizzi (Bank BRI), Jakcard (Bank DKI), dan Jak Lingko (Bank DKI/BNI).
"Jelang Operasi Komersial, telah banyak upaya yang dilakukan oleh pihak LRT Jakarta melalui kegiatan sosialisasi, publikasi dan kolaborasi antar instansi dan komunitas," pungkasnya.
Pembangunan LRT Jakarta Fase I berjarak 5,8 KM dengan 6 stasiun LRT Jakarta, yaitu mulai dari Stasiun Pegangsaan Dua, Stasiun Boulevard Utara, Stasiun Boulevard Selatan, Stasiun Pulomas, Stasiun Equestrian, hingga Stasiun Velodrome dengan jam operasional setiap harinya di mulai pukul 05.30 - 23.00 WIB.
Baca Juga: Penerapan ERP di Jalan Margonda Masih Wacana, Wali Kota Depok Fokus LRT
Berita Terkait
-
Penerapan ERP di Jalan Margonda Masih Wacana, Wali Kota Depok Fokus LRT
-
Belum Tentu Untung, Swasta Ngeri Bangun Infrastruktur Bareng Pemerintah
-
Tarif LRT Jabodebek Dibanderol Sekitar Rp 12.000 Sekali Jalan
-
Pagi-pagi 4 Menteri Jokowi Ngecor Beton LRT Jabodebek
-
Menteri Erick Sambangi Kantor Luhut, Bahas Kelanjutan Proyek LRT
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional