Suara.com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengakui akan menyisir semua proyek yang diduga bermasalah di lembaganya.
Prabowo menuturkan, Presiden Jokowi menginstruksikan dirinya untuk mencegah kebocoran anggaran belanja alat utama sistem senjata alias alutsista.
"Ya, kami akan cek semua, akan lihat. Presiden Jokowi sangat tegas kepada saya, tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh ada penyimpangan, penyelewengan," ujar Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).
Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan, benar-benar ingin menjaga agar tidak terjadi kebocoran anggaran ataupun penggelembungan anggaran di kementeriannya.
"Kami cek semua proyek pengadaan. Kami cek lagi harga, teknologinya tepat atau tidak, dan benar-benar lihat yang dibutuhkan pasukan TNI AL, AD, dan AU."
Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menyediakan alat utama sistem senjata yang mengantisipasi perubahan cepat teknologi persenjataan.
Sebab, kata Jokowi, pengadaan alutsista sangat mempengaruhi corak peperangan pada masa yang akan datang.
"Jangan sampai pengadaan alutsista dilakukan dengan teknologi yang sudah usang, ketinggalan, dan tidak sesuai corak peperangan pada masa mendatang," ujar Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (22/11/2019).
Namun, Jokowi berharap Prabowo memprioritaskan pengadaan alutsista dari industri pertahanan dalam negeri.
Baca Juga: Jokowi ke Prabowo: Siapkan Alutsista yang Cocok dengan Perang Masa Depan
"Roadmapnya harus jelas. Dalam pengembangan industri alat pertahanan di dalam negeri, mulai dari hulu sampai hilir, dengan melibatkan BUMN sampai swasta, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor alutsista," ucap dia.
Tak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta Prabowo memastikan adanya alih teknologi dari setiap pengadaan alutsista maupun program kerja sama dengan negara-negara lain.
"Jangan lagi orientasinya adalah penyerapan anggaran, orientasinya sekadar proyek. Sudah setop yang seperti itu.”
Jokowi menuturkan, Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia harus mampu menjadi kekuatan regional yang baik dan disegani dalam kawasan Asia Timur.
"Negara harus mampu menjadi sebuah kekuatan regional yang baik, yang disegani di kawasan Asia Timur.”
Berita Terkait
-
Jokowi ke Prabowo: Siapkan Alutsista yang Cocok dengan Perang Masa Depan
-
Prabowo Mau Kirim Taruna TNI ke AS, DPR: Jangan Lihat di Luar Lebih Baik
-
Prabowo Tak Bahas Pencekalan Rizieq Shihab saat Bertemu Dubes Arab Saudi
-
Ketemu Dubes Arab Saudi, Prabowo Tak Bahas Kasus Habib Rizieq
-
Prabowo Terima Kunjungan Dubes Arab Saudi, Bahas Habib Rizieq?
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
- 5 Mobil Bekas di Bawah 50 Juta Muat Banyak Keluarga, Murah tapi Mewah
Pilihan
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
-
Harga Pangan Nasional Kompak Turun Usai Natal, Cabai hingga Bawang Merah Merosot Tajam
-
7 Langkah Investasi Reksa Dana untuk Kelola Gaji UMR agar Tetap Bertumbuh
Terkini
-
Sakit Hati Lamaran Ditolak, Mahasiswa IT Peneror Bom 10 Sekolah di Depok Pakai Nama Mantan Diciduk
-
UMP 2026 Dinilai Tak Layak, Pemprov DKI Susun Strategi Redam Gejolak Buruh
-
KPK Hentikan Kasus Korupsi Nikel Rp2,7 T Konawe Utara, Padahal Sudah Ada Tersangka
-
Ketika Guru Ikut Menertawakan Disabilitas: Apa yang Salah dalam Pendidikan Kita?
-
Diprotes Buruh, Pemprov DKI Pertahankan UMP Jakarta 2026 Rp 5,7 Juta
-
Belum Dievakuasi, Begini Penampakan Mobil yang Tertimpa Reruntuhan Bangunan Parkir di Koja
-
KPK Telusuri Mobil Milik Pemkab Toli-toli Bisa Berada di Rumah Kajari HSU
-
Tak Cukup Bukti, KPK Hentikan Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Izin Tambang Nikel Konawe Utara
-
Geger Kabar Selebgram Ayu Aulia Dilantik di Kemhan, Jenderal TNI Turun Tangan Beri Klarifikasi
-
Jaksa Agung Rotasi 68 Pejabat, Sejumlah Kajari yang Pernah Terseret Dugaan Korupsi Ikut Dimutasi