Suara.com - Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengutarakan dana otonomi khusus yang mengalir ke Provinsi Papua dan Papua Barat tidak sebanding dengan kucuran anggaran pemerintah pusat ke DKI Jakarta. Dana otsus ke Papua dan papua Barat tak lebih dari Rp 6 triliun.
Sementara DKI Jakarta bisa dapat kucuran dana sampai Rp 80 triliun pertahun untuk membangun.
"Pusat bilang dana untuk Papua selama ini sudah sangat besar. Mari kita lihat, dana itu kalau dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan tidak akan cukup," kata Gubernur di Teluk Wondama, Selasa.
Pada Rapat Kerja Forum Daerah Khusus Provinsi Papua Barat itu, Dominggus mengakui bahwa Papua dan Papua Barat mendapat aliran dana Otsus rutin sejak tahun 2001.
"Padahal semua itu tidak cukup, karena wilayah Papua dan Papua Barat sangat luas dan tugas pembangunan kita masih sangat banyak. Di sisi lain, wilayah kita sangat sulit, masyarakat ada yang di gunung, kepulauan, lembah dan lain sebagainya," kata Gubernur.
Dominggus menyebutkan, DKI tidak dapat dana Otsus, namun setiap tahun anggaran kucuran pusat bisa mencapai Rp80 triliun.
Menurutnya, DKI sudah jauh lebih maju dibandingkan Papua dan Papua Barat. Seluruh fasilitas sudah terpenuhi, tapi pusat masih melakukan intervensi anggaran yang luar biasa.
"Dalam pembangunan jalan, permukiman hingga rehabilitasi tempat kumuh kementerian lembaga ikut bangun," katanya.
Dominggus mengutarakan, tahun 2020 dana Otsus yang diterima Papua Barat Rp4,3 triliun dan dana infrastruktur Otsus Rp1,6 triliun. Kendati meningkat, anggaran tersebut belum mampu membiayai seluruh pembangunan.
Baca Juga: Peluk yang Tak Sampai, Perlawanan dan Cinta Tapol Papua
Menurutnya, total dana Otsus yang diterima Papua Barat sejak 2008 hingga 2019 belum bisa menandingi satu tahun anggaran dana yang diberikan pusat kepada DKI.
"DKI dapat puluhan triliun per tahun dari pemerintah pusat, luas wilayahnya tak seberapa dibanding Papua dan Papua Barat. Papua berkali-kali lipat lebih luas dari DKI, tapi pembangunan di DKI semua ikut keroyok," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Peluk yang Tak Sampai, Perlawanan dan Cinta Tapol Papua
-
Mahfud Respons Positif Langkah Dialogis Tim Pansus Selesaikan Kasus Papua
-
Buka Dialog ke Kelompok Separatis, Pansus Papua Mau Temui KNPB dan ULMWP
-
Temui Mahfud MD, Pansus Minta Semua Tapol Papua Bebas Sebelum 1 Desember
-
Senin Pagi, Gempa 5,0 SR Guncang Tambrauw Papua Barat
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!