Agung Sandy Lesmana | Ria Rizki Nirmala Sari
Jum'at, 29 November 2019 | 20:58 WIB
Ketua Umum FPI Sobri Lubis. (Suara.com/Ria Rizki).

Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjelaskan penekenan setia kepada Pancasila dan NKRI yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) masih dikaji pemerintah.

Mendengar hal itu, Ketua Umum FPI Sobri Lubis enggan membela melalui ucapan, tapi lebih kepada kerja nyata yang sudah dilakukan ormas-nya.

Sobri mengaku tidak banyak bicara ketika janji kepada Pancasila dan NKRI belum begitu dipercayai oleh pemerintah. Lagipula menurut ia tidak perlu sampai harus membedah sampai ke hati nurani untuk mengecek apakah FPI sudah benar-benar setia kepada NKRI dan Pancasila.

"Ya kita lihat dari kerja nyata saja lah. Enggak usah banyak bicara, kerja aja kerja, kerja yang nyata buat bangsa dan negara," kata Sobri saat ditemui di Gedung DDII, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (28/11/2019).

Sobri mengklaim FPI sudah meneken janji setia kepada Pancasila dan NKRI sejak 20 tahun yang lalu. Hal itu dilakukan lantaran masuk ke dalam persyaratan pembuatan surat keterangan terdaftar (SKT).

Lebih lanjut, Sobri juga mengklaim bahwa FPI selama ini tidak pernah ingkar dengan janji tersebut. Hanya saja yang lebih ramai digaungkan itu ialah tuduhan kepada FPI yang anti Pancasila.

"Kami tetap jaga Pancasila, kami tetap jaga NKRI walaupun disebut kami ini dituduh-tuduh dan dicurigai sebagai kelompok anti Pancasila, itu enggak ada urusan itu," tandasnya.

Sebelumnya, Maruf Amin mengatakan perpanjangan surat keterangan terdaftar FPI masih dikaji oleh pemerintah.

Meskipun FPI sudah meneken surat janji setia terhadap Pancasila, NKRI, dan tak lagi mau mengulangi perbuatan melawan hukum, tetap harus dikaji oleh pemerintah.

"Kan lagi dikaji dan harus dilihat secara komprehensif," kata Maruf di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2019).

"Tentu bukan sekadar pernyataan, tapi benar enggak pernyataan itu, tentu harus didalami sehingga ketika mengambil keputusan sudah memikirkan semua aspeknya.”

Maruf menegaskan, pemerintah bukan menolak memberikan perpanjangan SKT milik FPI, tapi harus ada pengkajian mendalam soal sikap ormas tersebut.

Read more...