Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung menyebut presiden tidak mengerti Pancasila. Menurutnya, jika Presiden paham maka tidak akan melanggar sila-sila di Pancasila.
Pernyataan ini disampaikannya saat hadir di acara ILC TV One bertajuk "Maju Mundur Izin FPI" yang tayang pada Selasa (3/12/2019) malam.
Rocky Gerung awalnya berbicara tentang ormas. Ia mengatakan bahwa ada banyak logika yang kacau disampaikan ke publik terkait polemik perpanjangan izin FPI ini.
"Kalau dia ormas, memang dia musti berbeda dengan pemerintah. Kalau ormas sama dengan pemerintah ya namanya orneg, organisasi negara," ucapnya
Menurut Rocky, "kita enggak tahu sebetulnya apa dalil pertama bernegara."
Ia juga menyebut dirinya tidak Pancasila-is, tapi tidak anti Pancasila. Karena menurutnya, tidak masuk akal Pancasila dijadikan ideologi negara.
"Negara itu barang abstrak, benda mati pula, yang berideologi itu orang individu dengan keyakinan hidup. Jadi negara yang berideologi itu dua kali ngaco. Saya terangkan ini dalam rangka pikiran, bukan politik," tuturnya.
Rocky pun mengomentari sila-sila di Pancasila. Menurutnya Pancasila gagal sebagai sebuah ideologi karena sila-silanya saling bertentangan.
"Saya pernah tulis risalah panjang lebar di majalah Prisma, dengan riset akademis yang kuat untuk menerangkan Pancasila itu bukan ideologi dalam pengertian akademis dalam discourse ideology," kata Rocky.
Baca Juga: Dipenjara, Suami Inneke Koesherawati Sedih saat Buah Hatinya Minta Hal Ini
Misalnya, menurut Rocky, sila pertama "Ketuhanan yang Maha Esa" dengan sila kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" itu saling bertentangan. Begitu juga dengan sila kelima.
"Sila kelima, Keadilan Sosial, versi siapa itu keadilan sosial, liberalisme? libertarisme? libertarianisme? Orang boleh isi sila kelima itu dengan marxisme, boleh aja, diisi dengan islamisme boleh aja, karena enggak ada satu keterangan final tentang isi dari keadilan sosial," ucapnya.
Rocky juga menyebut pemerintah telah melanggar Pancasila karena tidak menerapkan keadilan sosial. "Pemerintah melanggar lingkungan itu sudah melanggar Pancasila, dengan keadilan sosial, karena merampas hak tanah yang harusnya dibagikan kepada rakyat," ujar Rocky.
Ia mengatakan, "Saya tidak Pancasila-is, siapa yang berhak menghukum saya atau mengevaluasi saya, harus orang yang sudah Pancasila-is, siapa di Indonesia? Enggak ada".
"Polisi Pancasila atau Presiden enggak ngerti Pancasila kan? Dia hafal tapi enggak paham. Kalau dia paham, dia enggak berhutang. Kalau dia paham dia enggak naikin BPJS. Kalau dia paham dia enggak melanggar Undang-undang lingkungan," imbuhnya.
Dalam akhir pernyataannya, Rocky ingin pada akhir tahun ini ada semacam resolusi untuk berhenti bertengkar soal ideologi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO