Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera menilai, pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mengungkit status stateless atau tidak berkewarganeraan Prabowo Subianto dapat merendahkan derajat Menteri Pertahanan RI tersebut.
Apalagi, kata dia, Megawati juga mengklaim dirinyalah yang menyelamatkan Prabowo saat masa stateless.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera meminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo memberikan respons atas pernyataan Megawati.
“Kalau di sini saya cuma menggarisbawahi, monggo Pak Prabowo bisa memberikan respons terhadap pernyataan Bu Megawati itu. Karena buat saya, pernyataan itu jadi kayak merendahkan derajat Pak Prabowo,” ujar Mardani di DPR RI, Rabu (4/12/2019).
Menurut Mardani, Megawati seharusnya tak mengumbar pernyataan tersebut. Sebab, Mega maupun Prabowo adalah tokoh nasional dan kekinian dalam satu koalisi, yakni mendukung pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin.
“Kalau buat saya, sesama elite bangsa, paling enak menyampaikan informasi dan pesan yang mendidik publik. Bukan pesan yang menurunkan atau menjatuhkan derajat orang lain, jangan,” kata Mardani.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri menceritakan kedekatannya dengan Ketua Umum Partai Gerindra yang kini menjadi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Hal ini disampaikan Megawati saat berpidato dalam acara Presidential Lecture Internalisasi dan Pembumian Pancasila di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/12/2019).
Megawati mengklaim langkahnya merangkul Prabowo merupakan caranya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Dia mengaku tak pernah menganggap Prabowo sebagai musuh.
Baca Juga: Megawati Minta Jokowi Carikan Pengganti Ma'ruf Amin dan Mahfud MD di BPIP
"Karena kalau buat saya itu, menurut Pancasila, musuh harus dirangkul. Kalau Prabowo musuh saya suruh dia (Prabowo) pulang, dulu saya ambil beliau (Prabowo) keleleran (terlantar)," kata dia.
Ketua Umum PDI Perjuangan itu mengakui, saat menjadi Presiden RI, memarahi menteri luar negeri dan Panglima TNI karena Prabowo dibiarkan tidak memiliki kewarganegaraan atau stateless.
"Saya marah sebagai presiden, siapa yang buang beliau, stateless? Tidak, saya marah pada menlu, saya marah pada panglima apa pun juga beliau (Prabowo), beliau manusia Indonesia. Beri dia kewarganegaraan. Begitu itu tanggung jawab," katanya.
Berita Terkait
-
Megawati Minta Jokowi Carikan Pengganti Ma'ruf Amin dan Mahfud MD di BPIP
-
Singgung Masjid di Kementerian Terpapar Radikal, Megawati: Seberapa Jauh?
-
Jokowi, Megawati hingga Prabowo Hadiri Munas Golkar
-
Megawati Persilakan Pendukung Khilafah Temui Fraksi PDIP di DPR
-
Cerita Mega soal Status Stateless Prabowo: Dulu Saya Ambil karena Terlantar
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
Terkini
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
Regulasi Terus Berubah, Penasihat Hukum Internal Dituntut Adaptif dan Inovatif
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre