Suara.com - Fraksi PSI di DPRD Jakarta turut buka suara soal polemik Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). PSI menyayangkan kinerja dari tim Gubernur Jakarta Anies Baswedan ini.
Anggota DPRD Jakarta fraksi PSI Viani Limardi menyebut TGUPP seharusnya bertugas untuk menyerap aspirasi masyarakat. Namun ia mengklaim banyak menerima keluhan dari masyarakat dan menilai Pemprov DKI lamban menanggapi keluhannya.
“Setahu saya TGUPP untuk mempercepat. Tapi keluhan warga yang datang ke PSI mereka sudah berusaha menyurat tapi berbulan - bulan belum direspon,” ujar Viani saat rapat Banggar di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019).
Selain itu, Viani juga tak terima jika Pemprov DKI menganggarkan Rp 18,9 miliar untuk 67 anggota TGUPP termasuk Ketua. Karena itu ia meminta laporan kinerja dari tim Gubernur Anies Baswedan itu.
"Kalau mau dianggarkan lagi ya buat laporan kajiannya, tapi buktinya sampai hari ini belum ada hasil kerja mereka," jelasnya.
Jika tak kunjung ada laporan dari Pemprov soal kinerja TGUPP, maka anggaran itu harus ditunda. Menurutnya kinerja TGUPP dalam membantu Pemprov harus dipastikan terlebih dahulu.
“Apa betul membantu percepatan pembangunan atau tidak. Menurut saya ditunda dulu sampai ada hasil jelas laporan,” pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
- 5 Mobil Bekas di Bawah 50 Juta Muat Banyak Keluarga, Murah tapi Mewah
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana
-
Terungkap Motif Teror Bom 10 SMA Depok, Pelaku Kecewa Lamaran Ditolak Calon Mertua
-
Heboh 'Dilantik' di Kemenhan, Terungkap Jabatan Asli Ayu Aulia: Ini Faktanya
-
PP Dinilai Sebagai Dukungan Strategis Atas Perpol 10/2025: Bukan Sekedar Fomalitas Administratif
-
Sikapi Pengibaran Bendera GAM di Aceh, Legislator DPR: Tekankan Pendekatan Sosial dan Kemanusiaan