Suara.com - Munculnya fakta soal adanya anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bernama Haryadi yang merangkap jabatan menjadi polemik di Komisi E DPRD DKI. Rangkap jabatan itu dinilai sebagai penyebab TGUPP tidak pernah melakukan terobosan dalam kinerjanya.
Hal ini diungkap oleh anggota komisi E DPRD DKI dari fraksi PDI-P, Merry Hotma. Pasalnya Hotma menyebut fungsi TGUPP adalah mensorong sistem pemerintahan dari luar instansi. Namun dengan Haryadi yang menjabat sebagai dewan pengawas Rumah Sakit, maka ia juga berada di dalam pemerintahan daerah.
Menurutnya dua jabatan itu adalah posisi yang kontradiktif satu sama lain. Ia menyebut hal ini adalah sesuatu yang tak masuk akal.
"Dengan dia ada di double job, ada di sistem pemerintahan dia pelaksana percepatan yang melaksanakan sistem pemerintahan, tetapi personelnya ada yang berada dalam sistem itu itu menjadi tidak fair dan masuk konflik interes di situ. Pantesan aja selama ini enggak ada trobosan yang strategis dari TGUPP," ujar Merry di gedung DPRD DKI, Senin (9/12/2019).
Karena adanya kejanggalan di posisi Haryadi, Merry menyebut pihaknya akan segera memanggil Haryadi. Namun pemanggilan itu disebutnya akan dilakukan setelah pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI rampung.
"Nanti mungkin Januari, Februari (di panggil)," jelasnya.
Selain itu, ia juga menyarankan TGUPP agar dibubarkan. Menurutnya TGUPP yang digaji APBD tapi tidak termasuk instansi pemerintahan hanya merusak sistem anggaran.
"Selama tiga tahun adanya TGUPP enggak ada yang strategis enggak ada yang signifikan, bubarkan saja. Karena sistem anggaran kita jadi rusak,” katanya.
Sebelumnya, salah satu anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dikabarkan menjadi dewan pengawas (dewas) di tujuh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Jakarta.
Baca Juga: Anggota DPRD Solo Dipanggil DPC PDIP, Terkait Pendaftaran Cawali di DPD?
Temuan tersebut diperoleh Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani dan Yudha Permana saat menyisir anggaran untuk Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
"Hariyadi itu TGUPP kan ya?" kata Rani bertanya pada anggota Komisi E lainnya, yaitu Yudha Permana seperti dilansir Antara pada Minggu (8/12/2019).
Kemudian tak lama setelah mendengar pertanyaan Rani, Yudha bertanya langsung kepada Wakil Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Khafifah Any dan dijawab bahwa benar Hariyadi merupakan anggota TGUPP dan salah satu anggota dewan pengawas di tujuh RSUD di DKI.
Berita Terkait
-
Tak Bisa Paparkan Pengadaan Tenda Rp 2,6 M, DPRD Semprot Anak Buah Anies
-
DPRD DKI Temukan Anggota TGUPP Rangkap Jabatan Jadi Dewas di Tujuh RSUD
-
Debat Belanja Komputer Rp 182,9 Miliar, Anies Malas Komentar
-
Kritik Program saat Rapat, Fraksi PDIP Beri Pantun Sindiran ke Anies
-
Program Unggulan Anies Dikerjakan BUMD, PDIP: Ada Penyelundupan Kebijakan
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- 5 Sunscreen Brand Jepang untuk Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harga
Pilihan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
-
Bundaran HI Dijaga Ketat, Solidaritas Warga Mengalir: Ini Titik Logistik untuk Pendemo
-
Jelang Demo Mahasiswa, Bundaran HI Dijaga Ketat: Kendaraan Taktis Siaga, Lalin Masih Normal
Terkini
-
Lenovo IdeaPad Slim 3i, Laptop AI Harga Mulai Rp11,7 Juta, Bawa NPU 17 TOPS, dan RAM Upgradable
-
Bikin Matte Seharian! 4 Sunscreen Korea Oil Control untuk Kulit Berminyak
-
IHSG Dibayangi Aksi Jual Saham AI, Perusahaan Outsourcing Justru Bersinar
-
Micellar Water Wardah Pink untuk Kulit Apa? Ini Klaim dan Review Pengguna
-
Jurus Agar Pemerintah Bisa Capai Target Lifting Minyak 610 Bph di 2027
-
Bongkar Pengelolaan Dana Umat, Transparansi Digital Jadi Kunci Perkuat Kepercayaan Publik
-
Usai Habisi Nyawa Anak Sendiri, Ibu di Pamekasan Dibawa ke RSJ
-
AI, Kreator, dan Livestream Jadi Senjata Baru Bisnis, Meta Bidik Pasar Asia Pasifik
-
Alasan Dibalik Pemberhentian Sementara Direktur Niaga Garuda Indonesia
-
Dana Kekayaan Norwegia: Waspadai Saham AI!