Suara.com - Puluhan massa dari Amnesty Internasional Indonesia mengantarkan 5000-an kartu pos yang digalang melalui kampanye "PENA: Pesan Perubahan" yang ditulis langsung oleh masyarakat terkait penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM ke Istana Negara.
Pantauan Suara.com, awalnya mereka berkumpul di taman aspirasi depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019), mereka melakukan aksi tabur bunga sejak pukul 10.00 WIB.
Mereka kemudian berkoordinasi dengan pihak keamanan Istana untuk mengantarkan surat, lalu berhasil masuk sekitar pukul 11.00 WIB.
Kemudian mereka diterima oleh perwakilan istana, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretaris Kabinet Fadlansyah Lubis di ruangannya.
"Ribuan surat ini menunjukkan publik sebenarnya masih percaya kapasitas negara bisa mewujudkan keadilan, mau berubah, dan mau mendengarkan aspirasi rakyat. pemerintah harus menyambut antusiame ini dengan tidakan nyata agar masalah HAM tuntas," kata Direktur Amnesty Internasional, Usman Hamid di Gedung Setkab, Kementerian Sekretaris Negara, Selasa (10/12/2019).
Fadlansyah Lubis menyebut, surat-surat ini nantinya akan diserahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD untuk ditindaklanjuti.
"Ya kita prinsipnya kan kita terima lah. Kita terima apa yang tadi disampaikan seperti saya sampaikam tadi, kita akan teruskan, akan teruskan apa yg disampaikan teman-teman ini kepada instanasi terkait, khususnya dalam hal ini Menko Polhukam," kata Fadlansyah Lubis.
Untuk diketahui, ribuan kartu pos itu berisi pesan-pesan seruan penuntasan kasus HAM mulai dari; RUU Pengesahan Kekerasan Seksual, Penegakan HAM di Papua, Kasus Novel Baswedan, Cabut Aturan Diskriminasi Agama, Hapus Impunitas Kasus Orang Hilang, Larangan Kerja Paksa di Industri Sawit, Pelarangan Diskriminasi Gender, dan Cabut Hukuman Mati.
Ribuan surat itu mereka kumpulkan dari 17 September sampai 7 Desember 2019 dari penggalangan suara melalui berbagai acara dan diserahkan ke Istana pada Hari HAM Internasional 10 Desember hari ini.
Baca Juga: Penyelesaian Kasus HAM Lamban, Mahfud MD: Kekuasaan Sudah Terbagi
Berita Terkait
-
Depan Istana Jokowi Ditabur Kembang 7 Rupa oleh Aktivis HAM
-
Penyelesaian Kasus HAM Lamban, Mahfud MD: Kekuasaan Sudah Terbagi
-
LIVE STREAMING: Hari HAM Sedunia, Aksi Tabur Kembang di Dekat Istana Jokowi
-
Komnas HAM Usul Jokowi Buat Perppu Tuntaskan Kasus HAM Berat Masa Lalu
-
Di Depan Wapres Maruf, Ketua Komnas HAM: Pelanggaran HAM Makin Berat
Terpopuler
- 4 Daftar Mobil Bekas Pertama yang Aman dan Mudah Dikendalikan Pemula
- 6 Rekomendasi Mobil Bekas Kabin Luas di Bawah 90 Juta, Nyaman dan Bertenaga
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- Calon Pelatih Indonesia John Herdman Ngaku Dapat Tawaran Timnas tapi Harus Izin Istri
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
Pilihan
-
CERPEN: Catatan Krisis Demokrasi Negeri Konoha di Meja Kantin
-
CERPEN: Liak
-
Rencana KBMI I Dihapus, OJK Minta Bank-bank Kecil Jangan Terburu-buru!
-
4 Rekomendasi HP 5G Murah Terbaik: Baterai Badak dan Chipset Gahar Desember 2025
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
Terkini
-
BGN Optimis, Program Makan Bergizi Gratis Mampu Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi hingga 8 Persen
-
BGN Minta SPPG Tidak Lagi Menggunakan Makanan Buatan Pabrik Pada Program MBG
-
Tak Hanya Ciptakan Lapangan Kerja, Waka BGN Sebut Program MBG Jalan Tol Pengentasan Kemiskinan
-
6 Anggota Yanma Mabes Polri Jadi Tersangka Kasus Tewasnya 2 Debt Collector, Ini Identitasnya
-
Dari OTT ke Jejak Dana Gelap Pilkada: Seberapa Mahal Biaya Kampanye Calon Kepala Daerah?
-
Prabowo ke Pengungsi Banjir Aceh: Maaf, Saya Tak Punya Tongkat Nabi Musa, Tapi Rumah Kalian Diganti
-
Dasco Unggah Video Prabowo saat Bikin Kaget WWF karena Sumbangkan Tanah di Aceh
-
Borok Penangkapan Dirut Terra Drone Dibongkar, Pengacara Sebut Polisi Langgar Prosedur Berat
-
Pramono Anung Wanti-wanti Warga Jakarta Imbas Gesekan di Kalibata: Tahan Diri!
-
WALHI Sebut Banjir di Jambi sebagai Bencana Ekologis akibat Pembangunan yang Abai Lingkungan