Suara.com - Puluhan massa dari Amnesty Internasional Indonesia mengantarkan 5000-an kartu pos yang digalang melalui kampanye "PENA: Pesan Perubahan" yang ditulis langsung oleh masyarakat terkait penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM ke Istana Negara.
Pantauan Suara.com, awalnya mereka berkumpul di taman aspirasi depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019), mereka melakukan aksi tabur bunga sejak pukul 10.00 WIB.
Mereka kemudian berkoordinasi dengan pihak keamanan Istana untuk mengantarkan surat, lalu berhasil masuk sekitar pukul 11.00 WIB.
Kemudian mereka diterima oleh perwakilan istana, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretaris Kabinet Fadlansyah Lubis di ruangannya.
"Ribuan surat ini menunjukkan publik sebenarnya masih percaya kapasitas negara bisa mewujudkan keadilan, mau berubah, dan mau mendengarkan aspirasi rakyat. pemerintah harus menyambut antusiame ini dengan tidakan nyata agar masalah HAM tuntas," kata Direktur Amnesty Internasional, Usman Hamid di Gedung Setkab, Kementerian Sekretaris Negara, Selasa (10/12/2019).
Fadlansyah Lubis menyebut, surat-surat ini nantinya akan diserahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD untuk ditindaklanjuti.
"Ya kita prinsipnya kan kita terima lah. Kita terima apa yang tadi disampaikan seperti saya sampaikam tadi, kita akan teruskan, akan teruskan apa yg disampaikan teman-teman ini kepada instanasi terkait, khususnya dalam hal ini Menko Polhukam," kata Fadlansyah Lubis.
Untuk diketahui, ribuan kartu pos itu berisi pesan-pesan seruan penuntasan kasus HAM mulai dari; RUU Pengesahan Kekerasan Seksual, Penegakan HAM di Papua, Kasus Novel Baswedan, Cabut Aturan Diskriminasi Agama, Hapus Impunitas Kasus Orang Hilang, Larangan Kerja Paksa di Industri Sawit, Pelarangan Diskriminasi Gender, dan Cabut Hukuman Mati.
Ribuan surat itu mereka kumpulkan dari 17 September sampai 7 Desember 2019 dari penggalangan suara melalui berbagai acara dan diserahkan ke Istana pada Hari HAM Internasional 10 Desember hari ini.
Baca Juga: Penyelesaian Kasus HAM Lamban, Mahfud MD: Kekuasaan Sudah Terbagi
Berita Terkait
-
Depan Istana Jokowi Ditabur Kembang 7 Rupa oleh Aktivis HAM
-
Penyelesaian Kasus HAM Lamban, Mahfud MD: Kekuasaan Sudah Terbagi
-
LIVE STREAMING: Hari HAM Sedunia, Aksi Tabur Kembang di Dekat Istana Jokowi
-
Komnas HAM Usul Jokowi Buat Perppu Tuntaskan Kasus HAM Berat Masa Lalu
-
Di Depan Wapres Maruf, Ketua Komnas HAM: Pelanggaran HAM Makin Berat
Terpopuler
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- 5 Sepatu Lari Terbaik Harga Rp200 Ribuan, Nyaman Dipakai untuk Daily hingga Trail Run
- Sempat Nganggur Gegara Timnas Indonesia, Roberto Mancini Resmi Latih Italia
- Survei SMRC: Elektabilitas Gerindra Anjlok Tajam, Peluang Jadi Partai Nomor 1 Terancam
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Bukan Sekadar Jago Debat, Ini Cara Mencetak Calon Diplomat dan Pemimpin Masa Depan Sejak Dini
-
Bulog Edukasi Masyarakat Kenali Mutu Beras, Pastikan Masyarakat Mendapatkan Informasi Tepat
-
Lari Sambil Selamatkan Bumi, PLN Electric Run 2026 Punya Misi Pangkas 24 Ton Emisi Karbon
-
Menteri Ekraf Melihat Langsung Dapur Kreatif Industri Kecantikan di Malang
-
Kejagung Periksa Saksi Kasus TPPU Febrie Adriansyah, Lima Mangkir dari Panggilan
-
Surat dari Pram: Kumpulan Surat untuk Sang Terkasih, Jenaka Aryadiningrat
-
Memahami Institusi Pendidikan di Era Digital, Jangan Hanya Percaya Hasil Pencarian
-
Bangun Soliditas Pranata Humas, Kemendagri Perkuat Konsolidasi dan Kompetensi
-
Perkuat Akurasi Penyaluran Bansos, Mendagri Dorong Percepatan Integrasi e-Government
-
Permudah Layanan Administrasi, IKD Dukcapil Raih Top Public Service Application for Ministry