Suara.com - Puluhan massa dari Amnesty Internasional Indonesia melakukan aksi tabur kembang 7 rupa di depan Istana Negara, Jakarta dalam rangka peringatan Hari HAM Internasional, Selasa 10 Desember 2019.
Selain melakukan aksi tabur kembang 7 rupa di depan istana negara, mereka juga akan masuk ke kompleks Istana untuk mengantarkan 5.000-an kartu pos yang digalang melalui kampanye "PENA: Pesan Perubahan" yang ditulis langsung oleh masyarakat.
Manajer Komunikasi Amnesty International Sadika Hamid mengatakan ribuan kartu pos itu berisi pesan-pesan seruan penuntasan kasus HAM mulai dari; RUU Pengesahan Kekerasan Seksual, Penegakan HAM di Papua, Kasus Novel Baswedan, Cabut Aturan Diskriminasi Agama, Hapus Impunitas Kasus Orang Hilang, Larangan Kerja Paksa di Industri Sawit, Pelarangan Diskriminasi Gender, dan Cabut Hukuman Mati.
"Jadi paling banyak orang demand untuk hak perempuan. Nomor dua surprisingly itu tentang Penegakan HAM di Papua. Walau pun sebenarnya awalnya itu isu yang cukup deficiency tapi ternyata orang juga cukup punya konsen yang lebih ke situ," kata Sadika di lokasi, Selasa (10/12/2019)
Sadika menambahkan meski Amnesty belum melihat keseriusan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan kasus HAM di periode keduanya, mereka tetap optimis terlebih ada ribuan orang yang mengirimkan surat untuk Jokowi agar memberikan fokus kepada penyelesaian kasus HAM.
"Pak Jokowk pada nawacitanya kan menjanjikan untuk menuntaskan HAM berat tapi itu hampir tidak ada yang dilaksanakan, kemudian ketika pada pidato kenegaraan, dia hampir sama sekali tidak singgung isu ham, ini sebenarnya kita agak pesimis, tapi ya justru kita lihat orang yang nulis surat malah ada harapan," jelasnya.
Ribuan surat itu mereka kumpulkan dari 17 September sampai 7 Desember 2019 dari penggalangan suara melalui berbagai acara.
Berita Terkait
-
Penyelesaian Kasus HAM Lamban, Mahfud MD: Kekuasaan Sudah Terbagi
-
Komnas HAM Usul Jokowi Buat Perppu Tuntaskan Kasus HAM Berat Masa Lalu
-
Di Depan Wapres Maruf, Ketua Komnas HAM: Pelanggaran HAM Makin Berat
-
Jokowi Disangsi Bisa Tuntaskan Kasus HAM, Istana Beri Respons
-
Jubir Jokowi Bekerja Sama dengan Menkopolhukam Bakal Bentuk KKR
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
BGN Siapkan Efisiensi Besar-Besaran, 8 Juta Penerima MBG Terancam Dicoret
-
KPK Telusuri Aset Tersangka Korupsi Haji Rp622 Miliar, Pengelola Apartemen Ikut Diperiksa
-
Mengapa Keterlibatan Komcad di Pengamanan Demo Mahasiswa Jadi Alarm Demokrasi?
-
Alasan Efisiensi, BGN Mau Hapus MBG Untuk Siswa SMA
-
Resmikan 8 MPP Baru, Menteri Rini: Masyarakat Membutuhkan Layanan yang Mudah dan Terintegrasi
-
Fisipol Menolak Bungkam, Mahasiswa UGM 'Hukum' Penguasa di Halaman Kampus
-
Bahas Anggaran 2027, Kepala BGN Nanik S Deyang Resmi Tunjuk Agustina Arumsari Jadi Jubir
-
Bukan Gas Alam, Polisi Selidiki Unsur Pidana di Balik 126 Teror Api Sleman
-
Guru Ungkap Ada PPPK Paruh Waktu Bergaji Rp15 Ribu, Anggaran Pendidikan Disorot
-
BEM SI Nilai DPR Tak Pro Rakyat, Malah Fokus Bahas RUU Polri