Suara.com - Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menanggapi perintah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memeriksa tim penilai penghargaan Adhi Karyawisata untuk Diskotek Colosseum.
Mulanya, melalui akun jejaring sosial Twitter miliknya, Ferdinand Hutahaean menanggapi artikel terkait perintah Anies yang merupakan buntut dari pencabutan penghargaan untuk Diskotek Colosseum.
Ferdinand Hutahaean meminta Anies untuk memecat dirinya sendiri. Sebab, menurut Ferdinand, yang memberikan penghargaan tersebut adalah Anies, bukan para stafnya yang disasar.
Selain itu, tambah Ferdinand, tanda tangan yang tertera merupakan tanda tangan Anies. Artinya, imbuh dia, surat keputusannya adalah SK Gubernur.
"Kalau begitu minta Anies pecat diri sendiri. Yang beri penghargaan kan dia, bukan staf. Tanda tangan adalah tanda tangan Gubernur. Berarti SK-nya adalah SK Gubernur," tutur Ferdinand dalam cuitan yang dikutip Suara.com, Selasa (17/12/2019).
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengakui pihaknya lalai dan berujung pada pemberian penghargaan Adikarya Wisata kepada klub malam Colosseum. Kemudian jajaran yang memenangkan diskotek itu disebut telah dinonaktifkan.
Hal tersebut diungkap oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah. Ia mengatakan Gubernur Anies Baswedan telah memberikan instruksi kepada inspektorat untuk melakukan pemeriksaan. Pemberian penghargaan yang sempat dimenangkan Colosseum itu juga disebutnya akan ditinjau ulang.
"Hari ini, pak Gubernur telah memerintahkan inspektorat agar memeriksa jajaran yang terlibat dalam proses penilaian," ujar Saefullah di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019).
Saefullah menyebut pihak yang terlibat dalam penilaian itu telah dinontaktifkan demi memudahkan proses pemeriksaan. Nantinya jika terbukti ada kelalaian dari tim penyeleksi itu, maka pihaknya akan memberikan sanksi.
Baca Juga: Anies Cabut Penghargaan Colosseum, Teddy PKPI Beri Sindiran Telak
"Jika terbukti lalai akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Jajaran yang terlibat sementara dibebaskan tugas selama pemeriksaan berjalan," jelasnya.
Terkait proses pemberian anugerah Adikarya Wisata, Saefullah mengatakan pihaknya bakal mengkaji ulang. Menurutnya seleksi yang dilakukan oleh tim penyeleksi harus dilakukan secara ketat agar kejadian serupa tak terulang lagi.
"Jadi ke depan kita akan melakukan kajian secara ketat terhadap prosedur dan kriteria penilaian penghargaan Adikadya wisata," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Cabut Penghargaan Diskotek Colosseum, Anies Disebut Takut Ditinggal FPI
-
Anies Cabut Penghargaan Colosseum, Teddy PKPI Beri Sindiran Telak
-
Penghargaan Diskotek Colosseum Dicabut, Tiba-tiba Ada yang Teriak Oh My God
-
Ada Narkoba di Diskotek Colosseum, Tapi Belum Juga Ditutup Anies
-
Anies Cabut Penghargaan Colosseum, Tengku Zul: Itulah Pemimpin Bijaksana
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!