Suara.com - Sejumlah menteri, TNI, Polri dan instansi lainnya melakukan rapat bersama Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2019).
Namun seusai menggelar rapat, yang hadir justru enggan menjelaskan terkait pembahasannya. Rapat tersebut selesai sekitar pukul 15.20 WIB. Awalnya pewarta diminta menunggu untuk pelaksanaan konferensi pers.
Namun, setelah menunggu hampir 30 menit, petugas dari Kemenko Polhukam menyatakan konferensi pers dibatalkan.
Setelah itu, satu persatu menteri keluar meninggalkan ruang rapat. Hampir semuanya tidak menjelaskan soal isi rapatnya secara detail.
"Soal keamanan negara, ada Papuanya juga. Enggak ada kesimpulan, ini kan rapat koordinasi biasa saja," kata Menkominfo Johnny G Plate sambil berjalan menuju kendaraan dinasnya.
Johnny juga mengatakan bahwa dirinya hanya membicarakan soal kesejahteraan Papua.
"Bagaimana menjaga kesejahteraan nasional termasuk kesejahteran Papua. Tadi enggak ada kesimpulan, yang dibahas soal ketenangan negara saja," ujarnya.
Hal sama juga dilakukan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi. Retno malah enggan berkomentar terkait isi rapat.
Siang tadi, Mahfud MD menggelar rapat tertutup bersama sejumlah menteri, perwakilan dari TNI/Polri, dan BIN. Rapat tersebut membahas soal situasi terkini di Papua.
"Hari ini kita akan membicarakan mengenai beberapa hal terkait isu perkembangan di Papua seminggu terakhir dan trennya ke depan," kata Mahfud.
Baca Juga: Aparat di Nduga Minta Ditarik, Tito: Ada Jaminan Pembantaian Tak Terulang?
Dalam pertemuan tersebut, tampak hadir Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi; Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto; Menkominfo, Johnny G Plate; Wakil Kepala BIN, Teddy Lakshmana; dan Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardani.
Kemudian tampak hadir Wakil Kepala Polri (Wakapolri), Komisaris Jenderal Ari Dono; Wakil Menteri Pertahanan, Sakti Wahyu Trenggono; Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar; dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian.
Berita Terkait
-
Mahfud MD Ngomong Malaikat Pun Tak Bisa Desak SKT FPI, MUI Ogah Respons
-
Mahfud MD Gelar Rapat Bahas Nasib Papua, Panglima TNI Ikut Hadir
-
Dua Hari Nonsetop Minum Air Kelapa Campur Spiritus, 2 Warga Tewas
-
Sebut OPM Pemberontak, Mahfud MD: Usulan Pak Hendro Bagus
-
Mahfud MD Respons soal Isu Wabup Nduga Mundur: Itu Manuver Politik
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- 9 HP Gaming Terjangkau Rekomendasi David GadgetIn Buat Lebaran 2026, Performa Kencang!
- Apa Jawaban Minal Aidin Wal Faizin? Simak Arti dan Cara Membalasnya
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
Pilihan
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
Terkini
-
Inggris Tak Mampu Tahan Rudal Iran, London Kini Dalam Jangkauan Sejjil
-
Duka di Maybrat: Dua Prajurit TNI AL Gugur Usai Kontak Tembak dengan KKB, Senjata Dirampas
-
Mengenal 2 Konsep Huntap yang Akan Dibangun Satgas PRR untuk Penyintas Bencana Sumatera
-
MAKI Sindir KPK Soal Penahanan Rumah Yaqut Secara Diam-diam: Layak Masuk Rekor MURI
-
Siapa Fuad? Sosok WNA Iran Terduga Pembunuh Cucu Mpok Nori yang Ditangkap di Tol Tangerang-Merak
-
Pelaku Pembunuhan Wanita di Cipayung Tertangkap, Ternyata Mantan Suami Siri Asal Irak
-
Hawaii Diterjang Banjir Terparah Sepanjang 20 Tahun, 5000 Warga Mengungsi
-
Mudik Lebaran Lancar dan Kondusif, Kakorlantas Polri: Terima Kasih untuk Semua Pihak yang Terlibat
-
Gaspol Reformasi Pendidikan, Prabowo Targetkan Renovasi 300 Ribu Sekolah
-
Prabowo: Lebih Baik Uang untuk Makan Rakyat daripada Dikorupsi