Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mempertanyakan apakah ada jaminan keamanan jika anggota TNI-Polri ditarik dari wilayah Kabupaten Nduga, Papua.
Pernyataan Tito merespons alasan pengunduran diri Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge yang kecewa dengan pemerintah pusat karena permintaan untuk menarik pasukan TNI-Polri dari wilayahnya tidak digubris.
"Jadi kalau seandainya ada permintaan penarikan pasukan pertanyaannya ada enggak yang bisa menjamin baik bupati, wakil bupati," ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12/2019).
Tito menuturkan pengiriman aparat TNI-Polri ke wilayah Nduga untuk menjamin keamanan agar tidak terulang kembali peristiwa pembunuhan terhadap 34 pekerja PT Istaka Karya di wilayah Nduga pada Desember 2018 lalu.
"Ada enggak yang bisa menjamin tokoh tokoh di sana, tidak akan terulang peristiwa bukan hanya pembantaian 34 orang itu. Itu awalnya sekali pesawat sipil yang mendarat ditembak, sipil ditembaki," ucap dia.
Tak hanya itu, Tito mengatakan tidak ada yang menjamin jika terjadi kembali kekerasan di Nduga. Oleh karena itu kata kehadiran TNI-Polri untuk menjamin keamanan dan perlindungan terhadap masyarakat yang ada di Nduga
"Jadi saya tanyakan beberapa kali ke tokoh tokoh enggak ada yang bisa menjamin. Artinya kan harus ada perlindungan di sana. Jangan salah, beberapa masyarakat kelompok masyarakat ada yang takut baik yang kelompok masyarakat pendatang maupun yang asli di situ juga takut pada mereka. Di mana, perlindungannya ya dari negera TNI dan Polri," kata dia.
Selain itu, eks Kapolri ini mengklaim, hadirnya aparat TNI Polri juga untuk melakukan penegakkan hukum terhadap kelompok bersenjata yang melakukan pembunuhan terhadap 34 pekerja PT Istaka Karya dan masyarakat lainnya.
Pasalnya kata Tito saat ini kelompok yang dipimpin Panglima Daerah Militer Markodap III Ndugama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Egianus Kogoya belum tertangkap.
Baca Juga: Sebut Tahun Masehi Diakui Dunia, Menteri Tito: Why Not, Kita Merayakan Juga
"Siapa yang bisa menjamin kalau enggak terulang lagi pembantaian itu terjadi. Maka karena enggak ada yang bisa jamin maka penegakan hukum. Penegakan hukum Polri dan TNI. Nah TNI di sana dalam rangka mendukung operasi kepolisian penegakan hukum karena medannya yang sulit," katanya.
Berita Terkait
-
Wabup Nduga Mundur karena Kecewa, Mendagri: Alasannya Sudah Tepat Apa Belum
-
Wabup Nduga Mundur karena Warganya Ditembak, Mendagri: Suratnya Ada Gak?
-
Sebut Tahun Masehi Diakui Dunia, Menteri Tito: Why Not, Kita Merayakan Juga
-
Mahfud MD Respons soal Isu Wabup Nduga Mundur: Itu Manuver Politik
-
Wabup Nduga Mundur karena Kecewa, Ma'ruf: Aparat Ditarik Jika Kondusif
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
Terkini
-
Dukungan ke Saiful Mujani Mengalir dari Aktivis, Soroti Kebebasan Kritik di Era Prabowo Subianto
-
Kasus Kekerasan Seksual Libatkan Oknum Polisi di Jambi, Menteri PPPA Minta Diadili di Peradilan Umum
-
Lantai 4 Bangunan Asrama Polri Kalideres Terbakar, Atap Runtuh Timpa Mobil Parkir
-
Geledah Rumah Bupati Tulungagung dan Ajudannya, KPK Temukan Dokumen Alat Tekan
-
Iran Tuntut Keadilan Dunia Atas Pembunuhan Pejabat Akibat Serangan Militer Israel
-
Kelola Selat Hormuz, Iran Proyeksikan Pendapatan Hingga Rp258 Triliun
-
Tak Ingin Publik Curiga, TB Hasanuddin 'Wanti-wanti' Sidang Militer Kasus Andrie Yunus Harus Terbuka
-
Kawal Kasus di UI, Menteri Brian Tegaskan Tak Ada Toleransi bagi Pelaku Pelecehan Seksual
-
Kisi-kisi Negosiasi AS - Iran di Pakistan Putaran Kedua
-
Tak Lagi Gratis, Pemprov DKI Bakal Atur Ulang Skema Pajak Kendaraan Listrik