Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mempertanyakan apakah ada jaminan keamanan jika anggota TNI-Polri ditarik dari wilayah Kabupaten Nduga, Papua.
Pernyataan Tito merespons alasan pengunduran diri Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge yang kecewa dengan pemerintah pusat karena permintaan untuk menarik pasukan TNI-Polri dari wilayahnya tidak digubris.
"Jadi kalau seandainya ada permintaan penarikan pasukan pertanyaannya ada enggak yang bisa menjamin baik bupati, wakil bupati," ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12/2019).
Tito menuturkan pengiriman aparat TNI-Polri ke wilayah Nduga untuk menjamin keamanan agar tidak terulang kembali peristiwa pembunuhan terhadap 34 pekerja PT Istaka Karya di wilayah Nduga pada Desember 2018 lalu.
"Ada enggak yang bisa menjamin tokoh tokoh di sana, tidak akan terulang peristiwa bukan hanya pembantaian 34 orang itu. Itu awalnya sekali pesawat sipil yang mendarat ditembak, sipil ditembaki," ucap dia.
Tak hanya itu, Tito mengatakan tidak ada yang menjamin jika terjadi kembali kekerasan di Nduga. Oleh karena itu kata kehadiran TNI-Polri untuk menjamin keamanan dan perlindungan terhadap masyarakat yang ada di Nduga
"Jadi saya tanyakan beberapa kali ke tokoh tokoh enggak ada yang bisa menjamin. Artinya kan harus ada perlindungan di sana. Jangan salah, beberapa masyarakat kelompok masyarakat ada yang takut baik yang kelompok masyarakat pendatang maupun yang asli di situ juga takut pada mereka. Di mana, perlindungannya ya dari negera TNI dan Polri," kata dia.
Selain itu, eks Kapolri ini mengklaim, hadirnya aparat TNI Polri juga untuk melakukan penegakkan hukum terhadap kelompok bersenjata yang melakukan pembunuhan terhadap 34 pekerja PT Istaka Karya dan masyarakat lainnya.
Pasalnya kata Tito saat ini kelompok yang dipimpin Panglima Daerah Militer Markodap III Ndugama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Egianus Kogoya belum tertangkap.
Baca Juga: Sebut Tahun Masehi Diakui Dunia, Menteri Tito: Why Not, Kita Merayakan Juga
"Siapa yang bisa menjamin kalau enggak terulang lagi pembantaian itu terjadi. Maka karena enggak ada yang bisa jamin maka penegakan hukum. Penegakan hukum Polri dan TNI. Nah TNI di sana dalam rangka mendukung operasi kepolisian penegakan hukum karena medannya yang sulit," katanya.
Berita Terkait
-
Wabup Nduga Mundur karena Kecewa, Mendagri: Alasannya Sudah Tepat Apa Belum
-
Wabup Nduga Mundur karena Warganya Ditembak, Mendagri: Suratnya Ada Gak?
-
Sebut Tahun Masehi Diakui Dunia, Menteri Tito: Why Not, Kita Merayakan Juga
-
Mahfud MD Respons soal Isu Wabup Nduga Mundur: Itu Manuver Politik
-
Wabup Nduga Mundur karena Kecewa, Ma'ruf: Aparat Ditarik Jika Kondusif
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
Terkini
-
Pascabanjir Sumatra, Penanganan Beralih ke Pemulihan Layanan Kesehatan dan Kebutuhan Dasar
-
Indonesia Tancap Gas Jadi Pusat Halal Dunia lewat D-8 Halal Expo Indonesia 2026
-
Literasi Halal Dinilai Masih Lemah, LPPOM Siapkan Pelajar Jadi Agen Perubahan
-
Jepang Studi Banding Program MBG di Indonesia
-
Kasus Korupsi LPEI Berkembang, Kejati DKI Tetapkan 4 Tersangka Baru dan Sita Aset Rp566 Miliar
-
Merasa Tak Dihargai, Anggota DPR Semprot Menteri KKP: Kami Seperti 'Kucing Kurap'
-
Korban Bencana Boleh Manfaatkan Kayu Hanyut, Kemenhut Juga Stop Penebangan Hutan
-
Politisi PDIP Ingatkan Prabowo: Jangan Buru-buru Bangun IKN, Siapkan Dulu Ekosistemnya
-
Bukan Sekadar Banjir: Auriga Desak KLHK dan KPK Usut Dugaan Korupsi di Balik Perusakan Lahan PT TPL
-
BNI Bersihkan Masjid Darul Aman Pascabanjir di Agam