Suara.com - Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono menyatakan proses Peraturan Presiden (Perpres) tentang Organisasi dan Tata Kerja Pimpinan dan Organ Pelaksana Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau Perpres KPK masih dalam tahap finalisasi.
Namun, ia tidak bisa memastikan draf Perpres KPK yang beredar selama ini bersifat resmi.
"Draf Perpres masih dalam tahap finalisasi. Jadi kalaupun ada draf Perpres yang beredar, kami tidak bisa memastikan apakah kontennya adalah benar. Karena tidak jelas darimana sumber draf tersebut," kata Dini saat dihubungi wartawan, Sabtu (4/1/2020).
Dini juga menegaskan, Perpres KPK tersebut tidak dibuat agar Jokowi bisa mendikte lembaga antirasuah itu. Justru menurutnya, Jokowi ingin menjadikan KPK sebagai lembaga sehat dan kuat serta melaksanakan fungsi sesuai dengan tujuan awal pembentukannya.
"Untuk ini harus ada sistem yang bisa mengawal kinerja KPK. Bukan mendikte," tuturnya.
Dini menuturkan meskipun nantinya Perpres KPK itu resmi diterbitkan, KPK tetap berdiri sebagai lembaga independen. KPK sejatinya bisa menyampaikan laporan setahun sekali kepada Presiden dan DPR.
"Tidak ada yang berubah terkait dengan hal ini," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara