Suara.com - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Sisriadi menyebutkan kapal-kapal China yang sebelumnya melakukan illegal fishing di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau, sudah keluar dari wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Natuna merupakan pesan dari pemerintah Indonesia kepada Beijing, China.
Sudah tidak ada lagi, (coast guard) sudah ada lagi di ZEE, kata Sisriadi menegaskan. Menurut Jenderal bintang dua ini, berdasarkan instruksi Presiden Jokowi pengamanan di wilayah Natuna tetap dilakukan. TNI akan tetap melakukan operasi yang bersifat rutin.
"Saya kira itu dibaca dengan cermat oleh Beijing dan kapal-kapal nelayan yang diback up oleh kapal coast guard mereka dalam hal ini kapal pemerintah, sudah meninggalkan ZEE," kata Sisriadi di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis, menanggapi perkembangan di Natuna.
Setelah situasi keamanan di laut sudah terjaga dengan baik, maka TNI akan kembali fokus pengamanan di seluruh wilayah perairan Indonesia.
"Nanti kalau memang sudah benar-benar clear, maka fokus akan kembali kita ke secara keseluruhan. Jadi, kemarin itu fokus dan intensitas kita arahkan ke Laut Natuna Utara, karena operasi rutin itu dilakukan di seluruh wilayah perairan Indonesia. Jadi tidak hanya di Laut Natuna Utara," ucap Sisriadi.
Menanggapi penambahan jumlah personel yang dikerahkan di Laut Natuna, kata Sisriadi, operasi yang TNI lakukan melalui operasi laut dan udara, sehingga tidak membicarakan soal jumlah personel melainkan jumlah KRI dan pesawat udara.
"Kita kerahkan terakhir ke wilayah itu ada 8 KRI kemudian patroli udara intensif 1 sampai 2 flight. Satu flight 4 pesawat udara," kata Sisriadi. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Tomsi Tohir Desak Pemda Turun ke Lapangan Kendalikan Inflasi, Bukan Hanya Rapat
-
Fadli Zon Jajaki Pendirian Rumah Budaya Indonesia di Beijing
-
Pasokan Terancam di Selat Hormuz, Tren Kenaikan Harga Minyak Belum Reda
-
Bos Perusahaan Rokok PT Gading Gadja Mada Dipanggil KPK untuk Kasus Bea Cukai
-
Isu Reshuffle Sore Ini, Bahlil: Ya Nanti Kita Lihat
-
Soal Pembatasan Uang Tunai saat Pemilu, Hensa: Harus Tegas dan Bisa Ditegakkan
-
Fakta Miris Daycare di Indonesia: 44 Persen Ilegal dan Mayoritas Pengasuh Tak Tersertifikasi
-
Lagi, KPK Periksa Dua Bos Travel Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Pemerintah Klaim Kenaikan BBM Nonsubsidi Tak Ganggu UMKM
-
Buntut Kekerasan di Yogyakarta, DPR Desak Evaluasi Total Daycare: Harus Ada Screening Digital