Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membuat penilaian atau KPI (Key Performance Indicators) terhadap kinerja para Duta Besar atau Dubes RI di berbagai negara.
Jokowi bahkan menegaskan tak akan segan-segan mencopot duta besar yang tidak berprestasi. Hal ini dikatakan Jokowi dalam rapat Kerja Kepala Perwakilan RI dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (9/1/2020).
"Saya minta terakhir ke bu menteri ada sebuah KPI yang jelas, yang terukur. Prestasi ini dihitung dari mana sih? harus ada angka-angka, ekspor naik berapa untuk China, untuk Amerika, untuk negara Afrika per duta besar biar jelas yang berprestasi sama yang tidak, yang harus diganti dan tidak," ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, KPI diperlukan agar Indonesia semakin maju. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meyakini melalui penilaian, para duta besar akan termotivasi bekerja dengan baik.
"Kalau enggak bisnis as usual saja. Nggak akan negara ini maju kalau seperti itu, ada evaluasinya. Mana yang harus dikoreksi, diperbaiki, kalau kita bekerja dengan cara KPI yang jelas semua akan termotivasi," ucap dia.
Jokowi juga meminta para duta besar untuk memperluas jaringan dan memetakan peluang yang ada dalam hal investasi.
"Para dubes harus terus cari peluang, buka jejaring seluas mungkin, networkingnya buka, kenali karakter pasar, petakan peluang itu, informasikan ke kementerian," kata Jokowi.
Karena itu Jokowi menginginkan para Duta Besar Indonesia di luar negeri tak hanya menjadi duta perdamaian melainkan sebagai duta investasi.
"Saya ingin kita semuanya fokus kepada diplomasi ekonomi. Saya ingin 70-80 persen apa yang kita miliki fokusnya di situ, diplomasi ekonomi, karena itu lah yang sekarang ini sedang diperlukan oleh negara kita. Oleh sebab itu penting sekali para duta besar ini, sebagai duta investasi. Yang pertama sebagai duta investasi," katanya.
Baca Juga: Pesan Jokowi ke Dubes RI: Harus Bisa Jadi Duta Investasi
Berita Terkait
-
Pesan Jokowi ke Dubes RI: Harus Bisa Jadi Duta Investasi
-
Jokowi Instruksikan Seluruh Dubes RI Fokus Diplomasi Ekonomi
-
PPP Dukung Natuna Jadi Kawasan Khusus, Rawan Dicaplok Asing
-
Polemik Mahalnya Harga Gas Berujung Murkanya Presiden Jokowi
-
Presiden Jokowi Minta Kemenhut Reboisasi Hutan Gundul di Kawasan Bencana
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
Pilihan
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
Terkini
-
Rudal AS Hujani Iran Dua Hari Beturut-turut, Proses Damai di Ambang Kehancuran
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
Jaksa KPK Tuntut Abdul Wahid 8,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp1,45 Miliar
-
Sekjen ASEAN Serukan Indo-Pasifik yang Terbuka dan Inklusif di Tengah Memanasnya Geopolitik
-
Kejari Jakbar Sita Uang Rp5,19 Miliar dari Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Srengseng
-
Bahlil Lahadalia Siap Buka Data untuk Penyidikan Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara PLTU
-
BEM SI Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi oleh Kortastipidkor Polri, Minta Tak Ada Intervensi
-
Kejagung Tepis Isu TNI Jaga Jampidsus Febrie Adriansyah Karena Ditarget Polri
-
TNI Jaga Rumah Jampidsus Febrie Ancam Supremasi Sipil dan Independensi Hukum
-
Kejagung Tegaskan Surat Edaran Jamintel soal Kewaspadaan Tak Terkait Penggeledahan Polri