Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membuat penilaian atau KPI (Key Performance Indicators) terhadap kinerja para Duta Besar atau Dubes RI di berbagai negara.
Jokowi bahkan menegaskan tak akan segan-segan mencopot duta besar yang tidak berprestasi. Hal ini dikatakan Jokowi dalam rapat Kerja Kepala Perwakilan RI dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (9/1/2020).
"Saya minta terakhir ke bu menteri ada sebuah KPI yang jelas, yang terukur. Prestasi ini dihitung dari mana sih? harus ada angka-angka, ekspor naik berapa untuk China, untuk Amerika, untuk negara Afrika per duta besar biar jelas yang berprestasi sama yang tidak, yang harus diganti dan tidak," ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, KPI diperlukan agar Indonesia semakin maju. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meyakini melalui penilaian, para duta besar akan termotivasi bekerja dengan baik.
"Kalau enggak bisnis as usual saja. Nggak akan negara ini maju kalau seperti itu, ada evaluasinya. Mana yang harus dikoreksi, diperbaiki, kalau kita bekerja dengan cara KPI yang jelas semua akan termotivasi," ucap dia.
Jokowi juga meminta para duta besar untuk memperluas jaringan dan memetakan peluang yang ada dalam hal investasi.
"Para dubes harus terus cari peluang, buka jejaring seluas mungkin, networkingnya buka, kenali karakter pasar, petakan peluang itu, informasikan ke kementerian," kata Jokowi.
Karena itu Jokowi menginginkan para Duta Besar Indonesia di luar negeri tak hanya menjadi duta perdamaian melainkan sebagai duta investasi.
"Saya ingin kita semuanya fokus kepada diplomasi ekonomi. Saya ingin 70-80 persen apa yang kita miliki fokusnya di situ, diplomasi ekonomi, karena itu lah yang sekarang ini sedang diperlukan oleh negara kita. Oleh sebab itu penting sekali para duta besar ini, sebagai duta investasi. Yang pertama sebagai duta investasi," katanya.
Baca Juga: Pesan Jokowi ke Dubes RI: Harus Bisa Jadi Duta Investasi
Berita Terkait
-
Pesan Jokowi ke Dubes RI: Harus Bisa Jadi Duta Investasi
-
Jokowi Instruksikan Seluruh Dubes RI Fokus Diplomasi Ekonomi
-
PPP Dukung Natuna Jadi Kawasan Khusus, Rawan Dicaplok Asing
-
Polemik Mahalnya Harga Gas Berujung Murkanya Presiden Jokowi
-
Presiden Jokowi Minta Kemenhut Reboisasi Hutan Gundul di Kawasan Bencana
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
Terkini
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line
-
Divonis 16 Tahun! Eks Dirut Asabri Siapkan PK, Singgung Kekeliruan Hakim
-
Eks Dirut PGN Ditahan KPK! Terima Suap SGD 500 Ribu, Sempat Beri 'Uang Perkenalan'
-
Ikutilah PLN Journalist Awards 2025, Apresiasi Bagi Pewarta Penggerak Literasi Energi Nasional
-
Soal Arahan Jokowi Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Gus Yasin: PPP Selalu Sejalan dengan Pemerintah