Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membuat penilaian atau KPI (Key Performance Indicators) terhadap kinerja para Duta Besar atau Dubes RI di berbagai negara.
Jokowi bahkan menegaskan tak akan segan-segan mencopot duta besar yang tidak berprestasi. Hal ini dikatakan Jokowi dalam rapat Kerja Kepala Perwakilan RI dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (9/1/2020).
"Saya minta terakhir ke bu menteri ada sebuah KPI yang jelas, yang terukur. Prestasi ini dihitung dari mana sih? harus ada angka-angka, ekspor naik berapa untuk China, untuk Amerika, untuk negara Afrika per duta besar biar jelas yang berprestasi sama yang tidak, yang harus diganti dan tidak," ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, KPI diperlukan agar Indonesia semakin maju. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meyakini melalui penilaian, para duta besar akan termotivasi bekerja dengan baik.
"Kalau enggak bisnis as usual saja. Nggak akan negara ini maju kalau seperti itu, ada evaluasinya. Mana yang harus dikoreksi, diperbaiki, kalau kita bekerja dengan cara KPI yang jelas semua akan termotivasi," ucap dia.
Jokowi juga meminta para duta besar untuk memperluas jaringan dan memetakan peluang yang ada dalam hal investasi.
"Para dubes harus terus cari peluang, buka jejaring seluas mungkin, networkingnya buka, kenali karakter pasar, petakan peluang itu, informasikan ke kementerian," kata Jokowi.
Karena itu Jokowi menginginkan para Duta Besar Indonesia di luar negeri tak hanya menjadi duta perdamaian melainkan sebagai duta investasi.
"Saya ingin kita semuanya fokus kepada diplomasi ekonomi. Saya ingin 70-80 persen apa yang kita miliki fokusnya di situ, diplomasi ekonomi, karena itu lah yang sekarang ini sedang diperlukan oleh negara kita. Oleh sebab itu penting sekali para duta besar ini, sebagai duta investasi. Yang pertama sebagai duta investasi," katanya.
Baca Juga: Pesan Jokowi ke Dubes RI: Harus Bisa Jadi Duta Investasi
Berita Terkait
-
Pesan Jokowi ke Dubes RI: Harus Bisa Jadi Duta Investasi
-
Jokowi Instruksikan Seluruh Dubes RI Fokus Diplomasi Ekonomi
-
PPP Dukung Natuna Jadi Kawasan Khusus, Rawan Dicaplok Asing
-
Polemik Mahalnya Harga Gas Berujung Murkanya Presiden Jokowi
-
Presiden Jokowi Minta Kemenhut Reboisasi Hutan Gundul di Kawasan Bencana
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
Pilihan
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
Terkini
-
BI Sebut Temuan Uang Palsu Rp100 Ribu di Parung Berkualitas Rendah: Cukup Cek Pakai Metode 3D
-
Gelar Aksi, Pemuda Antikorupsi Desak KPK Segera Panggil Bos Agrinas Terkait Impor Mobil Pikap
-
Kutip Hamkke Gamyeon Meolli Ganda, Prabowo Tegaskan Persahabatan dan Masa Depan Bersama RI-Korsel
-
Penasaran Harta Terbaru Prabowo-Gibran? KPK: Sudah Lapor dan Bisa Dicek Publik!
-
Dapat Semangat Prabowo, Mahasiswa Indonesia di Korea: Memotivasi Saya Berkontribusi bagi Indonesia
-
Modal Uang Print Biasa, Begini Cara Dukun Gadungan Mahfud Jerat Korban Penggandaan Uang di Bogor
-
KPK Tetapkan 2 Pengusaha Tersangka Kasus Haji, Bantahan Gus Yaqut di Ujung Tanduk?
-
DJKI dan BRIN Dorong UMKM Bali Lindungi Kekayaan Intelektual
-
Disaksikan Pemiliknya, KPK Geledah Rumah Ono Surono Terkait Skandal Proyek di Pemkab Bekasi
-
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Guru Besar UI: Indonesia Tak Bisa Gugat Langsung, Harus Lewat PBB