Suara.com - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyebut program penenggelaman kapal yang dilakukan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti harus dilanjutkan demi menjaga Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara, Kepri.
Hikmahanto menilai salah satu alasan keberanian China masuk ke ZEE Natuna karena kebijakan penenggelaman kapal yang diinisiasi Susi Pudjiastuti tidak diteruskan Menteri KKP Eddy Prabowo.
"Bisa jadi nelayan China enggan masuk ke ZEE pada zaman Bu Susi karena takut ditenggelamkan. (Penenggelaman) harus dipertahankan," kata Hikmahanto saat ditemui di Resto Tjikini Lima, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (9/1/2020).
Selain itu, dia juga mendukung rencana pemerintah menambah nelayan di wilayah Natuna, namun nelayan tersebut juga harus dijaga oleh petugas patroli laut atau coast guard yang kuat selama bekerja di ZEE Natuna, agar saat terjadi gesekan dengan pihak luar bisa langsung diatasi dengan tegas.
Di sisi lain, Hikmahanto menyebut coast guard Indonesia hingga kini belum jelas menjadi tanggung jawab instansi pemerintah mana, sebab Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang selama ini menjaga ZEE Natuna belum maksimal.
"Di undang-undang pelayaran kita ditentukan harus ada coast guard, tapi coast guard itu siapa sampai hari ini masih belum ditentukan, apakah bisa TNI AL, nah ini yang harus hati-hati karena menurut saya TNI AL walaupun dia penegak hukum tapi dia millitary ship, yang harusnya ada disini adalah kapal sipil," ucapnya.
Seperti diketahui, era Menteri KKP Edhy Prabowo mulai menyetop kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan. Pemerintah berencana untuk menghibahkan kapal-kapal pencuri ikan yang terlantar kepada para nelayan.
“(Nanti) arah mau gimana, akan diserahkan ke mana, misalnya untuk dihibahkan ke nelayan,” ungkap Edhy di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi pada Selasa (19/11/2019).
Baca Juga: Kapal China di Perairan Natuna, Prabowo: Kalau Mau Eksploitasi Harus Izin
Berita Terkait
-
Kapal China di Perairan Natuna, Prabowo: Kalau Mau Eksploitasi Harus Izin
-
Tuntut Jokowi Copot Jabatannya, Prabowo Tertawakan Desakan PA 212
-
Pengiriman Nelayan ke Natuna Dianggap Berbahaya, Mahfud MD: Terserah Saja
-
Operasi Siaga Tempur Laut Natuna 2020
-
Prabowo Tak Tegas Soal Natuna, Fadli: Kalau Konfrontasi China Pasti Kalah
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
Terkini
-
Raih KWP Awards, Legislator NasDem Arif Rahman: Anggota DPR Harus Selalu Turun ke Rakyat
-
Megawati Beri Hard Warning ke Kader PDIP: Jangan Korupsi,Turun ke Bawah!
-
Petugas PPSU di Pejaten Barat Tewas Ditabrak Mobil Saat Sedang Menyapu
-
Aksi Kamisan ke-904, Sumarsih: Perjuangan Ini Lahir dari Cinta
-
Bukan Sekadar Pajangan, Andre Rosiade Dedikasikan Penghargaan KWP Awards 2026 untuk Rakyat Sumbar
-
Misteri Kerangka Manusia Nyangkut di Sampah Citarum, Ciri Kawat Jadi Kunci
-
Sapu Jalan Berujung Maut: Petugas PPSU Tewas Ditabrak Mobil Oleng di Pejaten
-
Petani Tembakau Madura Desak Pemerintah Ubah Kebijakan Rokok Ilegal
-
DKI Jakarta Berangkatkan 7.819 Jemaah Haji, Pemprov Siapkan 117 PPIH
-
Tangisan Anak di Serpong Utara Ungkap Penemuan Jasad Wanita Dalam Rumah