Suara.com - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyebut program penenggelaman kapal yang dilakukan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti harus dilanjutkan demi menjaga Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara, Kepri.
Hikmahanto menilai salah satu alasan keberanian China masuk ke ZEE Natuna karena kebijakan penenggelaman kapal yang diinisiasi Susi Pudjiastuti tidak diteruskan Menteri KKP Eddy Prabowo.
"Bisa jadi nelayan China enggan masuk ke ZEE pada zaman Bu Susi karena takut ditenggelamkan. (Penenggelaman) harus dipertahankan," kata Hikmahanto saat ditemui di Resto Tjikini Lima, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (9/1/2020).
Selain itu, dia juga mendukung rencana pemerintah menambah nelayan di wilayah Natuna, namun nelayan tersebut juga harus dijaga oleh petugas patroli laut atau coast guard yang kuat selama bekerja di ZEE Natuna, agar saat terjadi gesekan dengan pihak luar bisa langsung diatasi dengan tegas.
Di sisi lain, Hikmahanto menyebut coast guard Indonesia hingga kini belum jelas menjadi tanggung jawab instansi pemerintah mana, sebab Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang selama ini menjaga ZEE Natuna belum maksimal.
"Di undang-undang pelayaran kita ditentukan harus ada coast guard, tapi coast guard itu siapa sampai hari ini masih belum ditentukan, apakah bisa TNI AL, nah ini yang harus hati-hati karena menurut saya TNI AL walaupun dia penegak hukum tapi dia millitary ship, yang harusnya ada disini adalah kapal sipil," ucapnya.
Seperti diketahui, era Menteri KKP Edhy Prabowo mulai menyetop kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan. Pemerintah berencana untuk menghibahkan kapal-kapal pencuri ikan yang terlantar kepada para nelayan.
“(Nanti) arah mau gimana, akan diserahkan ke mana, misalnya untuk dihibahkan ke nelayan,” ungkap Edhy di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi pada Selasa (19/11/2019).
Baca Juga: Kapal China di Perairan Natuna, Prabowo: Kalau Mau Eksploitasi Harus Izin
Berita Terkait
-
Kapal China di Perairan Natuna, Prabowo: Kalau Mau Eksploitasi Harus Izin
-
Tuntut Jokowi Copot Jabatannya, Prabowo Tertawakan Desakan PA 212
-
Pengiriman Nelayan ke Natuna Dianggap Berbahaya, Mahfud MD: Terserah Saja
-
Operasi Siaga Tempur Laut Natuna 2020
-
Prabowo Tak Tegas Soal Natuna, Fadli: Kalau Konfrontasi China Pasti Kalah
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
-
QRIS Jadi 'Alat Bantu' Judi Online: Mengapa Sistem Pembayaran BI Ini Rentan Disalahgunakan?
-
Klaim Pakai Teknologi Canggih, Properti PIK2 Milik Aguan Banjir
Terkini
-
Libatkan Ahli, Polisi Bedah Batas Kebebasan Berekspresi dalam Kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono
-
Prabowo Duga Ada Kekuatan Asing Bayar Segelintir Orang untuk Mengejek
-
Bantah Tak Kooperatif, Legislator Bekasi Nyumarno Sambangi KPK: Undangan Tak Sampai ke Alamat KTP
-
Prabowo Janjikan Kampus Kedokteran Gratis
-
50 Medsos Lokal Ramaikan ISMN Yogyakarta Meetup 2026, Bahas Kolaborasi di Era Digital
-
Diduga Disambar Petir, Lantai 5 Tzu Chi School PIK Terbakar: Kerugian Ditaksir Rp200 Juta
-
Gus Ipul Berkelakar soal Khofifah: Tiga Kali Pilgub Lawannya Sama, Bergantian Jadi Mensos
-
Waspada Banjir di Puncak Musim Hujan, Ini 5 Hal Penting yang Wajib Disiapkan
-
Rismon Siap Buka-bukaan di Sidang KIP Besok: Sebut Ijazah Gibran Tak Penuhi Dua Syarat Krusial
-
Tepis Isu Perpecahan Kabinet, Prabowo: Jangan Percaya Analisis Orang Sok Pintar di Medsos!