Suara.com - Pemprov DKI Jakarta telah menganggarkan Rp 4 miliar untuk membeli perangkat pengeras suara atau toa Disaster Warning System (DWS) untuk peringatan terjadinya bencana menuai polemik. Sebab, dengan harga Rp 4 miliar hanya untuk membeli enam set toa.
Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD Jakarta M. Ridwan mengatakan toa yang dibeli bukan seperti toa yang terpasang di masjid-masjid.
Ridwan mengatakan toa ini dilengkapi dengan sejumlah alat canggih untuk menunjang peringatan dini bencana di Jakarta. Di antaranya seperti Automatic Weather Sensor (AWS) dan Automatic Water Level Recorder (AWLR).
“Memang pakai toa tapi bukan menggunakan toa yang ada di Masjid ," ujar Ridwan saat dikonfirmasi Rabu (15/1/2020).
Ia menjelaskan, satu perangkat DWS juga terdiri dari empat toa dan satu tiang. Nantinya informasi soal bencana akan diumumkan ketika pintu air sudah berstatus siaga 3.
"Diumumkan dari kantor BPBD saat pintu air siaga 3 atau waspada," jelasnya.
Selain melalui DWS, pengumuman bencana juga disebutnya disebarkan langsung kepada Lurah atau Camat setempat. Ada juga penyebaran SMS kepada warga yang tinggal di lokasi rawan banjir.
"Kalau tambah pakai toa akan menjadi lebih bagus untuk melengkapi informasi," jelasnya.
Selain itu perangkat ini juga disebut bakal tergabung dalam sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) BPBD DKI.
Baca Juga: Banjir Bandang di Lebak Tewaskan 9 Orang dan 1.649 Rumah Warga Hanyut
"Tahun 2020 pengadaan enam set DWS," ujar Ridwan.
Enam set DWS ini dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020. Anggarannya terbagi menjadi dua komponen mata anggaran yakni untuk pemeliharaan dan pengadaan DWS.
"Pemeliharaan DWS, anggaran Rp 165.000.000. Pengadaan DWS 6 set, anggaran Rp 4.073.901.441," jelasnya.
Lokasi pemasangan DWS ini tersebar di titik rawan banjir di Jakarta. Di antaranya adalah Tegal alur, Rawajati, Makasar, Jati Padang, , Kedoya selatan, dan Cililitan.
Selain itu ada juga 14 kawasan yang sudah dipasang DWS sampai tahun 2019.
Jakarta Selatan: Ulujami, Petogogan, Cipulir, Pengadegan, Cilandak Timur, Pejaten Timur.
Berita Terkait
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
5 HP Tahan Air Paling Murah untuk Keamanan Maksimal bagi Pencinta Traveling
-
Rupiah Dijamin Stabil di Akhir Tahun, Ini Obat Kuatnya
-
Kehabisan Gas dan Bahan Baku, Dapur MBG Aceh Bertahan dengan Menu Lokal
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
Terkini
-
Jawab Kritik Rektor Paramadina, Wamendiktisaintek Tegaskan Fokus Pemerintah Bukan Kuota PTN
-
Korsleting Dominasi Kasus Kebakaran Jakarta, Pengamat: Listriknya 'Spanyol', Separuh Nyolong!
-
Operasi Senyap KPK di Banten, Lima Orang Terjaring OTT Semalam
-
Waspada Cuaca Ekstrem, Distamhut DKI Pangkas 69 Ribu Pohon Rawan
-
Polisi Gadungan Bersenpi Peras Korban di ATM Pondok Gede, Motor dan Uang Rp 4,2 Juta Raib!
-
Jimly Asshiddiqie Sebut Cuma Ada Tiga Pejabat Berwenang yang Bisa Batalkan Perpol 10/2025
-
Pengembang Dibuat 'Panas Dingin', Apa Alasan Sebenarnya KDM Setop Sementara Izin Perumahan di Jabar?
-
Lumpur Setinggi 2 Meter Mustahil Disingkirkan? Ini Solusi Manfaatkan Kayu Gelondongan Sisa Banjir
-
Kemensos Siapkan Jaminan Hidup Korban Bencana Sumatra Selama 3 Bulan
-
Kubu Roy Suryo Ungkap Detik-detik 'Penyusup' Kepergok Masuk Ruang Gelar Perkara Kasus Ijazah Jokowi