Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinobatkan sebagai bapak transportasi Jakarta. Sementara mantan Gubernur Sutiyoso sebagai bapak busway.
Anies baru saja mencanangkan fasilitas transit untuk mengintegrasikan halte TransJakarta koridor 1 dan 13 dengan stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Asean. Program ini dianggap memiliki capaian tersendiri dalam pengelolaan transportasi di Jakarta.
Direktur Utama (Dirut) TransJakarta, Agung Wicaksono mengatakan Integrasi transportasi publik merupakan visi Anies sejak awal menjabat. Karena program menghubungkan antara moda transportasi sudah mulai berjalan, ia menyebut Anies sebagai bapak integrasi transportasi.
"Terwujud integrasi di stasiun ini atas solusi, atas visi pak Gubernur Anies Bawedan yang akan menjadi bapak integrasi transportasi di Jakarta," ujar Agung saat ground breaking transit Cakra Selaras Wahana di stasiun MRT, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2020).
Agung menyebut perkembangan transportasi di Jakarta sudah dimulai sejak era Gubernur Sutiyoso. 16 tahun lalu, Sutiyoso membuat sarana transportasi TransJakarta.
"Yang lebih penting di 16 tahun usia TJ yang didirikan Sutiyoso selaku bapak busway, orang sebutnya. Insya Allah Agustus 2020 akan kami upayakan," jelasnya.
Menurutnya dengan pembangunan sarana transit di lokasi ini, maka pengguna transportasi umum akan bertambah. Sebab, akses antara pelanggan MRT dan TJ disebutnya akan semakin mudah.
"Insya Allah hari ini nantinya 30,000 pelanggan TJ koridor 13 akan punya akses langsung ke MRT," pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membangun sarana transit untuk mengintegrasikan Moda Raya Terpadu (MRT) dan TransJakarta. Sarana yang dihubungkan adalah stasiun MRT Asean, halte TransJakarta CSW, dan halte TJ koridor 1 kawasan Kebayoran Baru.
Baca Juga: Stasiun MRT Asean Akan Terintegrasi dengan Halte TransJakarta CSW Blok M
Fasilitas transit ini bernama Cakra Selaras Wahana. Nantinya halte TransJakarta CSW yang berada di atas stasiun MRT dan halte TJ koridor 1 akan bisa diakses dengan mudah karena sarana diintegrasikan.
Dalam konsepnya, fasilitas integrasi ini bertujuan memberi kenyamanan pada pengguna transportasi publik. Pasalnya akan disediakan area komersial (resto, coffe shop, dan lainnya), toilet, Musholla, akses difabel berupa lift, dan akses eskalator untuk umum. Rencananya, pembangunan fasilitas ini akan dibangun pada akhir Januari dan selesai pada Juli 2020. Masyrakat nantinya bisa menggunakannya pada Agustus mendatang.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional