Bicara Anggaran Jumbo Kemenhan, Jokowi ke Prabowo: Tak Boleh Ada Mark Up

Suara.com - Presiden Joko Widodo meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hati-hati dalam mengelola anggaran Kementerian Pertahanan. Nilai anggarannya sampai Rp 127 triliun.

Hanya saja Jokowi mengungkapkan keyakinannya bahwa Menhan Prabowo Subianto mampu mengelola anggaran Kementerian Pertahanan yang jumlahnya makin meningkat.

"Hati-hati penggunaan ini. Akan tetapi, saya yakin Pak Menhan ini kalau urusan anggaran detail, berkali-kali dengan saya hampir hafal di luar kepala. Ini Pak di sini Pak, aman urusan Rp127 triliun ini," kata Presiden Jokowi di Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Presiden Jokowi memberikan pengarahan pada rapat pimpinan jajaran Kemenhan, TNI, dan Polri di Lapangan Bhinneka Tunggal Ika Kemenhan Jakarta, Kamis pagi. Ia menyebutkan Kemenhan merupakan satu dari beberapa kementerian yang mendapat alokasi anggaran terbesar sejak 2016 hingga saat ini.

"Alokasi anggaran Kemenhan pada tahun 2020 mencapai sekitar Rp127 triliun," kata Jokowi.

Kepala Negara mengingatkan penggunaan anggaran harus efisien dan bersih.

"Tak boleh ada mark up lagi dan yang paling penting mendukung industri pertahanan dalam negeri kita," katanya.

Presiden juga mengingatkan jajaran pertahanan harus mampu mengatasi semua masalah pertahanan dari berbagai spektrum.

"Mulai dari konflik internal, perang asimetrik, gerilya, perang proxy, hingga perang hybrid, yang menggabungkan strategi militer nonmiliter, konvensional dan nonkonvesional," katanya.

Baca Juga: Prabowo Pamer Alutsista Buatan Indonesia ke Jokowi

Ke depan, menurut Jokowi, tantangan pertahanan makin berat. Tantangan besar itu, antara lain makin luasnya spektrum konflik di berbagai belahan dunia.

"Oleh sebab itu, kita harus memperkuat diplomasi pertahanan untuk meredam ketegangan antarnegara," katanya.

Menurut dia, Indonesia juga harus siap dengan persenjataan untuk melakukan penegakan hukum di wilayah kedaulatan RI.

Kalau ada yang mempertanyakan Menhan pergi ke sebuah negara, kata Jokowi, itu adalah dalam rangka diplomasi pertahanan, bukan sekadar jalan-jalan.

"Kalau ada yang bertanya itu belum mengerti urusan diplomasi pertahanan. Meskipun saya tahu, itu dalam rangka melihat alutsista yang ingin kita beli, bagus atau tidak bagus, bisa digunakan atau tidak bisa digunakan, semuanya dicek," katanya. (Antara)