Suara.com - Revitalisasi Monas sisi selatan menuai polemik karena menebang hingga ratusan pohon. Terkait hal itu, proyek ini dianggap sudah dikerjakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan renovasi Monas dikerjakan dengan berpedoman pada Keputusan Presiden nomor 25 tahun 1995 tentang penataan kawasan Medan Merdeka.
"Pemprov melakukan sayembaya kawasan medan merdeka merujuk pada Keppres 25/95 dalam sayambara itu konsepnya memang unthk keseluruhan kawasan," ujar Saefullah di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2020).
Penataannya, kata Saefullah, tetap membuat kawasan Monas tetap hijau. Bahkan ia mengaku akan menunjukan kepada masyarakat bahwa pihaknya tetap memiliki rasa peri kepohonan.
"Kami akan mengundang semuanya bagaimana Pemprov DKI mengelola rasa peri kepohonan. Bagaimana kami ini menyayangi pohon karena dia mahkluk hidup juga," jelasnya.
Meski ratusan pohon telah ditebang, Saefullah mengatakan akan kembali menanamnya di beberapa kawasan Monas. Kawasan parkiran IRTI juga akan dijadikannya sebagai ruang terbuka hijau yang menampung banyak pohon.
"Kemarin memang ada beberapa pohon yang kita kelola. Sekarang pohon itu sudah kami tanam di sisi barat ada 55 pohon, di sisi timurnya ada 30 pohon sudah kita tanam," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
Terkini
-
Drama London: Paspampres Klarifikasi Soal Halangi Jurnalis Saat Kawal Presiden Prabowo
-
Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Curhat Pimpinan KPK ke DPR: Alat Kurang Canggih Jadi Hambatan Utama OTT
-
Animo Tinggi, PDIP Minta Kemensos 'Gaspol' Bangun Sekolah Rakyat
-
PSI: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden, Bukan Jadi Kementerian
-
KND Kawal Hak Atlet Disabilitas, Kontingen Indonesia Raih 135 Emas di ASEAN Para Games 2025
-
Ketua DPRD DKI Kawal Janji Pramono Lepas Saham Perusahaan Bir, Kaji Opsi Tukar Guling
-
Jadi Ipar Presiden RI, Soedradjad Djiwandono Ngaku Kudu Hati-hati Komentari Masalah Dalam Negeri
-
Kali Ciliwung Meluap, 11 RT di Jakarta Terendam Banjir
-
'Awal Tahun yang Sempurna', Daftar 4 Kritik Adian Napitupulu Terhadap Pemerintahan Prabowo