Suara.com - Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Wuhan, China berharap pemerintah segera mengevakuasi WNI yang berada di Provinsi Hubei. Mereka kekinian berusaha bertahan meski dalam kemampuan terbatas.
Menurut data PPI, ada sebanyak 245 mahasiswa dan WNI yang masih berada di Hubei, hingga Kamis (30/1/2020) pukul 09.00 waktu setempat. Mereka tersebar di sejumlah wilayah yakni Wuhan, Xianning, Huangshi, Jingzhou, Enshi, Yichang dan Songzi.
"Kami secara intensif menjalin komunikasi dengan seluruh mahasiswa dan WNI. Mereka dalam keadaan sehat dan tidak ada yang terjangkit virus corona serta dalam pantauan kampun dan ketua ranting masing-masing," kata Ketua PPI Wuhan Nur Musyafak kepada Suara.com.
PPI mengatakan, telah mendapat konfirmasi dari KBRI, bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia sudah membuka opsi evakuasi dan proses evakuasi. Proses tersebut diharapkan segera terlaksana dengan lancar dan baik.
"Dana untuk bantuan logistik pertama oleh KBRI telah diterima para ketua ranting dan telah didistribusikan kepada seluruh WNI pada 28 dan 29 Januari 2020. Namun, kami juga berharap bantuan masker dari BNPB segera sampai di tangan," imbuhnya.
Sampai sekarang, PPI terus berkoordinasi dengan KBRI Beijing, Kementrian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI melalui group wechat untuk mempermudah komunikasi, konsultasi serta klarifikasi berita yang beredar.
"Saat ini kami memang masih bisa bertahan (dalam kondisi aman) namun kemampuan kami terbatas, untuk itu kami berharap segera di evakuasi. Semua Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diarahkan, kami patuhi untuk keamanan kami dan seluruh masyarakat Indonesia," ungkapnya.
PPI Wuhan pun kembali mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak mudah mempercayai informasi yang tidak akurat mengenai kondisi WNI di sana, seiring mewabahnya virus corona.
"Kepada seluruh rekan-rekan media yang ingin mengetahui kondisi terkini dapat menghubungi narahubung di Wuhan dan mengkonfirmasi kebenaran berita demi menghindari informasi yang kurang akurat terkait kondisi Wuhan saat ini," kata Nur Musyafak. memungkasi.
Baca Juga: Jelang Akhir Pekan, IHSG Diprediksi Rebound ke Zona Hijau
Berikut nomor narahubung PPI Wuhan yang bisa dihubungi melalui WhatsApp: +6282238831045 dan +6282386487066.
Adapun nomor hotline PWNI_BHI Kementerian Luar Negeri Indonesia +6281290070027, KBRI Beijing (+8613811284505; +8613146453974; +8613552235327) serta KBRI Shanghai +8613564406540.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 7 Rekomendasi HP Murah Memori Besar dan Kamera Bagus untuk Orang Tua, Harga 1 Jutaan
Pilihan
-
Pertemuan Mendadak Jusuf Kalla dan Andi Sudirman di Tengah Memanasnya Konflik Lahan
-
Cerita Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Jenuh Dilatih Guardiola: Kami seperti Anjing
-
Mengejutkan! Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Resmi Pensiun Dini
-
Kerugian Scam Tembus Rp7,3 Triliun: OJK Ingatkan Anak Muda Makin Rawan Jadi Korban!
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
Terkini
-
Kondisi Terkini Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta: Masih Lemas, Polisi Tunggu Lampu Hijau Dokter
-
Duka Longsor Cilacap: 16 Nyawa Melayang, BNPB Akui Peringatan Dini Bencana Masih Rapuh
-
Misteri Kematian Brigadir Esco: Istri Jadi Tersangka, Benarkah Ada Perwira 'W' Terlibat?
-
Semangat Hari Pahlawan, PLN Hadirkan Cahaya Bagi Masyarakat di Konawe Sulawesi Tenggara
-
Diduga Rusak Segel KPK, 3 Pramusaji Rumah Dinas Gubernur Riau Diperiksa
-
Stafsus BGN Tak Khawatir Anaknya Keracunan karena Ikut Dapat MBG: Alhamdulillah Aman
-
Heboh Tuduhan Ijazah Palsu Hakim MK Arsul Sani, MKD DPR Disebut Bakal Turun Tangan
-
Pemkab Jember Kebut Perbaikan Jalan di Ratusan Titik, Target Rampung Akhir 2025
-
Kejagung Geledah Sejumlah Rumah Petinggi Ditjen Pajak, Usut Dugaan Suap Tax Amnesty
-
Kepala BGN Soal Pernyataan Waka DPR: Program MBG Haram Tanpa Tenaga Paham Gizi