Suara.com - Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar Christina Aryani mengimbau kepada seluruh warga Natuna untuk tetap tenang dan menerima 234 WNI dari Kota Wuhan, China yang hendak dikarantina di daerah tersebut.
Christina meyakini, WNI yang akan dikarantina dalam kondisi sehat. Lebih lanjut, dia meminta kepada seluruh warga yang berada di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau untuk mempercayakan kinerja pemerintah mengevakuasi ratusan WNI dari China ke Natuna.
Sebagaimana diketahui, para WNI itu akan ditempatkan di sebuah hanggar Bandara Raden Sadjad. Hanggar tersebut akan menjadi ruang isolasi serta observasi para tim medis dan psikolog.
"Masyarakat terutama yang ada di Natuna kami imbau agar tetap tenang dan percayakan sepenuhnya pada pemerintah bisa melakukan proses transit observasi ini secara profesional. Masyarakat perlu disampaikan juga bahwa yang dievakuasi ini adalah WNI yang semuanya sehat," kata Christina dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (1/2/2020).
Christina menyakini pemilihan Kabupaten Natuna sebagai tempat transit observasi oleh pemerintah sudah melalui proses kajian mendalam dan sesuai dengan standar yang ditentukan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
"Transit observation merupakan protokol evakuasi dari organisasi kesehatan dunia," ucapnya.
Selainitu, Komisi I DPR memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah menyiapkan fasilitas untuk menjemput WNI dari Kota Wuhan. Untuk selanjutnya, Komisi I tetap akan memantau proses evakuasi WNI dari China hingga tahap akhir.
Dengan begitu, Christina mengungkapkan, Komisi I sangat berharap agar proses pemulangan hingga observasi para WNI tersebut berjalan dengan lancar.
"Maka tentu saja kita sama-sama berharap agar proses ini berjalan lancar selama keberangkatan sampai tiba di tanah air, baik melalui tempat transit di Batam, maupun saat tiba di tempat observasi di Kepulauan Natuna hingga kembali ke keluarga masing-masing," katanya.
Baca Juga: Warga Natuna Tolak WNI dari Wuhan
Untuk diketahui, warga Ranai, Natuna menggelar aksi unjuk rasa terkait adanya karantina dan proses evakuasi ratusan WNI dari China.
Terkait aksi penolakan itu, warga ternyata telah sejak malam telah menginap di kantor DPRD Natuna. Kabag Humas Pemkab Natuna, Defrizal mengatakan masyarakat tetap menyuarakan sikap penolakan mereka.
"Masyarakat masih bertahan di kantor DPRD untuk menyuarakan aspirasi mereka, bahwa mereka menolak kedatangan WNI dari China untuk proses evakuasi dan karantina di Natuna," kata Defrizal saat dihubungi Batamnews--jaringan Suara.com, Sabtu (1/2/2020).
Pemkab Natuna sampai saat ini juga belum bisa meyakinkan warga tetap tenang karena tidak memiliki informasi apa pun terkait proses evakuasi tersebut.
Tidak hanya proses evakuasi, bahkan jumlah WNI yang akan datang, hingga lokasi karantina pihaknya juga belum mendapat informasi resmi.
"Dari pihak berwenang belum mengeluarkan informasi. Bahkan kedatangan teman-teman pusat tanpa pemberitahuan ke pemerintah daerah," katanya.
Berita Terkait
-
Warga Natuna Tolak WNI dari Wuhan
-
Tiga Pesawat Disiapkan TNI AU di Batam untuk Evakuasi WNI ke Natuna
-
Tolak Evakuasi WNI dari China, Warga Natuna Tidur di Kantor DPRD
-
Siapkan Lokasi Evakuasi WNI di Hanggar Bandara Natuna, Ini Penampakannya
-
Isolasi WNI di Natuna, Panglima TNI: Tempat Terbaik dan Jauh dari Penduduk
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
Terkini
-
KPAI Sesalkan Pelibatan Siswa dalam Aksi Dukung MBG di Batam: Itu Eksploitasi dan Manipulasi Anak!
-
Prabowo ke Jawa Timur, Hadir Peresmian Jalan dan Penutupan Munas NU
-
Legislator PDIP Kritik Ekspansi Bioskop: Jangan Sampai Jadi Risiko Baru bagi Industri Film
-
Jokowi Siap Hadir Tunjukan Ijazah di Persidangan Roy Suryo dan dr Tifa
-
Jokowi Tak Ambil Pusing Soal Penahanan Roy Suryo dan dr Tifa, Kuasa Hukum Sentil Dugaan Intervensi
-
Viral Dugaan Mahasiswa UBK Terima Suap, Muncul Pengakuan Soal Dana Rp 20 Juta dan Nama 'Kapolda'
-
1.273 Personel Gabungan Amankan Aksi Demonstrasi di Jakarta Pusat Hari Ini
-
Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
-
Usai Bertemu Wapres Gibran, Pengurus BEM UBK Akui Terima Uang: Baru Cair 20 Persen!
-
Kronologi BEM FH UBK Diinterogasi, Diduga Terima Uang Usai Bertemu Wapres Gibran