Suara.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan bahwa 238 WNI yang kini tengah dikarantina di Natuna, Kepulauan Riau, akan difasilitasi hingga ke rumah masing-masing untuk bertemu dengan keluarga jika sudah dinyatakan bersih dari virus corona. Namun bantuan pemerintah hanya berhenti sampai di situ.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemulangan rutasan WNI yang didominasi mahasiswa itu masih menjadi tanggungjawab pemerintah dengan menggandeng berbagai maskapai penerbangan, dengan catatan harus "lulus" dari tahap karantina.
"Berkaitan pengembalian ke daerah, pemerintah pasti akan melakukan pengembalian ke daerah masing-masing, kita ajak Batik, Garuda, Citilink, Sriwijaya, bersedia membantu para korban kembali ke rumah. Jadi itu sudah dipastikan dan itu akan kita tindaklanjuti saat 15 hari selesai," kata Budi di kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2020).
Namun, Budi menyebut hingga kini belum ada kebijakan dari pemerintah apakah nantinya akan juga bertanggungjawab untuk mengembalikan mereka ke Wuhan, Hubei, China jika sudah dinyatakan aman.
"Tugas pemerintah saya pikir (hanya) mengembalikan ke daerah tempat tinggal asal ya, kalau kembali ke Wuhan kita belum ada policy tertentu, belum ya," jelasnya.
Diketahui, saat ini pemerintah tengah melakukan karantina terhadap 238 dari 243 WNI dari Wuhan yang dievakuasi pada Sabtu (1/2/2020). Mereka di karantina di Lanud Raden Sadjad, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.
Rencananya selama 14 hari mereka akan menjalani observasi dan monitoring yang diawasi oleh Kementerian Kesehatan.
Nantinya jika ada WNI yang ditemukan positif terjangkit virus corona, Kemenkes akan melakukan medical evacuation.
Baca Juga: Japra Melawan, Polisi Tembak Mati Bandar Heroin Jaringan Jakarta Selatan
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu