Suara.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, penyelesaian masalah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa teratasi. Bahkan ia mengklaim kalau luasan karhutla di Indonesia semakin berkurang.
Menurut Mahfud, bahwa karhutla pernah terjadi di periode pertama pemerintahan Jokowi sampai negara tetangga yakni Singapura dan Malaysia protes. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, masalah karhutla bisa membaik.
"Sejak pak Jokowi jadi presiden itu teratasi sampai sekarang kita itu dari tahun ke tahun jadi membaik," ujar Mahfud di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2020).
Bahkan Mahfud mengatakan kalau luasan karhutla di Indonesia lebih kecil ketimbang negara-negara lain yang dilanda karhutla. Ia menyebut luasan karhutla di tanah air lebih kecil dari Australia, Kanada, Brazil dan Rusia.
"Kita alhamdulillah selalu membaik dari waktu ke waktu," katanya.
Dilihat dari pemantauan karhutla di situs milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK), jumlah luasan karhutla sejumlah daerah di Indonesia justru mengalami peningkatan pada 2019.
Tercatat pada 2019, jumlah luasan karhutla di 34 provinsi yakni 1.592.010,00 hektare. Angka tersebut menunjukan adanya peningkatan di mana pada 2018, luasan karhutla berada di angka 529.266,64 hektare dan pada 2017 berjumlah 165.483,92 hektare.
Berita Terkait
-
Gelar Aksi Kemanusian di Bumi Senentang Serukan Peladang Yang Ditahan
-
Mahfud MD Kliam Penanganan Karhutla 2019 Lebih Baik dari Negara Lain
-
Temui Mahfud MD, Siti Nurbaya Bahas Potensi Karhutla Tahun Depan
-
Menghadap Mahfud MD, Menteri Siti Beberkan Ancaman Karhutla di Masa Depan
-
Temui Mahfud MD, Menteri Siti Nurbaya Laporkan Masalah Karhutla
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
-
Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Dipatok Rp 2.093.000 per Gram
Terkini
-
'Jangan Selipkan Kepentingan Partai!' YLBHI Wanti-wanti DPR di Seleksi Hakim Agung
-
Tak Tunggu Laporan Resmi; Polisi 'Jemput Bola', Buka Hotline Cari 3 Mahasiswa yang Hilang
-
Skandal Korupsi Kemenaker Melebar, KPK Buka Peluang Periksa Menaker Yassierli
-
Siapa Lelaki Misterius yang Fotonya Ada di Ruang Kerja Prabowo?
-
Dari Molotov Sampai Dispenser Jarahan, Jadi Barang Bukti Polisi Tangkap 16 Perusuh Demo Jakarta
-
BBM di SPBU Swasta Langka, Menteri Bahlil: Kolaborasi Saja dengan Pertamina
-
Polisi Tetapkan 16 Perusak di Demo Jakarta Jadi Tersangka, Polda Metro: Ada Anak di Bawah Umur
-
Skandal 600 Ribu Rekening: Penerima Bansos Ketahuan Main Judi Online, Kemensos Ancam Cabut Bantuan
-
Misteri Foto Detik-Detik Eksekusi Letkol Untung, Bagaimana Bisa Dimiliki AFP?
-
Kebijakan Baru Impor BBM Ancam Iklim Investasi, Target Ekonomi Prabowo Bisa Ambyar