Suara.com - Sebanyak 600 eks teroris ISIS asal Indonesia bisa jadi tidak akan dibantu pemerintah untuk kembali ke tanah air. Akan tetapi, hal itu belum bersifat final lantaran pemerintah masih menggodok aturan hukumnya.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan hingga saat ini pemerintah belum memutuskan apakah akan memulangkan 600 eks ISIS itu dari Timur Tengah ke Indonesia.
"Belum (diputuskan). Kecenderungannya mungkin enggak dipulangkan," kata Mahfud di Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/2/2020).
Untuk pemulangan 600 eks ISIS asal Indonesia itu pemerintah membuat tim khusus yang dikomando oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius. Nantinya tim tersebut akan merancang draf soal aturan hukumnya.
Saat ini masih ada dua gambaran draf. Gambaran draf yang pertama ialah merancang aturan hukum kalau 600 eks ISIS asal Indonesia tersebut tidak perlu dipulangkan. Sedangkan gambaran draf yang kedua ialah soal aturan hukum yang mengatur kalau 600 eks ISIS asal Indonesia itu bisa dipulangkan.
Mahfud mengatakan kalau perancangan kedua draf akan rampung pada April mendatang. Lalu dua draf itu akan disampaikan kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin selaku koordinator untuk urusan radikalisme dan terorisme. Setelah itu kedua draf tersebut diserahkan ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi sekita bulan Mei atau Juni.
"Nnti bulan Mei atau Juni presiden akan memutuskan salah satu diantara dua draf ini," tuturnya.
Berita Terkait
-
Sepakat dengan Jokowi, DPR: Siapa Mau Jamin WNI Eks ISIS Tak Berulah Lagi?
-
Komisi III DPR Tak Yakin WNI Eks-ISIS akan Terbebas dari Paham Terorisme
-
WNI Eks ISIS Menyesal Bawa Seluruh Keluarga ke Suriah
-
Wacana Pulangkan 600 WNI eks ISIS, Tagar #TolakEksWNIproISIS Menggema
-
Soal Pemulangan WNI Eks ISIS, Gus Nadir: Gak Paham dengan Pernyataan Jokowi
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Media Belanda Julid ke Eliano Reijnders yang Gabung Persib: Penghangat Bangku Cadangan, Gagal
-
Sudah di Indonesia, Jebolan Ajax Amsterdam Hilang dari Skuad
-
Harga Emas Antam Tembus Paling Mahal Hari Ini, Jadi Rp 2.115.000 per Gram
-
Ustaz Khalid Basalamah Terseret Korupsi Kuota Haji: Uang yang Dikembalikan Sitaan atau Sukarela?
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
Terkini
-
5 Fakta Demo Akbar 5.000 Ojol Hari Ini: Kepung Istana hingga DPR, Jakarta Waspada Macet!
-
Usai Video Perpisahan Penuh Haru Viral, Jabatan Kepsek SMP N 1 Prabumulih Dikembalikan
-
Iklan Pemerintah di Bioskop: Antara Transparansi dan Propaganda
-
Pencopotan Kepsek Roni Dicap Hoaks, Pernyataan Walkot Prabumulih Arlan Janggal?
-
Demo Ojol 17 September, Cek Rute Pengalihan Arus dan 5 Titik Neraka Kemacetan Ini!
-
Kasus Cacingan Anak Kembali Berulang, Pakar Kesehatan: Negara Masih Abai
-
Rp5.700 Bawa Pulang Kemeja Sutra, KPK Lelang 83 Paket Harta Koruptor, Ada Tanah Rp60 Miliar Juga
-
Papua Tengah Gratiskan Sekolah untuk 24.481 Siswa, Beasiswa Kuliah Juga Disiapkan
-
Ribuan Personel Gabungan Jaga Ketat Demo Ojol di Istana hingga DPR
-
Demo Ojol 179 Pecah Sikap: Mayoritas Driver Tolak Turun ke Jalan, Pilih 'Ngebid' Hindari Politisasi